Eks Bos Berulah, Kepala Penjual Pentol Rantau Nyaris Terbelah Hendak Benarkan Tas, Pemotor Tabrak Truk di Angsau Tanah Laut Negosiasi Rampung: Bagus Lega, Hasnur Rela, Nitizen Bahagia, Bagaimana FC Utrecht? Jelang Masa Tenang, Bawaslu Kalsel Minta Paslon Copot APK Longsor Tergerus Banjir, Oprit Jembatan di Tabalong Diperbaiki

Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Menteri LHK

- Apahabar.com Kamis, 9 Juli 2020 - 11:31 WIB

Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Menteri LHK

Pemerintah dinilai masih tidak memerhatikan kearifan lokal terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam melakukan usaha tani dengan pola tanam baik tebas, tebang, bakar, dan tanam. Foto Ilustrasi-Istimewa

apahabar com, PALANGKA RAYA – Berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat peladang saat ini sudah tidak memiliki stok pangan seperti dulu. Sebab, lumbung mereka rata-rata telah kosong.

Kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memperhatikan kearifan lokal terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam melakukan usaha tani dengan pola tanam baik tebas, tebang, bakar, dan tanam.

“Pada giliranya akan dapat menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat peladang,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto dalam rilisnya ke apahabar.com, Kamis (9/7).

Padahal jumlah masyarakat peladang cukup banyak. Terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan wilayah Timur.

Kebijakan pemerintah yang melarang pola tanam sesuai kearifan lokal tebas, tebang, bakar, tanam disertai sanksi yang cukup keras dengan menugaskan jajaran kepolisian dan TNI untuk melakukan pengawasan kurang lebih sudah berjalan 4 tahun.

Masyarakat peladang, tentu saja ketakutan untuk melakukan usaha taninya. Untuk itu perlu langkah yang solutif dari pemerintah agar terjamin kelangsungan hidupnya.

Sebelum ada solusi konkrit dari pemerintah, seyogyanya tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan usaha tani sesuai kearifan lokal.

Dengan catatan, di ladang usaha yang jenis tanahnya mineral secara terkendali dan bertahap dengan luas maksimal 2 hektare. Di bawah pengawasan dari pemerintah daerah masing-masing.

“Saya minta ibu Menteri LHK dapat memahami dan lebih berpihak ke masyarakat peladang, agar tidak menuai konflik di masyarakat akibat kebutuhan hidupnya terabaikan,”ujar Fraksi Partai Demokrat dapil Kalteng ini.

Selain itu program tanah, obyek, reforman dan agraria (tora) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tetap dilanjutkan.

Pasalnya sudah menjadi harapan masyarakat peladang agar lahan usaha tani dan kampungnya legal dan pemerintah dapat leluasa menyusun program ke wilayah tersebut.

apahabar.com

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Bambang Purwanto. Foto – Istimewa

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Ahc23 - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Surat dari Raja dan Ratu Belanda untuk Keluarga Korban Laka Sungai Sebangau
apahabar.com

Kalteng

Polres Kapuas Terima Penyerahan Sejata Api dari Masyarakat
apahabar.com

Kalteng

Uji Kendaraan Bermotor, Dishub Kapuas Terapkan BLUe
apahabar.com

Kalteng

Bikin Resah, Polda Kalteng Panggil 21 Pengguna Media Sosial
225 PNS Terima SK, Mayoritas dari Tenaga Pendidik

Kalteng

225 PNS Terima SK, Mayoritas dari Tenaga Pendidik
apahabar.com

Kalteng

Gedung BPSDM Kalteng Tidak Lagi Rawat Pasien Covid-19
apahabar.com

Kalteng

Kawal Anggaran Covid-19, DPRD Kalteng Bentuk Pansus
apahabar.com

Kalteng

PSHT Kotim Dibekukan Sementara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com