Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

7 Kontrak Tambang Batu Bara Berakhir Hingga 2025, Termasuk Arutmin dan Adaro

- Apahabar.com Kamis, 27 Agustus 2020 - 23:57 WIB

7 Kontrak Tambang Batu Bara Berakhir Hingga 2025, Termasuk Arutmin dan Adaro

Ilustrasi pertambangan batu bara. Foto-Peabody Energy, Inc/Wikimedia Commons

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ada tujuh kontrak perusahaan tambang batu bara yang akan berakhir pada 2020-2025.

Kontrak dimaksud biasa dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi I yang akan berakhir pada periode tersebut.

Seperti dikutip dari cnbc, Kamis (27/8), tujuh perusahaan tersebut antara lain:

1. PT Arutmin Indonesia
Kontrak tambang batu bara Arutmin akan berakhir pada 1 November 2020. Luas tambang Arutmin mencapai 57.107 Ha.

2. PT Kendilo Coal Indonesia
Kontrak akan berakhir pada 13 September 2021. Luas tambang sebesar 1.869 Ha.

3. PT Kaltim Prima Coal
Kontrak akan berakhir pada 31 Desember 2021. Luas tambang mencapai 84.938 Ha.

4. PT Multi Harapan Utama
Kontrak akan berakhir pada 1 April 2022.
Luas tambang sebesar 39.972 Ha.

5. PT Adaro Indonesia
Kontrak berakhir pada 1 Oktober 2022
Luas tambang sebesar 31.380 Ha.

6. PT Kideco Jaya Agung
Kontrak akan berakhir pada 13 Maret 2023.
Luas tambang sebesar 47.500 Ha.

7. PT Berau Coal
Kontrak berakhir pada 26 April 2025.
Luas tambang mencapai 108.009 Ha.

Sebelumnya, CNBC Indonesia juga melaporkan
Kementerian ESDM memberikan sinyal bakal segera memperpanjang kontrak PT Arutmin Indonesia yang akan berakhir pada 1 November 2020 mendatang.

Kontrak tambang batu bara atau biasa dikenal dengan nama Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diberikan jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian seperti tertuang dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin mengatakan pihaknya kini tengah mengupayakan agar keputusan terkait perpanjangan kontrak ini bisa secepatnya dikeluarkan, terutama sebelum kontrak berakhir.

Dia pun menargetkan keputusan bisa dikeluarkan sekitar September atau Oktober mendatang.

“Sedang kami upayakan, secepatnya, September atau Oktober (ada keputusan). Tapi kan tadi ada arahan juga untuk mempertimbangkan masukan di sini (Komisi VII). Dari sisi kami, kami akan kerjakan terus sampai semaksimal mungkin yang teknis-teknis. Yang jelas, jelas aturannnya begini begini, kami kerjakan saja. Yang jelas sebelum itu (kontrak berakhir), 30 Oktober lah (paling lambat),” ucapnya kepada wartawan saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis, (27/08).

Saat ini menurutnya pemerintah tengah menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari dari UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba itu.

Meski demikian, Ridwan belum bisa memastikan apakah perpanjangan akan diberikan setelah Peraturan Pemerintah keluar atau sebelumnya.

Namun demikian Ridwan mengaku akan berupaya agar PP keluar terlebih dahulu sebelum masa habis kontrak Arutmin.

“Kami berusaha keras supaya PP-nya keluar dahulu (PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara),” jelas Ridwan.

Dan lagi, pemerintah saat ini sedang menyusun tiga RPP, antara lain:

1. RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
Beberapa poin di dalamnya mengatur terkait dengan perpanjangan kontrak dari perusahaan batu bara.

“Saat ini sedang dilakukan pembahasan antar Kementerian dan Lembaga,” tutur Ridwan.

2. RPP tentang wilayah pertambangan

3. RPP tentang pembinaan dan pengawasan serta reklamasi dan pasca tambang dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

“Yang perlu saya laporkan walau kewajiban UU menetapkan dalam waktu satu tahun, kami usaha keras selesaikan lebih cepat. Arahan Menteri selesaikan tahun 2020,” jelas Ridwan.

Sebelumnya, Arutmin Indonesia berharap perpanjangan operasional tambang batu bara bisa segera disetujui pemerintah pada akhir Agustus ini.

“Kami berharap dapat perpanjangan di akhir bulan Agustus ini. Saat ini masih dalam proses evaluasi dengan tim dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Kementerian ESDM),” ungkap General Manager dan External Affairs PT Arutmin Indonesia Ezra Sibarani.(cic)

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Harga Emas Antam Turun Jadi Rp 1,023 Juta per Gram
apahabar.com

Ekbis

Rupiah Menguat, Efek Stimulus Jumbo AS
apahabar.com

Ekbis

Majukan Pariwisata di Tanbu, Telkomsel Hadirkan Jaringan 4G di Pantai Angsana
apahabar.com

Ekbis

2020, BRI Akan Fokus kepada Pelaku Usaha Super Mikro
Sepanjang 2019, OJK Tarik Rp5,9 T dari Industri Jasa Keuangan

Ekbis

Sepanjang 2019, OJK Tarik Rp5,9 T dari Industri Jasa Keuangan
apahabar.com

Ekbis

Tujuh Strategi Ekonomi dalam Arah Kebijakan BI 2019
apahabar.com

Ekbis

Perusahaan Korsel Niat Ikut Bikin Motor Listrik di Indonesia  
apahabar.com

Ekbis

Jelang Lebaran, Bulog Jamin Stok Bapok Kalsel Aman
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com