3 Kali Diskor, Sidang Perdana Netralitas ASN Camat Aluh Aluh Berlangsung hingga Malam Sisa 85 Hari Jadi Bupati, Sudian Noor Doyan Bikin Kebijakan Kontroversial Diam-Diam, Adaro Kepincut Proyek Coal to Methanol di Kotabaru, Apa Kata Dewan? Kubah Datu Kelampaian Kembali Ditutup, Simak Penjelasan Zuriyat Gelapkan Penjualan Motor, Supervisor Marketing PT NSS Tabalong Diamankan Polisi

Tenaga Medis Tapin Meradang Dituding Dapat Duit, Pakar: Harusnya Berbalas Komentar

- Apahabar.com Kamis, 30 Juli 2020 - 16:25 WIB

Tenaga Medis Tapin Meradang Dituding Dapat Duit, Pakar: Harusnya Berbalas Komentar

IDI Kabupaten Tapin memolisikan seorang pengguna akun Facebook terkait pencemaran nama baik. Foto: IDI Tapin

apahabar.com, RANTAU – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tapin dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Tapin kompak memolisikan seorang pengguna akun Facebook.

Ardi An nama akun itu berkomentar, “Mudahan keluarga dokter dan perawatxa yg positif kana, jadi tatamba kampung hj yg dipke pulang, ada jua bubuhan saurang tasantap rajaki dri corona jua, kda buhan dokter hja yg jdi duit wkwkwkwkkkk…,” ujarnya.

Atau dalam bahasa Indonesia-nya: semoga keluarga dokter dan perawat juga terkena positif,
jadi pengobatan kampung dipakai lagi. Supaya kami (pengobatan kampung) juga dapat rejeki dari Corona. Tidak cuma dokter aja yang dapat.

Adapun, komentar itu mulanya menanggapi sebuah berita berjudul, “PCR RS Pertamina Mampu Uji 350 Sampel Swab Dalam Sehari.” Artikel itu dimuat Korankontras.com di sebuah grup Facebook lingkup masyarakat Tapin, Kamis, (23/7) lalu.

Dalam berita itu, dikatakan Direktur Rumah Sakit Pertamina Tanjung (RSPT) Kalsel, Ronald bahwa untuk swab mandiri dikenakan biaya Rp1,5 juta hingga Rp1,7 juta. Sedang, untuk pasien gugus tugas sebesar Rp1,2 juta.

“Akun Ardi An telah mengatakan hal yang tidak benar yang berisi fitnah pada dokter dan perawat. Ini bisa menyebabkan masyarakat berpersepsi buruk pada dokter seolah olah dokter dapat uang dari wabah Covid,” ujar Ketua IDI Tapin, Dr. Mujirani, kepada apahabar.com, baru tadi.

Tudingan itu dirasakan IDI dan PPNI sangat merugikan bagi dokter dan perawat. Dr. Mujiran menerangkan bahwa justru dokter banyak dirugikan oleh pandemi Covid-19.

“Pertama risiko tertular Covid dari pasien baik yang diketahui atau tidak. Sudah 60 dokter di Kalsel yang tertular dan 3 di antaranya meninggal. Kedua dari segi pendapatan pun kita tidak ada yang diuntungkan, justru sebaliknya,” ujarnya merespons komentar itu.

Mengenai tudingan bahwa dokter diuntungkan dari Covid-19, Dr. Mujirin menjawab bahwa itu tidak benar.

“Jikapun ada insentif dari pemerintah, itu juga hanya sedikit dokter dan perawat yang memperolehnya yaitu dokter yang merawat penderita Covid. Itupun verifikasinya sangat ketat,” ujarnya.

Faktor utama yang mendorong mereka melapor ke Polres Tapin adalah potongan bagian kalimat, “….kda bubuhan dokter hja yg jadi duit wkwk…..“.

Ditambah kalimat menantang saat komentar itu dibalas akun Facebook bernama Wahyu R. P, “Hey Anda bisa dituntut karena tulisan ini, hati-hati dalam berkomentar di Facebook wahai kisanak,” komentar itu pun dibalas Ardi An dengan kata “Kuhadangi (kutunggu)”.

“Dan yang bikin kami menyesalkan komentar tersebut adalah yang bersangkutan malah menantang untuk didituntut,” ujar Dr. Mujirin.

Dirinya menganggap jika dibiarkan komentar itu berpotensi ditiru oleh pengguna akun lain. Dan menimbulkan persepsi buruk masyarakat pada para dokter dan perawat di Tapin.

