Ingat Setahun Jokowi tapi Mahasiswa di Banjarmasin Lupa Prokes Refleksi Setahun Jokowi-Ma’ruf, BEM Kalsel Ancam Demo Tiap Pekan NASA Tunjuk Nokia untuk Bangun Jaringan Seluler di Bulan, 2024 Kirim Manusia Bermukim di Sana Demo Setahun Jokowi-Ma’ruf, Pelajar di Banjarmasin Kepergok Bawa Miras Jadwal Liga Champions Liverpool Vs Ajax, Klopp Pastikan Van Dijk Bakal Lebih Tangguh

Dewan Pers Telat, Diananta: Saya Sudah ‘Babak Belur’

- Apahabar.com Selasa, 18 Agustus 2020 - 19:59 WIB

Dewan Pers Telat, Diananta: Saya Sudah ‘Babak Belur’

Eks pemimpin redaksi banjarhits.id (partner 1001 media kumparan) Diananta Putera Sumedi secara resmi menghirup udara bebas tepat di hari kemerdekaan RI. apahabar.com/Robby

apahabar.com, BANJARMASIN – Eks pemimpin redaksi banjarhits.id (partner 1001 media kumparan) Diananta Putera Sumedi secara resmi menghirup udara bebas tepat di hari kemerdekaan RI.

Diananta bebas setelah menjalani hukuman selama 3 bulan 15 hari di Lapas Klas IIB Kotabaru.

Diananta divonis Majelis Hakim PN Kotabaru bersalah atas berita yang diadukan berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’.

Konten ini diunggah melalui saluran banjarhits.id, pada 9 November 2019 lalu.

Beberapa hari setelah vonis bersalah, Dewan Pers langsung mengambil sikap.

Melalui surat pernyataan Dewan Pers Nomor:02/P-DP/VIII/2020 tentang Keprihatinan Dewan Pers Terhadap Pemidanaan Diananta Putera Sumedi, Mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id.

Namun, Diananta Putera Sumedi menilai pernyataan sikap Dewan Pers tersebut sudah terlambat.

Nanta merasa prihatin dengan sikap Dewan Pers selama ini.

Dari kasus ini bergulir di kepolisian hingga naik ke kejaksaan, Dewan Pers terkesan diam.

“Tidak ada sikap resmi dari Dewan Pers terkait kasus ini. Ketika wartawan sudah babak belur, dihukum dan berstatus sebagai mantan narapidana, Dewan Pers baru mengambil sikap,” ucap Diananta Putera Sumedi kepada awak media, Selasa (18/8) sore.

Menurut Nanta, ini merupakan evaluasi bagi Dewan Pers ke depan.

Ia berharap pola seperti ini tidak terjadi lagi terhadap insan pers di Indonesia.

Dewan Pers dituntut pro-aktif melindungi kerja-kerja jurnalistik.

“Apapun organisasi profesi yang bersangkutan, Dewan Pers harus melindungi tugas Jurnalis,” tegas Nanta.

Nanta menilai Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri – Dewan Pers tidak bisa menjadi dasar hukum yang kuat.

Meskipun kasus telah dinyatakan selesai lewat jalur pers, namun pihak – pihak bersangkutan masih bisa menempuh jalur hukum.

“Saya mendesak Dewan Pers agar memperkuat perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik,” beber Nanta.

Selain itu, Nanta menilai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers masih belum sempurna sehingga harus direvisi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengingat, UU Pers yang semestinya menjadi payung hukum para Jurnalis ini masih memiliki celah untuk digugat secara pidana.

“Begitu pula UU ITE. Ini juga harus direvisi di Mahkamah Konstitusi dengan tujuan menguatkan kerja – kerja Wartawan. Wartawan harus bekerja dalam suasana bebas, merdeka dan tidak boleh bekerja dalam suasana ketakutan, tekanan serta ancaman,” jelas Nanta.

Editor: Fariz Fadhillah

Reporter: Muhammad Robby - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Update 29 April: Horee, 4 Pengidap Covid-19 di Kalsel Boleh Pulang
apahabar.com

Kalsel

Cegah Covid-19, Markas Jaksa Kalsel Disemprot Disinfektan
apahabar.com

Kalsel

Pedagang Takjil Ramadan Sepi Pembeli, Bupati Kotabaru Spontan Memborong
apahabar.com

Kalsel

Terkesan Dipaksakan, Pakar ULM Kritik Klaim Zona Hijau Covid-19 Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Tabrakan Horor di Tanah Laut, Ibu-Anak Tewas di Tempat
apahabar.com

Kalsel

Nongkrong di Pos, Pengangguran di Wanaraya Ditangkap Bawa Sabu
apahabar.com

Kalsel

Soroti Pembagian Disinfektan di Kecamatan, Faisal: Bisa Diganti dengan Kebijakan Konkrit
apahabar.com

Kalsel

Kisah Pasutri Tenaga Medis di Tapin Sembuh dari Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com