UPDATE 264 Rumah di HST Hilang Disapu Banjir, 9 Meninggal BANYU LALU HAJA Tim Paman Birin Mau Polisikan Warga, Peradi-Komnas HAM Pasang Badan Duuh, 8 Kecamatan di Tanah Laut Hilang Disapu Banjir Dear Korban Banjir Kalsel, Telkomsel Bebaskan Telepon-SMS Demi Aliran Sungai, Pos Polisi di Jalan Veteran Banjarmasin Dibongkar

Polri Ungkap 92 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19, Termasuk di Kalteng

- Apahabar.com Selasa, 21 Juli 2020 - 16:10 WIB

Polri Ungkap 92 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19, Termasuk di Kalteng

Ilustrasi dana bantuan sosial. Foto-Net

apahabar.com, JAKARTA – Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan hingga saat ini, Polri telah mengungkap setidaknya 92 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia.

Ramadhan mengatakan bahwa puluhan kasus itu kini ditangani Satgas Khusus Pengawasan Dana Covid-19 di 18 Polda.

“Dari data yang diterima, terdapat 92 kasus penyelewengan dana bansos yang sedang ditangani 18 Polda,” kata Kombes Ramadhan di Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Selasa (21/7).

Ramadhan merinci 92 kasus bansos Covid-19 ini sebanyak 38 kasus ditangani Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat menangani 12 kasus, Polda Nusa Tenggara Barat menangani 8 kasus, Polda Riau menangani 7 kasus, Polda Sulawesi Selatan menangani 4 kasus.

Polda Banten, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Sulawesi Tengah masing-masing menangani 3 kasus.

“Polda Maluku Utara dan Polda Sumatera Selatan masing-masing menangani dua kasus,” ujarnya.

Sedangkan Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polda Sulawesi Barat, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Utara, Polda Lampung dan Polda Papua Barat masing-masing menangani 1 kasus.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sejumlah alasan penyalahgunaan bantuan sosial itu adalah pemotongan dana dan pembagian tidak merata, pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima (hal tersebut sudah diketahui dan disetujui penerima bantuan).

Motif lainnya pemotongan dana untuk uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako dan terakhir adalah tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima.

Sebelumnya tercatat ada 55 kasus penyelewengan dana bantuan sosial yang ditangani Polri per tanggal 14 Juli 2020.

Presiden Joko Widodo telah meminta agar para penegak hukum tidak membiarkan para pejabat yang mengelola anggaran salah dalam bertindak, khususnya pada anggaran penanganan Covid-19.

Jokowi ingin penegak hukum lebih mengedepankan pencegahan ketimbang melakukan penindakan.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kawal Pelantikan Jokowi, Petugas Keamanan MPR Dibayar Berapa?
apahabar.com

Nasional

Jumlah Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Turun, Simak Rinciannya
apahabar.com

Nasional

Tolak Beri Izin Demo Buruh di Jakarta, Ini Alasan Polisi
apahabar.com

Nasional

867 Pasien Covid-19 di Surabaya Sembuh, 644 Masih Dirawat
Lembantongoa

Nasional

Diteror Kelompok Santoso, Masyarakat Lembantongoa Masih Takut Berkebun
apahabar.com

Nasional

Vaksinasi Covid-19 Sudah Dekat, Indonesia Wajib Siapkan Stok Jarum
apahabar.com

Nasional

Ratusan Bangsawan Saudi Terinfeksi Corona, Raja Salman Mengasingkan Diri
apahabar.com

Nasional

Selama di Banjarmasin, Jokowi Dipastikan Shalat Magrib di Masjid Ini
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com