BMW M1 milik mendiang Paul Walker “Fast and Furious” Dilelang Rumdin Kepala Kemenag HSU Ambruk ke Air, Begini Nasib Penghuninya 2 Segmen Rampung, Jembatan Bailey Pabahanan Tala Sudah Bisa Dilewati Kenakan Sarung, Mayat Gegerkan Warga Ratu Zaleha Banjarmasin Nasihat Umar bin Abdul Aziz Tentang Kematian

KPK Ungkap Modus Anggaran Covid-19 Diselewengkan untuk Kepentingan Pilkada

- Apahabar.com Sabtu, 11 Juli 2020 - 20:53 WIB

KPK Ungkap Modus Anggaran Covid-19 Diselewengkan untuk Kepentingan Pilkada

Ketua KPK, Firli Bahuri. Foto-Antara/Benardy Ferdiansyah

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan calon kepala daerah (cakada) dalam Pilkada 2020 tak menggunakan anggaran penanggulangan Covid-19 untuk kepentingan politik praktis.

Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkapkan ada dugaan modus anggaran penanganan Covid-19 diselewengkan untuk kepentingan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

“Penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7).

Ia menyatakan beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, KPK melihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya sedikit.

Selain itu, kata dia, ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan Covid-19 yang rendah, padahal kasus di wilayahnya terbilang tinggi.

Hal tersebut terjadi karena kepala daerah itu sudah memimpin di periode kedua sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju.

“Saya ingatkan, jangan main-main. Ini menjadi perhatian penuh KPK. Terlebih dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun dari APBN maupun APBD adalah uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tuturnya.

KPK, lanjut Firli, juga mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif seluruh elemen masyarakat bersama-sama KPK turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan penyelenggara negara baik di pusat maupun aparatur pemerintah khususnya kepala daerah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah.

Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, ia mengatakan masyarakat juga dapat mengakses aplikasi JAGA Bansos untuk melaporkan upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah kepada KPK.

Ia mengungkapkan beberapa laporan masyarakat yang masuk ke KPK saat ini sudah ditindaklanjuti lembaganya.

“Kembali saya ingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba korupsi anggaran penanganan Covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami untuk mengungkap semua itu,” ujar dia.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Marah Mobilnya Disalip, Pria Berpisau Kaget Ternyata Jenderal Polisi
apahabar.com

Nasional

JMSI Aceh Minta Polda Aceh Bebaskan Dedi Iskandar
apahabar.com

Nasional

Buruan Daftar, Prakerja Gelombang 9 Dibuka Tadi Siang, 7 Kelompok Masyarakat Ini Dilarang Mendaftar
apahabar.com

Nasional

155 Sembuh, Total 2.472 Pasien Sembuh di RS Darurat Wisma Atlet

Nasional

Unjuk Rasa Setahun Jokowi-Ma’ruf di Makassar, Ribuan Personel Gabungan Disiapkan
apahabar.com

Nasional

Gempa M 6,3 Goyang Melonguane, Warga Panik Keluar Rumah
apahabar.com

Nasional

Aa Gym: Indonesia Harus Move-on
apahabar.com

Nasional

Usulan Fatwa Tak Puasa di Tengah Covid-19, Ini Tanggapan MUI
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com