BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Maklumat Polri Dicabut, Dewan Kalsel Godok Perda yang Tertunda

- Apahabar.com Rabu, 1 Juli 2020 - 10:53 WIB

Maklumat Polri Dicabut, Dewan Kalsel Godok Perda yang Tertunda

Sekretaris Dewan Kalsel, Antung Mas Rozaniasyah. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Adanya pandemi Covid-19 sempat membuat pembahasan sejumlah Peraturan Daerah terjeda. Para senator kembali melanjutkan pembahasan tersebut, Rabu (1/7) hari ini.

Sekretaris Dewan Kalsel, Antung Mas Rozaniasyah mengatakan, dewan sudah mengatur sejumlah jadwal sepanjang bulan Juni 2020.

“Ada beberapa Perda yang akan kembali d bahas dan rencananya ada dua kali paripurna. Pelaksanaan tentu sesuai dengan protokol Covid-19,” ujar Nunung -sapaan akrab Rozaniasyah.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sempat ditunda itu adalah Raperda Peternakan Berkelanjutan di Kalsel serta Raperda tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Kalsel.

Selain itu, Raperda tentang Perlindungan Budaya dan Tanah Adat di Kalsel serta Perubahan ketiga Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di provinsi.

Adapun untuk kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah atau studi komparasi, Sekretariat DPRD Kalsel masih melakukan penjajakan daerah tujuan.

“Walaupun Kapolri sudah mencabut ketentuan tentang kerumunan, namun kita tetap melihat ketentuan zona Covid-19 seperti zona hijau,” lanjut Nunung.

Sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel 29 Juni lalu, jadwal kegiatan lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut akan digelar pada Juli 2020, yakni dua kali rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD (LPPA) 2019.

“Kemudian rapat paripurna pengambil keputusan/pengesahan Raperda tentang LPPA 2019 tersebut. Sesudah pengesahan LPPA 2019 baru mulai penyusunan/pembahasan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Perubahan APBD 2020,” tutupnya.

Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Reporter: Rizal Khalqi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Gelombang Rakyat Kalsel Jilid II, Ratusan Massa Mulai Bergerak ke Rumah Banjar
apahabar.com

Kalsel

Rutan Marabahan Terpapar Covid-19, Satu WBP dan Petugas Positif
apahabar.com

Kalsel

Salat Jumat di Masjid Ashiratal Mustaqim Terapkan Protokol Kesehatan
Kebakaran

Kalsel

Minggu Dini Hari, Kebakaran Landa Jalan Pulau Laut Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

DPRD Banjarmasin Setujui Rp51 Miliar untuk Penanganan Corona

Kalsel

Anggota DPR RI Sesalkan Penyiraman Air Keras Pejabat Kemenkumham Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Cegah Erosi, Polres Kotabaru Tanam Ribuan Rumput Vetiver di Punggung Mamake
apahabar.com

Kalsel

Merasa Dirugikan Daus, Anang Misran Lirik Jalur Hukum
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com