BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Warning Bawaslu pada ASN Banjarmasin Nyalon Kepala Daerah: Dari Spanduk sampai Medsos

- Apahabar.com Rabu, 29 Juli 2020 - 13:47 WIB

Warning Bawaslu pada ASN Banjarmasin Nyalon Kepala Daerah: Dari Spanduk sampai Medsos

Sejumlah ASN di Banjarmasin diketahui berambisi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Foto ilustrasi: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Menjadi pimpinan atau kepala daerah merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Tanpa terkecuali aparatur sipil negara (ASN).

Di Banjarmasin, setidaknya terdapat tiga ASN yang ingin berkompetisi di Pilkada serentak 2020.

Mereka adalah Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banjarmasin Khairul Saleh, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Ariffin Noor.

Namun, untuk mereka yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah wajib memenuhi beberapa syarat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar mengatakan syarat paling paling utama adalah siap menanggalkan jabatannya sebagai ASN.

Apabila tidak begitu, ASN melanggar ketentuan larangan Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 2016, PP 53 Tahun 2010, PP 42 Tahun 2004 dan Surat KemenPANRB.

“Ini aturan ASN, jadi kalaupun melanggar maka rekomendasi diarahkan ke Komisi ASN. Mereka nanti yang akan mengkaji dan memutuskan,” ujarnya dihubungi apahabar.com, Rabu (29/7).

Yasar tak menampik jika ASN memiliki hak konstitusional untuk dipilih sebagai kepala daerah. Tapi mereka diminta berhati-hati jika mencalonkan diri supaya tak melanggar ketentuan yang berlaku.

Pertama, ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Kedua, dilarang memasang spanduk promosi kepada calon. Kemudian, dilarang mendekati partai politik terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.

Lalu, dilarang mengunggah, memberikan like, mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon baik di media online atau media sosial (medsos).

ASN juga dilarang menjadi pembicara pada pertemuan partai politik. Selain itu ASN dilarang foto bersama calon kepala daerah.

“ASN dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan dan tanpa atribut parpol,” pungkasnya.

Ditambahkan, kalau aturan Pemilu dan Pilkada sebenarnya mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

“Tapi karena ada aturan lain, maka Bawaslu juga berhak merekomendasikan jika diduga adanya pelanggaran ke instansi terkait,” ucapnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Bahaudin Qusairi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Janji Cuncung Saat Serahkan Berkas Calon Bupati ke Golkar
apahabar.com

Politik

Subakhi Gantikan Darmawan Jaya Sebagai Ketua PPP Banjarbaru
apahabar.com

Politik

Dilaporkan ke Bawaslu, BirinMu Siapkan Serangan Balik!
apahabar.com

Politik

Rosehan: Ngefans Sama Jokowi Silakan Merapat ke Taher Square
apahabar.com

Politik

Ditinggal PAN, Tak Goyang Posisi Prabowo-Sandi
apahabar.com

Politik

Survei Litbang Kompas, Elektabilitas Jokowi-Prabowo Selisih 11,8 Persen
apahabar.com

Politik

Hari Ini Jokowi Kampanye di Bogor
apahabar.com

Politik

Tanggapan Guru Ali Terkait Kabar PPP ke Jagoan Golkar di Pilbup Banjar 2020
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com