Remaja Korban Tabrakan di Tabalong Akhirnya Diamputasi, Keluarga Pilih Ikhlas Update Daftar Zona Sebaran Covid-19 di Banjarmasin Pengembalian Tengkorak Demang Lehman dan Dugaan Penghapusan Sejarah oleh Belanda Tenang, Gempa 5,5 R di Pangandaran Tak Berpotensi Tsunami 2021, Kemenhub Kaji Wacana Pembangunan Bandara di Barabai HST Kalsel

Terkesan Dipaksakan, Pakar ULM Kritik Klaim Zona Hijau Covid-19 Banjarmasin

- Apahabar.com Selasa, 28 Juli 2020 - 14:09 WIB

Terkesan Dipaksakan, Pakar ULM Kritik Klaim Zona Hijau Covid-19 Banjarmasin

Beda tafsir soal klaim zona hijau terkait penularan Covid-19 di Banjarmasin terus bergulir. Keputusan yang diambil oleh Pemkot Banjarmasin itu dinilai cukup berbahaya oleh Pakar ULM. Foto: Dok.apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Polemik penetapan zona bebas Covid-19 di Banjarmasin terus bergulir.

Setelah Abdul Haris Makkie, kini giliran anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin.

Jika Haris, pria yang merangkap Sekda Kalsel itu, menyoal ihwal komunikasi Pemkot Banjarmasin, Hidayatullah justu menyinggung hal yang lebih substansial.

Hidayatullah memandang langkah yang diambil oleh Pemkot Banjarmasin menetapkan sejumlah kelurahan sebagai zona hijau keliru.

“Cukup berbahaya bagi pengendalian pertumbuhan Covid-19,” jelasnya, Selasa (28/7).

Penetapan zona hijau saat ini, kata dia, terbilang mengancam angka infeksi yang sudah tinggi menjadi lebih besar lagi.

Sederet alasan pun ia jabarkan. Alasan pertama, Pemkot tak menggunakan kriteria ketat yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Pusat. Sehingga penetapan menjadi zona hijau sangat longgar dan bias.

“Rujukan indikator itu ada di peta risiko milik Gugus Tugas Pusat. Kalau Pemkot menggunakan standar yang berbeda, saya tidak tahu apa maksudnya,” ujar Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan ULM ini.

Berdasarkan peta yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Banjarmasin tampak hitungan teknis zona hijau hanya berdasar pada formula kasus positif dikurangi angka kesembuhan dan pasien meninggal.

Sebagai informasi, Banjarmasin memiliki enam kelurahan zona hijau Covid-19. Yakni, Alalak Tengah, Kuin Utara, Kertak Baru Ilir, Kertak Baru Ulu, Mawar dan Pemurus Baru

Ambil contoh di Kelurahan Kertak Baru Ilir. Dengan jumlah kasus positif 6, sembuh 5, dan 1 meninggal dunia, kelurahan yang berbatasan dengan Pekapuran Laut ini ditetapkan sebagai zona hijau karena nihil kasus aktif Covid-19.

“Dengan begitu jika jumlahnya sama dengan nol, maka kelurahan tersebut menjadi zona hijau,” pungkasnya.

Kedua, klaim zona hijau itu secara psikologis menurutnya tidak baik.

Salah satu problem di Banjarmasin saat ini, kata dia, adalah bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga mereka kemudian menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Fakta di lapangan, sebut dia, masih sangat banyak masyarakat Banjarmasin yang abai terhadap protokol kesehatan.

Jika Pemkot merilis zona hijau yang tolok ukurnya sangat bias. Maka dipandang justru membuat masyarakat semakin terlena dan makin abai terhadap penerapan protokol kesehatan.

“Masyarakat bisa saja menganggap situasi sekarang semakin normal dan bebas keluar rumah karena sudah ada zona hijau,” pungkasnya.

Ketiga, penetapan zona hijau tak serta merta membuat kelurahan tersebut bebas dari ancaman penularan Covid-19.

Pemkot tidak akan mampu menjamin dan mengontrol mobilitas atau pergerakan penduduk yang masuk dan keluar zona hijau tersebut.

“Padahal pertumbuhan dan penyebaran Covid-19 sangat bergantung pada mobilitas penduduk,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoal data yang dirilis untuk merefleksikan warna zona yang tidak konsisten.

