ga('send', 'pageview');
Breaking News! Kabar Duka, Kadisdik Banjar Maidi Armansyah Meninggal Dunia Sebelum Wafat, Kondisi Wali Kota Banjarbaru Naik Turun Geger Mayat Mengapung di Laut Tanbu, Polisi Sulit Identifikasi Jelang Magrib, Api Gegerkan Blok Ikan Pasar Kandangan Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan




Home Ekbis

Selasa, 7 Juli 2020 - 17:13 WIB

Pemkab Tapin Diminta Gratiskan Retribusi Kios Pedagang

Reporter: Muhammad Fauzi Fadilah - apahabar.com

Ilustrasi pedagang di Pasar Keraton Rantau. Foto: Dok.apahabar.com

Ilustrasi pedagang di Pasar Keraton Rantau. Foto: Dok.apahabar.com

apahabar.com, RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin diminta untuk segera memberikan relaksasi ekonomi untuk pedagang di sejumlah pasar tradisional.

“Fraksi PDI Perjuangan bersama Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan relaksasi ekonomi untuk pedagang pasar tradisional, dengan cara menggratiskan biaya retribusi kios di pasar tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Tapin,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Tapin H. Rian Jaya kepada apahabar.com, Selasa (7/7).

H. Rian meminta agar bupati Tapin mempercepat pelaksanaan hal tersebut.

“Mohon kiranya dapat dipertimbangkan bapak bupati Tapin untuk segera dilaksanakan,” ucapnya dalam rapat itu.

Baca juga :  Juli 2020, Perputaran Uang di Bandara AP II Capai Rp1,9 Triliun

Menurut H Rian, satu Peraturan Bupati (Perbup) cukup untuk memberikan payung hukum pemerintah daerah untuk melaksanakan hal itu.

“Untuk itu, Perbup sudah cukup, untuk lebih meyakinkan, pemerintah daerah bisa melakukan konsultasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum mengambil keputusan,” katanya.

Di lain tempat, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tapin, Yuspiannor, menambahkan pihaknya telah melakukan beberapa kajian terkait hal tersebut.

Menurutnya pemerintah pusat telah memberikan payung hukum yang jelas, dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease.

Baca juga :  Pasar Domestik Masih Menarik, IHSG Bergerak Menguat

“Pemerintah daerah juga dapat melakukan langkah-langkah strategis yang dapat menyelamatkan stabilitas keuangan dan perekonomian daerah,” ujarnya.

Yuspiannor merasa perlunya ada relaksasi ekonomi di tingkat kabupaten kota, sebagai langkah untuk menjaga perekonomian daerah dan stabilitas sistem keuangan.

“Melalui berbagai kebijakan relaksasi ekonomi bisa meningkatan belanja di sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial, dengan tujuan menyelamatkan perekonomian daerah,” ucapnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Selama PSBB Banjarmasin, Ojol Boleh Bawa Penumpang
apahabar.com

Ekbis

Cegah Covid-19, Bank Mandiri Kurangi Jam Operasional Cabang
apahabar.com

Ekbis

Akses Darat Dorong Pengembangan Bisnis di Kalimantan
apahabar.com

Ekbis

Horee! Sri Mulyani Pastikan THR PNS Cair Pekan Ini
apahabar.com

Ekbis

Suku Bunga BI Diputuskan Tetap 4,5 Persen
apahabar.com

Ekbis

Tiga Anak Milenial Ini Akan Jelajahi Indonesia Sebagai “Travel Influencer”
apahabar.com

Ekbis

Siapa Bilang Pelajar Tidak Bisa Jalankan Bisnis Online?
apahabar.com

Ekbis

Digitalisasi, Solusi UMKM Bisa Bertahan Kala Pandemi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com