“Kami masih berharap yang bersangkutan mengakui kekhilafannya, dan meminta maaf atas pernyataan tersebut. Jika tidak mau ya kita lanjutkan ke jalur hukum. Yang bersangkutan bisa dijerat dengan UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik] karena fitnah yang bisa berujung pada ujaran kebencian terhadap dokter dan perawat lewat media sosial,” pesannya untuk pengguna akun Facebook itu.

Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Thomas Afrian membenarkan adanya pelaporan dari PPNI dan IDI Tapin itu.

“Kita lidik dulu dan kita klarifikasi,” singkatnya kepada apahabar.com.

Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP ULM Banjarmasin, Fachrianor memberikan pandangan terkait aktivitas interaksi publik di media sosial termasuk Facebook yang berujung upaya pemidanaan.

Dikatakannya bahwa perlu disepakati dulu bahwa Facebook itu adalah area publik, apabila melakukan aktivitas posting termasuk mengomentari sebuah berita artinya sudah masuk kawasan area publik.

“Ketika mengomentari sebuah informasi informasi, katakanlah informasi itu benar kemudian dikomentari itu adalah bagian dari sebuah dialog atau diskusi yang memberikan tanggapan atas suatu pemberitaan,” papar sosiologi jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Namun apabila komentar atau reaksi publik terhadap postingan di medsos itu membuat tidak nyaman bagian kelompok tertentu, Fachrianor mengatakan idealnya ketidaknyamanan itu harusnya dibalas dengan komentar juga.

“Istilahnya itu ada proses dialog atau dialek wacana,” ujarnya menerangkan aktivitas dialog publik di ruang komentar jejaring sosial.

Terkait pemolisian oknum warganet oleh IDI dan PPNI, Fachrianor menilai mestinya kelompok dokter itu meluruskan terlebih dahulu kepada komentar ‘miring’ yang merugikan mereka.

“Supaya apa, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Tidak dibawa ke ranah hukum, apalagi itu dihubungkan dengan UU ITE terutama pasal 45 a. tentang pencemaran nama baik, segala macamnya. Nah, itu kan tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Ia pun memberikan saran, seharusnya komentar berbalaskan komentar saja.

“Itu kearifan berpikir namanya. Menimbulkan sebuah dialog dan meluruskan informasi yang salah. Nah, jadinya publik itu juga teredukasi dan publik juga terdidik,” ujar pakar Ilmu Komunikasi Kalsel itu.

Terkait komentar komentar miring, dikatakan Fachrianor bisa saja publik emosi karena sederet faktor lain.

“Dalam tataran mengedukasi orang itu harus ada sikap yang arif, apalagi kawasan Facebook itu kawasan publik area. Beberapa tulisan juga sudah menyebutkan bahwa Facebook itu adalah publik area,” paparnya.

Kalau orang bersetegang di area publik, dikatakannya bahwa tidak akan ada habisnya. Lagi, ditekankan bahwa hal yang paling bijaksana dalam merespons komentar adalah dengan komentar. Meluruskan perspektif yang salah dan kesesatan berpikir.

“Respons yang lebih mencerdaskan, apalagi kan kelompok kelompok ikatan dokter itu adalah kelompok yang intelektual yang arif,” ujarnya.

Selebihnya, Fachrianor juga menganalogikan itu dengan insan pers yang bekerja sebagai pilar ke-4 demokrasi, yang mengemban amanah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Wartawan juga demikian kan, apabila ada yang salah dalam tulisan rujukannya bukan UU ITE namun UU nomor 40 tahun 1999, kalau semua dibenturkan dengan UU ITE semua wartawan bisa kena tangkap. Itulah gunanya warcana harus di-counter dengan wacana makanya ada istilah counter wacana,” tutupnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Muhammad Fauzi Fadilah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Hadapi PSBB, Check Point di Batola Klaim Siap 100 Persen
apahabar.com

Kalsel

Permintaan Darah di Kalsel Meningkat, PMI: Per Bulan Capai Ratusan Ribu Kantong
apahabar.com

Kalsel

Jelang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Bapaslon, KPU Banjarmasin Siapkan Kebijakan
apahabar.com

Kalsel

Haji 2019; Embarkasi Banjarmasin Berangkatkan 6.056 Calon Jemaah Haji
APAHABAR.COM

Kalsel

Kurang dari Dua Pekan, Tim Polda Kalsel Gulung Ratusan Penjahat Jalanan
apahabar.com

Kalsel

Penyebab Kebakaran di Sebuku, Polisi: Jangan Berspekulasi
apahabar.com

Kalsel

‘Cinta Kita’ Paman Birin dan Inka Christie
apahabar.com

Kalsel

Ranjau Aktif Peninggalan Jepang di Kotabaru Segera Dimusnahkan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com