Usai Kios Pasar Kuripan Dibongkar, Pemkot Banjarmasin Incar Ruko dan TPS Veteran BMW M1 milik mendiang Paul Walker “Fast and Furious” Dilelang Rumdin Kepala Kemenag HSU Ambruk ke Air, Begini Nasib Penghuninya 2 Segmen Rampung, Jembatan Bailey Pabahanan Tala Sudah Bisa Dilewati Kenakan Sarung, Mayat Gegerkan Warga Ratu Zaleha Banjarmasin

Pimpinan Rumah Banjar Absen Saat Audiensi, Buruh: Senangnya Omnibus Law

- Apahabar.com Senin, 27 Juli 2020 - 14:15 WIB

Pimpinan Rumah Banjar Absen Saat Audiensi, Buruh: Senangnya Omnibus Law

Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalimantan Selatan (Kalsel) merasa kesal dengan sikap pimpinan DPRD Kalsel. Foto: apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalimantan Selatan (Kalsel) merasa kesal dengan sikap pimpinan DPRD Kalsel.

Mereka yang berasal dari tiga serikat buruh, yakni FSPMI, KSPSI dan KSBSI akhirnya menarik diri dari audiensi yang sempat berlangsung, Senin (27/7) siang.

Dalam audiensi baru tadi, tak tampak Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.

“Salah pilih wakil rakyat. Kecewa pimpinan dewan tak bisa hadir. Hanya diwakili ketua Komisi IV,” kata Perwakilan Aliansi Buruh, Yoeyoen Indharto.

Yoeyoen merasa jengkel, kedatangan ia dan rekan-rekan buruh-nya tak ditemui oleh satupun unsur pimpinan DPRD Kalsel. Padahal, kata dia, janji audiensi itu sudah lama dijadwalkan.

Setengah jam berjalan, dari pukul 10.30 – 11.05 audiensi yang dihadiri Ketua Komisi IV Muhamad Lutfi Saifuddin dan Anggota Komisi IV H Hasib tak berbuah apapun.

Buruh menolak menyampaikan sembilan poin aspirasi yang rencananya disampaikan saat audinensi.

“Untuk pandemi corona, rezim kita teramat sangat mengabaikan. Lebih senang membahas Omnibus Law lebih senang memasukkan tenaga kerja asing di Indonesia,” sambung Yoeyoen.

Omnibus Law dimaksud ialah Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. RUU ini menuai polemik karena ditolak kalangan serikat pekerja.

Pasalnya, terdapat sejumlah pasal yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha.

Beberapa pasal kontroversial itu mulai nilai besaran pesangon Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK berkurang, nasib karyawan status outsourcing tak jelas, sampai mengubah ketentuan cuti khusus haid bagi kalangan perempuan.

Sementara, Ketua Komisi IV mengaku mendapat mandat dari pimpinan DPRD Kalsel untuk beraudiensi dengan buruh.

“Saya ditugasi pimpinan untuk bertemu. Tadi sudah juga mengajak kawan-kawan,” kata Lutfi.

Lutfi menjelaskan sebelumnya buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel pada Rabu (22 /7) lalu. Namun para anggota dewan sedang sibuk kunjungan kerja.

Aksi unjuk rasa itu, dirubah menjadi janji temu audiensi. Buruh meminta, ketua DPRD atau pun unsur pimpinan hadir dalam audiensi itu. Namun sejak audiensi dimulai tak satu pun pimpinan dewan hadir.

Sementara, pantauan reporter apahabar.com di waktu bersamaan ada unsur pimpinan dewan yang berada di kantor. Yakni HJ Karmila Farksi Partai PAN dan HJ Mariana Fraksi Gerindra.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Rizal Khalqi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Dari Target 7.500, BPN Tabalong Sudah Kumpulkan Data Yuridis
apahabar.com

Kalsel

7 Daerah di Kalsel Zona Merah, Sampel Tes Usap Dikirim ke Andalas
apahabar.com

HSS

Warning Bagi ASN Hulu Sungai Selatan, Abaikan Perbup Nomor 44 Tahun 2020 Double Sanksi Mengadang

Kalsel

Dibayangi Corona, Pekerja Objek Wisata Menara Pandang Pasrah
apahabar.com

Kalsel

Berita Tabloid Indonesia Barokah Tak Pengaruhi Perolehan Suara Prabowo-Sandi
apahabar.com

Kalsel

Mengintip Kluster Sungai Bilu Banjarmasin, Lurah Pun Karantina Mandiri
apahabar.com

Kalsel

Palangka Raya Menuju Zona Hijau Penyebaran Covid-19
Mortir

Kalsel

Mortir Aktif di Tanah Laut Diperkirakan Senjata Tentara Rikugun Jepang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com