Sentil Politik Uang, Cagub Denny Indrayana Malah Dipolisikan Penetapan Tertunda, KPU Banjarmasin Rugi Puluhan Juta Temuan Mayat Dipocong Karung dan Dikubur di Tabat HST, Dua Anggota Keluarga Diperiksa Bangkitkan Ekonomi Indonesia, Hipmi Hidupkan Ekspor UMKM ke Australia Jadi Sekolah Unggulan, Intip Sederet Program Almazaya Islamic School Banjarmasin

ASN Balangan Diingatkan Agar Tidak Terlibat Politik Praktis

- Apahabar.com Senin, 31 Agustus 2020 - 10:52 WIB

ASN Balangan Diingatkan Agar Tidak Terlibat Politik Praktis

Ilustrasi ASN. Foto-Istimewa

apahabar.com, PARINGIN – Mendekati musim politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Balangan diingatkan tidak terlibat politik praktis.

Kepala Inspektorat Balangan, Ir Karim Suadi mengingatkan seluruh ASN di Balangan untuk menjaga netralitas dan tak terlibat langsung pada Pilkada serentak 2020.

“Kita mengingatkan kembali kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tak terlibat dalam politik praktis, yang pasti kami melakukan pengawasan guna memastikan hak dan kewajiban ASN dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ketentuan netralitas ASN itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, pada ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa, lurah dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan.

Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sementara itu dalam ayat (2), disebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Kita akan melakukan pengawasan secara langsung dan melekat pada setiap tahapan Pilkada guna meminimalkan potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan,” tegasnya.

Selain itu ia menambahkan penggunaan fasilitas negara seperti mobil, sepeda motor serta lain sebagainya untuk berkampanye juga dilarang.

Apabila ada ditemukan menggunakan fasilitas milik negara, maka yang bersangkutan melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Sanksi dari pelanggaran aturan yang berlaku untuk ASN dan PTT, mulai dari teguran ringan, keras sampai pemecatan apabila terbukti ikut melakukan kampanye dan menggunakan fasilitas negara.

Editor: Puja Mandela

Editor: Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Pemkab Balangan

Kisah Pilu Bocah 7 Tahun dari Paringin di Hari Ayah Nasional
apahabar.com

Pemkab Balangan

Bupati Balangan Minta ASN Tetap Layani Masyarakat
Apahabar.com

Pemkab Balangan

Bupati Balangan: Ekonomi Kerakyatan Jadi Fokus Daerah
apahabar.com

Pemkab Balangan

Ketahanan Pangan Nasional, Polres Balangan Pilih Tanam Singkong
Dinkes

Balangan

Dinkes Balangan Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga
apahabar.com

Balangan

Jumat Depan, Tempat Ibadah di Balangan Mulai Dibuka
Vaksin

Balangan

Pendistribusian Vaksin Covid-19 di Balangan Dikawal Ketat Puluhan Polisi
apahabar.com

Balangan

Capai Kesepakatan, Perubahan APBD TA 2020 Dapat Segera Dilaksanakan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com