Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Pengadilan Malaysia Tagih Pajak pada Najib Rajak

- Apahabar.com Kamis, 23 Juli 2020 - 06:30 WIB

Pengadilan Malaysia Tagih Pajak pada Najib Rajak

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Foto-net

apahabar.com, KUALA LUMPUR – Najib Razak diminta pengadilan untuk membayar pajak yang belum dibayarnya selama 7 tahun ketika dirinya menjabat Mantan Perdana Menteri Malaysia. Jumlah pajak yang diminta senilai 1,69 miliar ringgit atau 397,41 juta dolar AS.

Dalam putusannya, hakim Pengadilan Tinggi, Ahmad Bache mengatakan, Najib tidak dibebaskan dari membayar pajak. Najib harus membayar utangnya kepada pemerintah.

Pada Juni lalu, otoritas pajak mengajukan gugatan kepada Najib karena belum membayar pajak antara 2011 dan 2017. Besaran pajak ditambah dengan penalti dan bunga.

Najib menghadapi tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terkait dana negara 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib bersama kroni-kroninya didakwa mengambil miliaran dolar dari dana tersebut dan melakukan pencucian uang.

Mereka dituduh menggunakan uang itu untuk membeli real estate mewah hingga karya seni bernilai tinggi dari seluruh dunia. Namun, Najib membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

Investigasi Departemen Kehakiman AS secara terpisah melacak aset yang dibeli oleh dana yang diduga diselewengkan oleh Najib. Ini adalah kasus terbesar yang ditangani oleh Departemen Kehakiman AS di bawah program kleptokrasi.

Najib menjabat sebagai perdana menteri dari 2009-2018 dan mendirikan 1MDB. Menurut otoritas AS dan Malaysia, Najib telah mencuri dana 1MDB senilai 4,5 miliar dolar AS.

Najib telah menjalani persidangan sejak April lalu. Dia menghadapi empat tuduhan korupsi dan tiga tuduhan pencucian uang. Najib terancam hukuman penjara maksimum 20 tahun untuk tiap tuduhan korupsi dan 15 tahun untuk tiap tuduhan pencucian uang.

Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Internasional

Presiden Jokowi hadiri KTT ASEAN-PBB dan KTT RCEP Secara Virtual
apahabar.com

Internasional

Lindungi Anak dari Bahaya Internet, China Revisi UU
apahabar.com

Internasional

REG-COV2, Obat Eksperimen Covid-19 Dipakai Donald Trump
apahabar.com

Internasional

Facebook Down, WhatsApp Error di Sejumlah Negara
apahabar.com

Internasional

Penembakan di Masjid Selandia Baru, Tiga WNI Selamat, Tiga Lainnya Belum Ada Kabar
apahabar.com

Internasional

24 Jam Usai Pencoblosan, Hasil Penghitungan Suara Pilpres AS Belum Final
apahabar.com

Internasional

Imbas Covid-19, Utang Baru Korporasi Global Capai Rekor 1 Triliun Dolar
apahabar.com

Internasional

Trump Luapkan Amarah di Twitter: Hentikan Penghitungan!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com