apahabar.com, BANJARMASIN – Sektor pendidikan di Kalsel dinilai kurang dapat sorotan di tengah pandemi Covid-19 sekarang.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfhi Syaifuddin menilai sejauh ini Pemprov Kalsel lebih banyak terfokus pada sektor kesehatan dan ekonomi, serta jaminan sosial.
Padahal menurutnya kucuran anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp400 miliar lebih.
Lebih jauh ia membeberkan, anggaran dunia pendidikan dalam APBD Murni Tahun 2020 direalokasikan sebesar Rp88 miliar untuk optimalisasi penanganan Covid-19.
Mengingat, lanjut dia, visi misi Gubernur Sahbirin Noor, dan wakilnya Rudy Resnawan, ingin mewujudkan masyarakat Kalsel cerdas, bahkan berada di urutan pertama prioritasnya.
Tapi sayang, sesal politisi Gerindra ini, sektor pendidik di saat pandemi masih kurang perhatian.
Padahal kata Lutfi, Komisi IV DPRD Kalsel sudah merekomendasi sejumlah hal penting diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.
Dan itu, tekan Lutfi, sudah disampai kepada GTPP Covid-19 Kalsel, dalam rapat resmi awal bulan lalu, sesuai rangkuman dari aspirasi masyarakat.
Seperti bantuan jaringan internet pendidikan gratis dan juga alat tulis bagi peserta didik tingkat SMA dan SMK di provinsi, yang kesulitan mengikuti proses belajar di rumah saat sistem daring diterapkan.
Namun hingga saat ini, dia menilai belum juga direalisasikan dengan alasan masih menunggu kajian mendalam dari para pakar.
Dari data yang dimiliki Komisi IV, setidaknya ada puluhan ribu peserta didik yang terdampak dan kesulitan memaksimalkan belajarnya karena kondisi ekonomi keluarga.
Ditambah dengan belum pastinya jadwal kembali belajar di sekolah karena kasus positif yang masih terus menunjukkan kenaikan yang signifikan.
Jika bantuan direalisasikan, siapa saja yang berhak menerimanya?
“Bantuan ini ditujukan khusus bagi peserta didik SMA/SMK/SLB yang terdampak yang jumlahnya sekitar 20.000 orang, berdasarkan data yg dihimpun oleh pihak MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) agar penyalurannya tepat sasaran,” ungkap Lutfhi dalam rilisnya kepada apahabar.com, Jumat (10/7).
Tak hanya itu, bantuan di sektor pendidikan juga diharapkan dapat meliputi seluruh jenjang pendidikan negeri maupun swasta.
Itu lanjut dia, termasuk pula sekolah keagamaan, seperti madrasah dan juga pondok pesantren.
Upaya ini menurutnya memerlukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan juga pemerintah di 13 kabupaten/kota.
Pasalnya, biaya untuk itu pasti sangat besar dan mencapai puluhan miliar rupiah.
Namun, ia meyakini jika diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah, maka tidak akan melebihi anggaran pendidikan yang sudah direalokasikan untuk penanganan wabah.
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
