Pembantai Tetangga di Kelumpang Kotabaru Diancam Penjara Seumur Hidup! ANEH, 3 Proyek Jembatan di Banjarmasin Jalan Terus Walau Tanpa IMB Seruan Tokoh Tanah Bumbu: Pendukung SHM-MAR Jangan Ikut Sebar Hoaks dan Fitnah Pembelajaran Tatap Muka SMP di Banjarmasin Siap Dibuka, Catat Bulannya VIDEO: Polisi Rilis Tersangka Pencurian Hp Rosehan di Pesawat

Rapid Test Rp150 Ribu, RSDS Palangka Coba Menyesuaikan

- Apahabar.com Minggu, 12 Juli 2020 - 21:55 WIB

Rapid Test Rp150 Ribu, RSDS Palangka Coba Menyesuaikan

Ilustrasi rapid test. Foto-Istimewa

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, pada 6 Juli lalu telah mengeluarkan surat edaran tentang batasan tertinggi tarif rapid test antibodi sebesar Rp 150 ribu.

Untuk salah satu rumah sakit rujukan corona virus disease atau Covid-19 di Kalimantan Tengah, yakni RS Doris Sylvanus (RSDS) Palangka Raya, masih akan menyesuaikan.

“Masih cari reagen-nya seharga itu oleh pejabat pengadaan. Kalau ada reagen (cairan untuk mengetahui reaksi kimia dalam mendeteksi Covid-19) kami siap,” kata Direktur RSDS Palangka Raya drg Yayu Indriaty, Sabtu (11/7).

Hal itu berarti, tidak bisa sertamerta mengikuti surat edaran tersebut. Apalagi sejak Minggu lalu, pihaknya sudah kehabisan reagen untuk pasien umum.

Kecuali reagen untuk pasien Covid-19 dan tenaga kesehatan. Selama ini reagen dibeli langsung dari distributor resmi di Jakarta, dengan harga termurah sebesar Rp 220 ribu.

“Mudah-mudahan sudah ada yang bisa menyesuaikan dengan surat edaran. Karena fasilitas tempat pemeriksaan banyak,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah dr Suyuti Syamsul menanggapi surat edaran tersebut mengatakan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan.

Misalnya siapa yang akan memberikan subsidi antara biaya produksi dengan batas tarif yang ada.

“Saya memilih menunggu saja dulu. Lagi pula pengawasan laboratorium dan RS kelas C dan D pengawasannya di kabupaten/kota,”pungkasnya.

Sebab menurutnya, mau memaksa mereka turun harga saat ini bagaimana? karena terlanjur membelinya diatas harga tersebut.

Belum lagi ditambah, biaya alat pelindung diri (APD), biaya personil, biaya pengolahan limbah dan lainnya.

Kalaupun, ditetapkan saat ini, kemungkinan besar mereka justru akan menutup layanan. Namanya fasilitas kesehatan swasta, pasti cari untung.

Sementara RS pemerintah tidak punya kewajiban melayani pemeriksaan atas permintaan sendiri.

“Toh RS pemerintah sudah menggratiskan kalau untuk penegakan diagnosis,”ucapnya.

Kalau masyarakat yang meminta sendiri rapid test. Menurutnya, justru disitu masalahnya, karena fasilitas kesehatan tidak punya kewajiban melayani rapid test atas permintaan sendiri.

Tetapi Dinkes Kalteng, belum punya rencana membuat peraturan turunan surat edaran. Pasalnya surat edaran yang ada, sudah cukup bagi fasilitas kesehatan untuk membuat aturan tarif.

Editor: Syarif

Reporter: Ahc23 - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Ini Alasan PSK di Lokalisasi Merong Tolak Didata Dinas Sosial
apahabar.com

Kalteng

Edarkan Sabu di Barito Timur, 3 Warga Banjarmasin Ditangkap Polisi
apahabar.com

Kalteng

Gubernur Kalteng Resmikan Jembatan Sugianto Sabran
apahabar.com

Kalteng

Curhat Masriani, Pria di Banjar yang Keliling Indonesia demi Anak
apahabar.com

Kalteng

Sebaran Covid-19 di Gumas Jadi Perhatian Khusus Gubernur Kalteng
apahabar.com

Kalteng

Utamakan Protokol Kesehatan, Demokrat Kalteng Sebar 1.000 Kupon Kurban
apahabar.com

Kalteng

Unit Motor Polres Pangkalan Bun Sita Puluhan Ulin Ilegal
apahabar.com

Kalteng

Geger Penemuan Bayi di DAS Kahayan Palangka Raya, Polisi Langsung Evakuasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com