ga('send', 'pageview');
Sebelum Wafat, Kondisi Wali Kota Banjarbaru Naik Turun Geger Mayat Mengapung di Laut Tanbu, Polisi Sulit Identifikasi Jelang Magrib, Api Gegerkan Blok Ikan Pasar Kandangan Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan Covid-19 di Bappeda Kalsel: Puluhan Positif, Satu Meninggal Dunia




Home Nasional

Selasa, 7 Juli 2020 - 12:24 WIB

Sultan Najamudin: RUU HIP Hanya Memancing Kritik dan Protes Publik

Redaksi - apahabar.com

Sultan Bachtiar Najamudin (tengah) dan pengurus JMSI. Foto: Istimewa

Sultan Bachtiar Najamudin (tengah) dan pengurus JMSI. Foto: Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Tim Kerja Pimpinan DPD RI resmi mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Rekomendasi sudah disampaikan kepada Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk kemudian diambil sebagai sikap lembaga.

Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin (SBN), menyatakan dirinya dari awal menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) itu.

Senator asal Bengkulu ini beralasan bahwa Pancasila sudah final. RUU HIP, kata SBN, hanya memancing kritik dan protes publik.

Baca juga :  Data 3,5 Juta Rekening Penerima Subsidi Gaji Sudah Masuk

Ia dan mayoritas Senator DPD RI menyayangkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicantumkan sebagai konsiderans.

Hal itu dinilai sebagai pintu masuk kembalinya ajaran komunisme.

SBN mengatakan, ada efek ideologis lain yang diakibatkan dari kontroversinya RUU HIP yaitu, terjadinya kekhawatiran di tengah masyarakat akan bangkit kembali ideologi komunis.

Selain itu, kata SBN, pada Pasal 6 yang mengatur soal Trisila dan Ekasila. Pasal itu dinilai mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Baca juga :  Jokowi: Ekonomi Indonesia Masih Berpeluang Kembali ke Tren Positif

Timja Pimpinan DPD RI sendiri, menurut SBN, telah melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP tersebut. Termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.

“Hasil kerja dari Timja hari ini akan menjadi panduan bagi sikap Lembaga DPD RI,” pungkas SBN.(*)

Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Menteri PUPR Tawarkan Proyek Bendungan ke Turki
apahabar.com

Nasional

Lebaran Ala Prabowo di TPS, Ma’ruf Amin: Lebaran Itu di Masjid
apahabar.com

Nasional

Iran Tolak Tuduhan AS Berada di Balik Serangan Minyak Saudi
apahabar.com

Nasional

7 Alat Sistem Peringatan Dini di Pantai Gunungkidul Tak Berfungsi
apahabar.com

Nasional

Sidang Perdana, Oknum Pengasuh Cabul Ponpes Limpasu Didampingi 2 Istri
apahabar.com

Nasional

Syamsudin Noor Dikepung Asap, dan Sekelumit Upaya Penanganan Karhutla
apahabar.com

Nasional

Kecelakaan Tol Cipularang, Polisi Tetapkan 2 Sopir Dump Truk Sebagai Tersangka
apahabar.com

Nasional

Ini yang Bisa Terjadi jika Kontrak Freeport Tak Diperpanjang hingga 2041
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com