Rumah Sakit TPT Banjarmasin Dihebohkan Si Jago Merah, Pasien Dilanda Kepanikan Waspada, Jaringan Narkotika Incar Pasar di IKN Nusantara & Daerah Penyangga 9 Bulan PDPB, KPUD Tabalong Temukan Ribuan Pemilih Ganda Guru Bakhiet Doakan Prabowo Presiden 2024, Gerindra Tangkis Tudingan Warganet Di Tengah Kekhawatiran Pasokan, Harga Minyak Dunia Kembali Naik

Cegah Korupsi, Berikut 3 Agenda Besar Presiden Jokowi

- Apahabar.com     Kamis, 27 Agustus 2020 - 20:07 WITA

Cegah Korupsi, Berikut 3 Agenda Besar Presiden Jokowi

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono. Foto-Antara/Desca Lidya Natalia

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan 3 agenda besar dalam pemerintahannya sebagai upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang tegas tanpa pandang bulu.

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan bahwa Presiden selama ini mengikuti prosedur aksi pencegahan korupsi dengan terus melakukan upaya pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

“Presiden Jokowi memiliki komitmen besar terhadap pencegahan korupsi,” kata Dini, Kamis (27/8).

Menurut Dini, sejauh ini Presiden telah mengajak seluruh pihak untuk menyamakan visi dan menyelaraskan langkah dalam melaksanakan tiga agenda besar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Pertama, lanjut dia, melalui pembenahan regulasi nasional yang tumpang-tindih, yang tidak memberikan kepastian hukum, yang membuat prosedur menjadi berbelit-belit, dan yang membuat birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi. Salah satu upaya pembenahan melalui mekanisme omnibus law.

Kedua, reformasi birokrasi harus terus dilakukan, di antaranya eselonisasi harus disederhanakan tanpa mengurangi penghasilan para birokrat serta menjalankan reformasi di bidang perizinan dan tata niaga agar lebih cepat dan sehat.

Ketiga, gerakan budaya antikorupsi harus terus digalakkan. Masyarakat harus mendapat pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan.

“Presiden sudah mengingatkan agar tidak ada aparat dan pengawas yang memanfaatkan regulasi yang tidak sinkron untuk menakut-nakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat, karena itu adalah tindakan yang membahayakan agenda pembangunan nasional,” kata Dini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Rabu (26/8) mengingatkan aparat dan pengawas yang melakukan tindakan tadi adalah musuh negara dan tidak ada toleransi untuk mereka.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Uploader - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Cupang Digoreng

Nasional

Angkat Pamor Ikan Hias di Indonesia, Himakua Gelar Aquafest 2020

Nasional

BI Catat Aliran Masuk Modal Asing Capai 2 Miliar Dolar AS
HST

Nasional

Ngamuk di Indekos Pacar, Oknum Polisi Diamankan Warga Tanah Abang
Junimart Girsang

Nasional

Maraton, Proses RUU jadi UU IKN Digelar Hari Ini
Sepeda Motor Terbanyak

Nasional

PPKM Beda dengan PSBB, Masyarakat Jangan Panik

Nasional

Heboh! Pasien Covid-19 Mesum Sesama Jenis dengan Perawat RSD Wisma Atlet
apahabar.com

Nasional

Surya Paloh Serahkan Hotelnya untuk Tempat Karantina ODP Corona
Rupiah Melemah

Nasional

Siang Ini Rupiah Melemah ke Rp 14.200/US$
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com