Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Belum Uji Lendir, Pegawai di DPRD Kalsel Tak Boleh Ngantor

- Apahabar.com Jumat, 7 Agustus 2020 - 16:11 WIB

Belum Uji Lendir, Pegawai di DPRD Kalsel Tak Boleh Ngantor

55 orang anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk bakal ikut test usap sebelum rapat paripurna, Senin (10/8) mendatang. Foto-Dok.apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – 55 orang anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk pegawai bakal ikut test usap sebelum rapat paripurna, Senin (10/8) mendatang.

Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kalsel, Riduansyah mengatakan pihaknya telah menyurati pimpinan DPRD Kalsel untuk menginformasikan pemeriksaan swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan itu.

“Kemarin pimpinan dewan sudah menyetujui dan memberitahukan pada seluruh anggota dewan,” Riduansyah pada apahabar.com, Jumat (7/8) siang.

Tak hanya anggota dewan, pegawai sekretariat juga memfasilitasi pengambilan uji lendir itu untuk semua pegawai yang bertugas.

Dengan total yang diajukan sebanyak 280 orang. Rinciannya, 55 anggota dewan, 72 orang PNS, 88 orang tenaga kontrak, 20 orang wartawan, 35 orang satpam dan 30 orang cleaning servis.

“Biaya sepenuhnya ditanggung Dinas Kesehatan, jadi sekretariat tak mengeluarkan dana sepeser pun,” ujar Riduansyah.

Dia menegaskan supaya pegawai sekretariat diwajibkan untuk mengikuti tes swab. Jika tak hadir, konsekuensinya dilarang masuk kerja sebelum menunjukkan hasil tes secara mandiri dengan biaya sendiri yakni sekitar Rp2,7 juta.

Sedangkan untuk anggota dewan dan mitra kerja tidak ada paksaan, dan sesuai kemauan masing-masing.

Sementara, salah seorang anggota DPRD Kalsel berkomentar soal biaya test swab itu. Dia mengingat besarnya biaya tes dan banyaknya jumlah peserta dengan membebankan kepada APBD.

“Jika swab massal ini menggunakan APBD, dipastikan membebani keuangan daerah. Saya sarankan bagi yang mampu untuk biaya sendiri. Seperti yang sudah dilakukan sejumlah koleganya,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias.

Dia tidak menyoalkan jika yang ikut test swab adalah para ASN bukan honorer.

Karenanya, Rachmah meminta bagi yang berkemampuan agar diminta secara pribadi saja.

Alasannya melihat kondisi keuangan daerah saat ini kritis dan banyak kebutuhan yang lebih prioritas.

“Tapi bagi semua pihak untuk ikut dalam swab gratis silakan, karena merupakan hak mereka,” jelas dia.

Secara pribadi, ia mengapresiasi upaya pemprov untuk menanggulangi Covid-19 di sektor perkantoran.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Rizal Khalqi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Demo Mahasiswa Kalsel, Dewan Sepakat Tolak Revisi UU KPK dan KUHP
apahabar.com

DPRD Kalsel

Proyek KA Kalsel, Komisi III: Masyarakat Bakal Untung
apahabar.com

DPRD Kalsel

Pemprov Kalsel Patok Belanja Daerah Rp 5,8 Triliun di KUA-PPAS 2021
apahabar.com

DPRD Kalsel

Gubernur Kalsel Tandatangani KUA-PPAS Perubahan APBD 2020 dan KUA-PPAS APBD 2021
apahabar.com

DPRD Kalsel

Perkara Akses Jalan ke Terminal Baru, Dewan Panggil PUPR
Apahabar.com

DPRD Kalsel

Tiga Raperda Diusulkan, Fraksi PKS Ingin Desa Wisata Diberdayakan
apahabar.com

DPRD Kalsel

Dewan Kalsel Tak Ingin Raperda Desa Wisata Sekadar Formalitas
apahabar.com

DPRD Kalsel

Tak Lama Lagi DPRD Kalsel Rampungkan Raperda Pemberdayaan Desa Wisata
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com