Gugatan 2BHD Diterima MK, SJA-Arul Pede Menangi Pilbup Kotabaru Alhamdulillah, 21 Warga Tanbu Sembuh dari Covid-19 Gunakan Pakaian Adat, Mitra Pariwisata Kapuas Galang Dana untuk Banjir Kalsel Terparah dalam Sejarah, Jokowi Blakblakan Biang Kerok Banjir Kalsel Wali Kota Beber Biang Kerok Banjir Banjarmasin, Bukan karena Hujan

Regulasi 14 Hari Belum Dihapus, Batola Tetap Bekukan BPJS Kesehatan

- Apahabar.com Senin, 6 Juli 2020 - 18:10 WIB

Regulasi 14 Hari Belum Dihapus, Batola Tetap Bekukan BPJS Kesehatan

Hubungan Pemkab Barito Kuala dengan BPJS Kesehatan masih terhalang masa tunggu 14 hari. Foto-Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Tensi perseteruan Pemkab Barito Kuala dengan BPJS Kesehatan, belum memperlihatkan tanda-tanda menurun.

Setidaknya sejak akhir Juni 2020 hingga tiga bulan kedepan, Batola masih membekukan kerjasama, terutama pembayaran 33.948 warga peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.

“Kalau hendak memulihkan hubungan, BPJS harus mengganti biaya perawatan yang sudah kami keluarkan sejak hari pertama perawatan bayi Aliqa Azzahra,” tegas Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, Senin (6/7).

“Kalau mereka bersedia mengganti, berarti regulasi 14 hari otomatis dihapuskan. Dengan demikian, perjuangan kami tercapai dalam menangani kasus-kasus khusus,” imbuhnya.

Perseteruan kedua belah pihak diawali rencana pengobatan Aliqa yang mengalami jantung bocor bawaan ke Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) di Jakarta.

Demi mempercepat penanganan bayi berumur 3 bulan itu, Noormiliyani lantas meminta Aliqa didaftarkan melalui jalur mandiri. Opsi itu diambil lantaran pendaftaran PBI juga memakan waktu.

Namun BPJS Kesehatan tidak bisa mempercepat pelayanan, karena terikat masa tunggu selama 14 hari pasca registrasi.

Akhirnya perawatan Aliqa sepenuhnya ditanggung Pemkab Batola, serta Yayasan Sedekah Kemanusiaan yang diketuai Noormiliyani.

“Selama pembekuan hubungan, masyarakat peserta PBI tetap bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan, mengingat kontrak belum dicabut,” beber Noormiliyani.

Kemudian pelayanan di Puskesmas dan kelas III di RSUD Abdul Aziz Marabahan, tetap digratiskan untuk warga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Namun demikian, kami tidak mau lagi membayar iuran PBI lebih awal seperti sebelumnya,” imbuh Noormiliyani.

Sebelum hubungan dibekukan, Batola telah menganggarkan Rp14,49 miliar untuk pembayaran PBI selama sepuluh bulan dalam tahun anggaran 2020.

“Sampai sekarang anggaran PBI BPJS Kesehatan Batola yang sudah terserap sekitar Rp8,5 miliar,” sahut Samson, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batola.

Angka tersebut terbilang cukup besar, mengingat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) edisi terakhir atau 2019 dianggarkan Rp11 miliar dan terserap Rp6,5 miliar.

“Bahkan dalam APBD Perubahan, direncanakan anggaran tersebut ditambah lagi hingga menjadi Rp17 miliar,” tandasnya.

Editor: Syarif

Editor: Reporter: Bastian Alkaf - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Kabupaten Banjar Kantongi 3 Penghargaan Nasional Selama Guru Khalil Menjabat
apahabar.com

Kalsel

Kabar Duka, Mantan Wakil Bupati Tala Wafat
apahabar.com

Kalsel

Belum Terima THR, Adukan Perusahaan ke Disnakertrans Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Resnarkoba Polres Tapin Bekuk Sopir Pengedar Sabu
Sutarti

Kalsel

Misteri 2 Bocah Dibunuh Ibu Depresi di Benawa HST, Saksi Kunci Buka Suara!
apahabar.com

Kalsel

Habib Hussein: Jemaah Paham Radikal di Tanbu Hampir Seribu Orang
Paman Birin

Kalsel

BREAKING NEWS: Bawaslu Panggil Paman Birin Gegara Tandon Air
apahabar.com

Kalsel

Operasi Patuh di HSU, Pelanggar Bisa Dihitung Jari
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com