Breaking News! Warga Tangkap Buaya Pemangsa di Pantai Kotabaru Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir

Refleksi HUT Bhayangkara, Kinerja Polda Kalsel di Mata Pakar Hukum

- Apahabar.com Rabu, 1 Juli 2020 - 16:38 WIB

Refleksi HUT Bhayangkara, Kinerja Polda Kalsel di Mata Pakar Hukum

Kapolda Irjen Pol Nico Afinta menyimak arahan Presiden Jokowi saat perayaan HUT ke-74 Bhayangkara melalui video conference. Foto-Bidang Humas Polda Kalsel

apahabar.com, BANJARMASIN – Menginjak usia yang tak lagi muda, institusi kepolisian dituntut bekerja lebih profesional dan tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum.

“Polisi jangan tebang pilih, harus berpihak terhadap masyarakat dan berkeadilan. Itu sangat didambakan,” ucap Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Ahmad Fikri Hadin kepada apahabar.com, Rabu (1/7) siang.

Di Kalimantan Selatan (Kalsel), polisi dinilai sudah cukup baik dan terintegrasi dalam penanganan kasus-kasus besar.

Namun yang menjadi tugas bersama, memastikan aparat kepolisian sebagai penegak hukum harus lebih profesional dan berkeadilan.

“Ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memperoleh keadilan,” kata Fikri.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, kata dia, sekitar 62,1 persen citra kepolisian baik, 25,1 persen buruk, dan sebanyak 12,8 persen tidak tahu.

“Berdasarkan skala baik dan buruk, hasilnya lebih condong baik. Namun tidak sedikit orang yang menilai citra kepolisian buruk saat ini. Sehingga ini merupakan pekerjaan rumah bagi pimpinan Polri untuk meningkatkan citra kepolisian semakin baik ke depan,” tegas Fikri.

Survei selanjutnya, apakah harus mengeluarkan uang saat berurusan dengan aparat kepolisian?

Hasilnya, tegas dia, sebesar 54,9 persen masyarakat tidak setuju, 34,9 persen setuju dan sebesar 10 persen tidak tahu.

“Sekitar 30 persen ini cuma gambaran bahwa masih ada masyarakat yang menilai berurusan dengan polisi harus mengeluarkan duit,” bebernya.

Kemudian, survei apakah aparat kepolisian mudah disuap, sambung dia, sebesar 38 persen setuju dan 51 persen tidak setuju dan 10,4 persen tidak tahu.

“Sementara untuk survei polisi tidak netral, sebesar 50 persen tidak setuju, 38,9 persen setuju dan tidak tahu sebesar 10,5 persen,” lanjutnya.

Kesimpulannya, tambah dia, secara mayoritas citra polisi dapat dikatakan baik.

Akan tetapi, tak sedikit pula masyarakat menilai perlu adanya reformasi birokrasi atau reformasi di batang tubuh kepolisian secara menyeluruh, termasuk pelaksanaan goverment sesuai dengan tupoksi.

“Meskipun sekitar 50 persen ke atas polisi sudah tercermin bagus. Namun ada sedikit masukan, salah satunya terkait kebijakan hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Pidana Kalsel, Daddy Fahmanadie menilai penegakan hukum di era pandemi Covid-19 ini masih menjadi sorotan publik.

“Termasuk, apresiasi dan harapan agar kinerja kepolisian kita semakin lebih baik dan lebih profesional wabilkhusus di Kalimantan Selatan,” jelas dia dihubungi apahabar.com.

HUT Bhayangkara, kata dia, dapat menjadi momentum di tengah keadaan ekonomi yang masih berjuang untuk keluar dari krisis.

“Sense of humanism dan tindakan preventif sangat penting dikedepankan dalam menyikapi potensi potensi tindak pidana oleh kepolisian, banyak PR yang masih harus dibenahi oleh Polri dalam kinerjanya,” jelas dia.

Menurutnya, untuk Kalsel sejauh ini profesionlisme dan tantangan polisi tercermin dalam bagaimana mengamankan Pilkada nanti, Desember 2020.

“Di mana juga harus konsisten dan netral, kemudian saat ini pengamanan dan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi masa pandemi harus tetap berjalan,” jelasnya.

Tantangan lain, adalah bagaimana perlindungan dan proteksi pengamanan masyarakat sesuai protokol kesehatan harus juga dipenuhi oleh Polda Kalsel.

“Sehingga kemanfaatan dan kepastian hukum serta perlindungan tetap terjaga dengan baik. Meningkatkan patroli rutin pada daerah rawan sehingga kamtibmas cukup kondusif,” jelas pengajar hukum pidana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Muhammad Robby - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Bawaslu Banjar Bakal Turunkan Baliho Kampanye Tak Sesuai Aturan
apahabar.com

Kalsel

Ihwanudin Husen: Selain Suharso, 4 Nama Berpotensi Jadi Ketum PPP
apahabar.com

Kalsel

Digelar Bulan Depan, Peserta SKB CPNS Kalsel Wajib Siapkan Ini
apahabar.com

Kalsel

Kebijakan Pemimpin Daerah Mendatang Wajib Pro Lingkungan
apahabar.com

Kalsel

Istri Gus Dur: Sahur Keliling Kuatkan Silaturrahmi
apahabar.com

Kalsel

Respon Dinsos Batola Terkait Pengembalian Dana BST dari Salah Satu Warga
Parkiran

Kalsel

Parkiran UPPD SAMSAT Banjarmasin 1 Kebanjiran, Warga Harus Copot Sepatu Sebelum Bayar Pajak
apahabar.com

Borneo

1000 Bibit Patin BPPT Kini ‘Nyantri’ di Ponpes Darul Hijrah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com