ga('send', 'pageview');
Breaking News! Kabar Duka, Kadisdik Banjar Maidi Armansyah Meninggal Dunia Sebelum Wafat, Kondisi Wali Kota Banjarbaru Naik Turun Geger Mayat Mengapung di Laut Tanbu, Polisi Sulit Identifikasi Jelang Magrib, Api Gegerkan Blok Ikan Pasar Kandangan Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan




Home Tak Berkategori

Kamis, 2 Juli 2020 - 13:04 WIB

Tak Punya Izin, Pemkot Banjarmasin Kembalikan Rp 200 Juta ke Pengusaha Advertising

Reporter: Bahaudin Qusairi - apahabar.com

Petugas dari Satpol PP melakukan pembongkaran rangka reklame di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

Petugas dari Satpol PP melakukan pembongkaran rangka reklame di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Polemik reklame jenis bando yang melintang di atas ruas jalan di Kota Banjarmasin memasuki babak baru.

Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, Pemkot telah mengembalikan dana ratusan juta kepada pengusaha advertising.

“Setoran pajak yang dibayarkan oleh pengusaha sudah dikembalikan pekan lalu. Total dana yang sudah dikembalikan berjumlah Rp 200 juta,” ujar Kepala Bakeuda Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil.

Subhan menyampaikan, pengembalian ini didasari memang ada setoran pajak reklame yang dibayar oleh pengusaha advertising.

Baca juga :  Tes SKB CPNS Kalteng Mulai 1 September, Simak Pesan Kepala BKD

Namun setoran tersebut tidak dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin karena tak ada payung hukum yang menaungi.

Walhasil pengusaha advertising ini langsung setor ke rekening kas daerah Pemkot.

“Setoran dari mereka tidak melalui mekanisme penetapan dari kami, oleh karena itu kami titipkan di (akun) penerimaan lain-lain,” ucapnya.

Subhan menyebut, pembayaran pajak ini merupakan inisiatif pengusaha advertising sendiri. Bakeuda tidak pernah sekalipun menetapkan mekanisme tersebut.

Baca juga :  Tes SKB CPNS Kalteng Mulai 1 September, Simak Pesan Kepala BKD

“Karena di luar mekanisme, kami anggap setoran sebagai titipan,” imbuhnya.

Dia menuturkan jika pengusaha memenuhi persyaratan, termasuk peraturan perundang-undangan, baru kemudian Bakeuda Banjarmasin menetapkan pajak reklame.

Pemkot Banjarmasin penertiban Reklame Bando berdasarkan Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 memang melarang keberadaan reklame bando guna menjaga keselamatan pengendara yang melintas di jalan.

Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tak Berkategori

Bantu PMI, BKPRMI Banjarmasin Gelar Aksi Donor Darah
apahabar.com

Tak Berkategori

Hadapi Covid-19, Trump ke Jokowi: Indonesia Penting Bagi AS
apahabar.com

Tak Berkategori

Duh, 14 Pasien Baru Covid-19 Ditemukan di Batola
apahabar.com

Tak Berkategori

Covid-19 Versus Guru Kreatif Asal Tapin
apahabar.com

Tak Berkategori

Mulai Juni, Citilink Angkut Penumpang Lagi
apahabar.com

Tak Berkategori

Achmad Fikry: RKPD 2021 Harus Tepat Sasaran
apahabar.com

Tak Berkategori

Gelar Liga Basket 3×3 Terbesar Asia 2020, Perbasi Bidik Olimpiade 2024

Tak Berkategori

Nekat, Kawanan Pencuri Rampok dan Sekap Kasat Narkoba Kotabaru
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com