BREAKING! Api Kembali Berkobar di Gang Nuri Banjarmasin Kebakaran Gang Nuri, Asrama Anak Yatim Ikut Ludes Terbakar Fakta Sejarah Jembatan Barito: Sempat Ingin Diberi Nama Soeharto hingga Terpanjang di Asia Tenggara Menang Dua Game, Ganda Putra Indonesia Marcus/Kevin Gilas Pasangan Inggris Raya JANGAN PANIK! Banjarbaru Resmi Terapkan PPKM Level IV 26 Juli

Warning Bawaslu pada ASN Banjarmasin Nyalon Kepala Daerah: Dari Spanduk sampai Medsos

- Apahabar.com     Rabu, 29 Juli 2020 - 13:47 WITA

Warning Bawaslu pada ASN Banjarmasin Nyalon Kepala Daerah: Dari Spanduk sampai Medsos

Sejumlah ASN di Banjarmasin diketahui berambisi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Foto ilustrasi: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Menjadi pimpinan atau kepala daerah merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Tanpa terkecuali aparatur sipil negara (ASN).

Di Banjarmasin, setidaknya terdapat tiga ASN yang ingin berkompetisi di Pilkada serentak 2020.

Mereka adalah Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banjarmasin Khairul Saleh, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Ariffin Noor.

Namun, untuk mereka yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah wajib memenuhi beberapa syarat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar mengatakan syarat paling paling utama adalah siap menanggalkan jabatannya sebagai ASN.

Apabila tidak begitu, ASN melanggar ketentuan larangan Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 2016, PP 53 Tahun 2010, PP 42 Tahun 2004 dan Surat KemenPANRB.

“Ini aturan ASN, jadi kalaupun melanggar maka rekomendasi diarahkan ke Komisi ASN. Mereka nanti yang akan mengkaji dan memutuskan,” ujarnya dihubungi apahabar.com, Rabu (29/7).

Yasar tak menampik jika ASN memiliki hak konstitusional untuk dipilih sebagai kepala daerah. Tapi mereka diminta berhati-hati jika mencalonkan diri supaya tak melanggar ketentuan yang berlaku.

Pertama, ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Kedua, dilarang memasang spanduk promosi kepada calon. Kemudian, dilarang mendekati partai politik terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.

Lalu, dilarang mengunggah, memberikan like, mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon baik di media online atau media sosial (medsos).

ASN juga dilarang menjadi pembicara pada pertemuan partai politik. Selain itu ASN dilarang foto bersama calon kepala daerah.

“ASN dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan dan tanpa atribut parpol,” pungkasnya.

Ditambahkan, kalau aturan Pemilu dan Pilkada sebenarnya mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

“Tapi karena ada aturan lain, maka Bawaslu juga berhak merekomendasikan jika diduga adanya pelanggaran ke instansi terkait,” ucapnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Bahaudin Qusairi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Habib Ahmad Ahdal: Ratusan Ulama – Habaib Siap Menangkan Paslon H Rusli – Guru Fadhlan
apahabar.com

Politik

Pilbup HST 2020, Berkas Diterima KPU Faqih Jarjani-Abu Yazid Bustami Optimis Menang Bermartabat
apahabar.com

Politik

Sebelum Mendaftar di KPU Balangan, Ansharuddin Sungkem dan Cium Tangan Ibunya
apahabar.com

Politik

Nikmati Suasana Malam Minggu, HMJ Serap Aspirasi Pedagang Lapangan Murjani Banjarbaru
Paman Birin

Politik

Pilgub Kalsel: Golkar Tak Gentar Hadapi Denny Indrayana
KPU

Politik

Warga Positif Covid-19 Tetap Mencoblos, KPU Kalsel Akan Jemput Bola
apahabar.com

Politik

Tabloid Indonesia Barokah Dilimpahkan ke Polda Kalsel
apahabar.com

Politik

SHM-MAR Kabarkan Pembangunan Bendungan Kusan, Petani Desa Salimuran Tanbu Girang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com