Demi Aliran Sungai, Pos Polisi di Jalan Veteran Banjarmasin Dibongkar Lewat Udara, Paman Birin Salurkan Bantuan Korban Banjir dari Jokowi Pekan Ini, Rupiah Berpeluang Tembus Rp 14.000 Dini Hari, Merapi Kembali Luncurkan Awan Panas Sejauh 1,8 Km Kanada Bakal Cabut Larangan Terbang Boeing 737 Max

Dewan Pers Telat, Diananta: Saya Sudah ‘Babak Belur’

- Apahabar.com Selasa, 18 Agustus 2020 - 19:59 WIB

Dewan Pers Telat, Diananta: Saya Sudah ‘Babak Belur’

Eks pemimpin redaksi banjarhits.id (partner 1001 media kumparan) Diananta Putera Sumedi secara resmi menghirup udara bebas tepat di hari kemerdekaan RI. apahabar.com/Robby

apahabar.com, BANJARMASIN – Eks pemimpin redaksi banjarhits.id (partner 1001 media kumparan) Diananta Putera Sumedi secara resmi menghirup udara bebas tepat di hari kemerdekaan RI.

Diananta bebas setelah menjalani hukuman selama 3 bulan 15 hari di Lapas Klas IIB Kotabaru.

Diananta divonis Majelis Hakim PN Kotabaru bersalah atas berita yang diadukan berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’.

Konten ini diunggah melalui saluran banjarhits.id, pada 9 November 2019 lalu.

Beberapa hari setelah vonis bersalah, Dewan Pers langsung mengambil sikap.

Melalui surat pernyataan Dewan Pers Nomor:02/P-DP/VIII/2020 tentang Keprihatinan Dewan Pers Terhadap Pemidanaan Diananta Putera Sumedi, Mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id.

Namun, Diananta Putera Sumedi menilai pernyataan sikap Dewan Pers tersebut sudah terlambat.

Nanta merasa prihatin dengan sikap Dewan Pers selama ini.

Dari kasus ini bergulir di kepolisian hingga naik ke kejaksaan, Dewan Pers terkesan diam.

“Tidak ada sikap resmi dari Dewan Pers terkait kasus ini. Ketika wartawan sudah babak belur, dihukum dan berstatus sebagai mantan narapidana, Dewan Pers baru mengambil sikap,” ucap Diananta Putera Sumedi kepada awak media, Selasa (18/8) sore.

Menurut Nanta, ini merupakan evaluasi bagi Dewan Pers ke depan.

Ia berharap pola seperti ini tidak terjadi lagi terhadap insan pers di Indonesia.

Dewan Pers dituntut pro-aktif melindungi kerja-kerja jurnalistik.

“Apapun organisasi profesi yang bersangkutan, Dewan Pers harus melindungi tugas Jurnalis,” tegas Nanta.

Nanta menilai Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri – Dewan Pers tidak bisa menjadi dasar hukum yang kuat.

Meskipun kasus telah dinyatakan selesai lewat jalur pers, namun pihak – pihak bersangkutan masih bisa menempuh jalur hukum.

“Saya mendesak Dewan Pers agar memperkuat perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik,” beber Nanta.

Selain itu, Nanta menilai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers masih belum sempurna sehingga harus direvisi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengingat, UU Pers yang semestinya menjadi payung hukum para Jurnalis ini masih memiliki celah untuk digugat secara pidana.

“Begitu pula UU ITE. Ini juga harus direvisi di Mahkamah Konstitusi dengan tujuan menguatkan kerja – kerja Wartawan. Wartawan harus bekerja dalam suasana bebas, merdeka dan tidak boleh bekerja dalam suasana ketakutan, tekanan serta ancaman,” jelas Nanta.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Muhammad Robby - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Pemilu Kerek Harga Ayam Ras di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Cegah Corona di Kalangan Driver, Begini Upaya Grab Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Mengenal Rasulullah SAW Jadi Materi Tausiah Habib Asal Semarang di Peringatan Maulid Nabi
apahabar.com

Kalsel

Jelang Lebaran, Nasabah Pegadaian Tebus Emas Mereka
apahabar.com

Kalsel

Tolak Revisi UU KPK, Bang Dhin Tumpahkan Aspirasi BEM se-Kalsel ke DPR dan DPD RI
apahabar.com

Kalsel

Renovasi Stadion 17 Mei Masuk Teknis Pelaksanaan
apahabar.com

Kalsel

Bahas Tahapan Pilkada 2020, Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta Pimpin Vicon Bersama Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono
apahabar.com

Kalsel

Korban Puting Beliung Manarap Menanti Bantuan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com