2021, Kemenhub Kaji Wacana Pembangunan Bandara di Barabai HST Kalsel Cara Nonton Live Streaming El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Bein Sport & Vidio.com Malam Ini Jam Tayang & Link Live Streaming UFC 254 Khabib vs Gaethje di ESPN+, Duel Dua Juara! Jadwal Timnas U16 Indonesia vs UEA Malam Ini, Live NET TV & Live Streaming Mola TV, Prediksi Skor! Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan

Pemprov Kalsel Patok Belanja Daerah Rp 5,8 Triliun di KUA-PPAS 2021

- Apahabar.com Kamis, 30 Juli 2020 - 13:45 WIB

Pemprov Kalsel Patok Belanja Daerah Rp 5,8 Triliun di KUA-PPAS 2021

Rapat Paripurna DPRD Kasel, Rabu (30/7). Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mematok belanja daerah sebesar Rp 5,8 triliun tahun depan.

Jumlah itu terungkap dalam usulan Gubernur Kalsel terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD Kasel, Rabu (30/7).

“Adapun struktur atau postur APBD tahun anggaran 2021 di luar dana DAK sebesar Rp 5,7 triliun pendapatan dan Rp 5,8 triliun belanja daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie, saat membacakan pidato Gubernur Kalsel H Sabirin Noor.

Berdasarkan angka itu, berarti masih ada defisit anggaran yang akan ditutupi melalui pembiayaan sebesar Rp 50 miliar.

Selain itu, Pemprov Kalsel akan melakukan pola atau skema tersendiri untuk pencapaian target tersebut. Hal itu tak lain akibat pertumbuhan ekonomi Kalsel yang melambat akibat wabah Covid-19.

“Yang saat ini diharapkan adalah bagaimana dana pemerintah itu bisa memutar roda ekonomi masyarakat,” sambungnya.

Ia melanjutkan kegiatan yang disusun oleh TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) harus lebih produktif untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK itu juga mendengarkan perkiraan perencanaan pendapatan daerah pada APBD 2021.

Seperti memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pengelolaan sumber-sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi jasa umum, memperketat dan memperluas pendapatan di luar pajak daerah dan retribusi, dan peningkatkan kualitas pengelolaan menajemen pendapatan daerah secara profesional, efisien, dan efektif.

Editor: Puja Mandela

Reporter: Rizal Khalqi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Tangkal Embargo Sawit Oleh UE, DPRD Kalsel: Kita Bisa Lakukan Hilirisasi
apahabar.com

DPRD Kalsel

Demo Buruh: Ketua DPRD Kalsel Teken Poin Penolakan
apahabar.com

DPRD Kalsel

Penghujung Massa Jabatan, DPRD Kalsel Incar Kunjungan Kerja ke Luar Negeri
apahabar.com

DPRD Kalsel

Dari Safari DPRD Kalsel, Hibah Lahan hingga Mobdin Wakapolda
apahabar.com

DPRD Kalsel

Respons Paman Birin Terkait Usulan Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum
apahabar.com

DPRD Kalsel

Demo di DPRD Kalsel, Anggota Dewan Turun Temui Mahasiswa
Pilbup Banjar, Supian HK Ungkap Keseriusan Golkar Usung H Rusli-Guru Fadhlan

DPRD Kalsel

Pilkada Serentak 2020, Ketua DPRD Kalsel Ajak Semua Pihak Ciptakan Situasi Kondusif
Covid-19 Mewabah, Pelayanan Publik dan Geliat Ekonomi Harus Tetap Jalan

DPRD Kalsel

Covid-19 Mewabah, Pelayanan Publik dan Geliat Ekonomi Harus Tetap Jalan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com