KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru PLN Suplai Listrik untuk Kawasan Food Estate Kalteng Kasus Mutilasi Ibu Muda di Belda Banjarmasin Segera Disidangkan, Jaksa Pastikan Harry Tak Gila Asyik Belanja di Ramayana Banjarmasin, Pelaku Gendam ATM Dingkus Polisi Viral Perkelahian Massal di Siring Banjarmasin: 14 Remaja Diamankan, 1 Bocah SD

Pemprov Kalsel Patok Belanja Daerah Rp 5,8 Triliun di KUA-PPAS 2021

- Apahabar.com     Kamis, 30 Juli 2020 - 13:45 WITA

Pemprov Kalsel Patok Belanja Daerah Rp 5,8 Triliun di KUA-PPAS 2021

Rapat Paripurna DPRD Kasel, Rabu (30/7). Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mematok belanja daerah sebesar Rp 5,8 triliun tahun depan.

Jumlah itu terungkap dalam usulan Gubernur Kalsel terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD Kasel, Rabu (30/7).

“Adapun struktur atau postur APBD tahun anggaran 2021 di luar dana DAK sebesar Rp 5,7 triliun pendapatan dan Rp 5,8 triliun belanja daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie, saat membacakan pidato Gubernur Kalsel H Sabirin Noor.

Berdasarkan angka itu, berarti masih ada defisit anggaran yang akan ditutupi melalui pembiayaan sebesar Rp 50 miliar.

Selain itu, Pemprov Kalsel akan melakukan pola atau skema tersendiri untuk pencapaian target tersebut. Hal itu tak lain akibat pertumbuhan ekonomi Kalsel yang melambat akibat wabah Covid-19.

“Yang saat ini diharapkan adalah bagaimana dana pemerintah itu bisa memutar roda ekonomi masyarakat,” sambungnya.

Ia melanjutkan kegiatan yang disusun oleh TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) harus lebih produktif untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK itu juga mendengarkan perkiraan perencanaan pendapatan daerah pada APBD 2021.

Seperti memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pengelolaan sumber-sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi jasa umum, memperketat dan memperluas pendapatan di luar pajak daerah dan retribusi, dan peningkatkan kualitas pengelolaan menajemen pendapatan daerah secara profesional, efisien, dan efektif.

Editor: Puja Mandela

Editor: Reporter: Rizal Khalqi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Pemkot Banjarmasin Diminta Segera Rampungkan RSUD Sultan Suriansyah

DPRD Kalsel

Pemkot Banjarmasin Diminta Segera Rampungkan RSUD Sultan Suriansyah
apahabar.com

DPRD Kalsel

Tabrak Fender Jembatan Rumpiang, Siap-Siap Disanksi
apahabar.com

DPRD Kalsel

Bang Dhin Bawa Aspirasi Nelayan Pemilik Kapal ke Kemenhub

DPRD Kalsel

Ketua DPRD Kalsel Ingatkan Warga Takbiran di Rumah
apahabar.com

DPRD Kalsel

Kenaikan Iuran BPJS Tuai Kritik Anggota DPRD Kalsel
apahabar.com

DPRD Kalsel

Keterwakilan Perempuan di Rumah Banjar Mulai Naik

DPRD Kalsel

Dewan Kalsel Sampaikan 1.099 Pokok Pikiran di Paripurna

DPRD Kalsel

Perbakin Kalsel Berganti Kepengurusan, Bang Dhin Tatap Pon XX di Papua
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com