Rontok Lagi! Bawaslu RI Tolak Laporan Keberatan Denny Indrayana Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi Belum Tentu Dibekap Sang Ibu, Biang Kematian 2 Bocah Benawa HST Jadi Misteri 16 Hari Anti-Kekerasan, Aktivis Perempuan Kampanyekan Kesetaraan Gender di Banjarmasin Suhu Tubuh Tinggi, Wali Kota Samarinda Positif Covid-19

ASN Balangan Diingatkan Agar Tidak Terlibat Politik Praktis

- Apahabar.com Senin, 31 Agustus 2020 - 10:52 WIB

ASN Balangan Diingatkan Agar Tidak Terlibat Politik Praktis

Ilustrasi ASN. Foto-Istimewa

apahabar.com, PARINGIN – Mendekati musim politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Balangan diingatkan tidak terlibat politik praktis.

Kepala Inspektorat Balangan, Ir Karim Suadi mengingatkan seluruh ASN di Balangan untuk menjaga netralitas dan tak terlibat langsung pada Pilkada serentak 2020.

“Kita mengingatkan kembali kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tak terlibat dalam politik praktis, yang pasti kami melakukan pengawasan guna memastikan hak dan kewajiban ASN dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ketentuan netralitas ASN itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, pada ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa, lurah dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan.

Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sementara itu dalam ayat (2), disebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Kita akan melakukan pengawasan secara langsung dan melekat pada setiap tahapan Pilkada guna meminimalkan potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan,” tegasnya.

Selain itu ia menambahkan penggunaan fasilitas negara seperti mobil, sepeda motor serta lain sebagainya untuk berkampanye juga dilarang.

Apabila ada ditemukan menggunakan fasilitas milik negara, maka yang bersangkutan melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Sanksi dari pelanggaran aturan yang berlaku untuk ASN dan PTT, mulai dari teguran ringan, keras sampai pemecatan apabila terbukti ikut melakukan kampanye dan menggunakan fasilitas negara.

Editor: Puja Mandela

Editor: Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Balangan

Cuti Kampanye, Ansharuddin Tinggalkan Rumah Dinas Bupati
apahabar.com

Pemkab Balangan

148 pasien Covid-19 asal Balangan Dinyatakan Sembuh
apahabar.com

Pemkab Balangan

Pemkab Balangan Siap Lawan Karhutla di Bumi Sanggam
apahabar.com

Pemkab Balangan

Wakil Rakyat Balangan: Karhutla Jadi Tanggung Jawab Bersama
apahabar.com

Balangan

Salat Hajat Sambut Tahun Baru Islam, Bupati Balangan Sampaikan Pesan
apahabar.com

Pemkab Balangan

RSUD Balangan Terima Bantuan Ventilator dari PT Adaro Indonesia
apahabar.com

Pemkab Balangan

Sejumlah Area Publik di Balangan Dipasang Wifi Gratis
apahabar.com

Pemkab Balangan

Demi Generasi Berakhlak Mulia, Bupati Balangan Letakkan Batu Pertama Pembangunan RA Faizatul Yamin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com