Sebagai contoh resmi, data yang dirilis untuk agregasi level kota kasus positif sebanyak 2099 kasus, dirawat atau kasus aktif sebanyak 1045 kasus, sembuh 890 kasus dan meninggal sebanyak 140 kasus.

Sekarang dilihat dari data kasus positif, sembuh, dan meninggal pada tiap kelurahan. Dari 52 kelurahan diperoleh jumlahnya mencapai kasus positif sebanyak 1.763, sembuh 1.170, meninggal 166 kasus.

Berdasarkan penjumlahan ini maka diperoleh data kasus aktif atau dirawat sebanyak 440 kasus.

Menurutnya, data yang disajikan oleh Pemkot tidak sinkron dengan rilis data agregasi pada level kota.

Ketidaksinkronan ini membuatnya agak bingung. Apakah kasus positif yang disebutkan dalam infografis adalah data total kasus positif, atau data kasus aktif (dirawat) saja.

“Ini perlu penjelasan dan perbaikan supaya data tersebut dapat “dipegang” oleh publik,” bebernya.

Selain itu, soal acuan Pemkot dalam menetapkan zona hijau adalah Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 yang dipadukan dengan buku pedoman Covid-19 revisi kelima dari Kemenkes.

Menurutnya, penggunaan Kepmendagri itu untuk menentukan kondisi epidemiologi suatu wilayah tentu kurang tepat. Sebab Kepmendagri itu ditujukan untuk ASN agar pemerintahan berjalan.

“Permendagri tersebut tujuannya untuk ASN, untuk jalannya pemerintahan. Bukan rujukan untuk menentukan kondisi epidemiologi suatu wilayah. Judul Kepmendagri-nya saja sudah sangat jelas. Jadi saya lihat ini seperti dipaksakan,” tukasnya.

Jangan Cuma Baca Judul

Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi menganggap sah-sah saja jika Kepmendagri tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah itu dipakai untuk menentukan kondisi epidemiologi suatu wilayah.

Alasannya karena di dalamnya memang ada diatur terkait penetapan zonasi, meskipun tak diatur secara khusus.

“Tidak ada peraturan yang khusus mengatur tentang zona, sehingga diaturnya dalam satu BAB saja. Ya, asal orang bisa memahami maksud dan isinya tidak sekadar baca judul. Itu salah satu dari beberapa referensi yang kita rujuk,” katanya.

Machli mengakui dalam buku pedoman revisi lima Kemenkes juga memang tak ada mengatur secara eksplisit terkait zonasi. Namun berdasar tafsiran pihaknya penetapan zona hijau itu bisa dilakukan.

“Sebenarnya buku ini dapat menjelaskan dan mempertegas indikator wabah terkendali yang dikehendaki dalam zona hijau tersebut,” imbuhnya.

Machli pun menanggapi santai terkait kritikan yang disampaikan Muttaqin. Sebab menurutnya apa yang dilakukan sudah sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Silakan saja para ahli berbicara, kita tentu juga punya alasan dan dasar hukum tentunya yang bisa kita rujuk sebagai referensi untuk dipertanggungjawabkan,” katanya lagi.

Editor: Fariz Fadhillah

Reporter: Bahaudin Qusairi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Kalsel

Heboh Truk Pemadam Terbalik di Banjar, Empat Penumpang Luka Parah
apahabar.com

Kalsel

Sampanahan Kotabaru Terendam, Ratusan Keluarga Terdampak
apahabar.com

Kalsel

Serius Perhatikan Pariwisata, Pemkab HSS akan “Bangun” Loksado
apahabar.com

Kalsel

Update Covid-19 Kalsel: Total 6.836 Kasus Positif, 4.232 Pasien Sembuh
apahabar.com

Kalsel

Waspada!!! Hujan Lokal dan Berpetir
apahabar.com

Kalsel

Lewat Literasi Media, Masyarakat Dituntut Mengevaluasi Penyiaran
apahabar.com

Kalsel

Jalin Keharmonisan, Kapolresta Batola Serahkan Hewan Kurban ke Pesantren Al Mujahidin

Kalsel

Jelang Sahur, Warga Banjarmasin Geger Kemunculan Si Jago Merah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com