Pencuri Hp Rosehan Diciduk Polisi, Ini Dalih Tersangka Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin: Waktu Belajar Dipangkas, Sehari Hanya 5 Jam Kronologi Pria Kelumpang Tengah Tewas Disengat Ribuan Lebah Geger Pria di Kelumpang Kotabaru Tewas Diduga Disengat Ratusan Lebah Hari Ini Kuota Internet Belajar Siswa dan Guru Dikirim Langsung ke Nomor Peserta, Berikut Besar Subsidinya

Dibayangi Kasus Lama, Bisakah Eks Sekda Maju di Pilwali Banjarbaru?

- Apahabar.com Selasa, 18 Agustus 2020 - 14:47 WIB

Dibayangi Kasus Lama, Bisakah Eks Sekda Maju di Pilwali Banjarbaru?

Syahriani Sahran, mantan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru pernah kasus pengadaan lahan Bandara Syamsudin Noor. Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARBARU – Pensiunan ASN yang kini menjadi politikus, Syahriani Sahran bertekad maju di Pilwali Banjarbaru.

Namun yang bersangkutan pernah terjerat kasus korupsi pengadaan lahan Bandara Syamsudin Noor.

Lantas, bisakah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru ini maju?

Ada sederet aturan perundang-undangan mengenai syarat calon kepala daerah. Ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur hal ini.

Di UU Pilkada, seperti dilansir Detik.com, salah satu syarat calon kepala daerah adalah orang yang tidak pernah menjadi terpidana:

UU Pilkada 

Pasal 7 ayat (2) huruf g

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Artinya, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g di atas, Syahriani tidak bisa maju menjadi calon di Pilwali Banjarbaru.

Namun, belakangan pasal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada pengujung 2019 kemarin.

Pasal itu dinilai bertentangan dengan konstitusi sehingga tak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

MK lantas mengubah bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada itu menjadi tiga poin, begini bunyinya:

1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

2. Bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jatidirinya sebagai mantan terpidana dan

3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Hal ini juga diamini oleh pengamat hukum Kalimantan Selatan. Apabila tidak ada pengulangan kesalahan oleh yang bersangkutan dan mau mengungkapkan tindak pidananya ke hadapan umum, maka sah-sah saja ia ikut kontestasi Pilkada.

“Aturan PKPU nomor 18 tahun 2019 kalau tidak salah pasal 4 itu tidak melarang bahwa terpidana korupsi ikut kontestasi lagi dalam pilkada sepanjang dengan syarat sesuai hasil putusan MK bahwa transparan mengemukakan ke publik bahwa dirinya sebagai seorang mantan terpidana tipikor, jadi secara aturan sah sah saja seorang tersebut mencalonkan diri dalam kontestasi,” ungkap Dosen Hukum Pidana FH Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Daddy Fahmanadie dihubungi apahabar.com.

Karena lanjutnya, aturan ini adalah aturan teknis yang sudah di uji pada MK. Lalu bolehkah masyarakat melarang?

“Boleh boleh saja karena ada UU HAM pasal 28 dan pasal 44, tetapi secara aturan mantan napi tipikor boleh ikut kontestasi dalam pencalonan pilkada,” jelasnya.

Kedua, kata Daddy, maka sebaiknya dengan posisi demikian, kembali demokrasi ada di tangan masyarakat.

“Jadi hukum sudah adil dengan memberi hak bagi setiap warganya,” urai akademisi satu ini.

Senada dengan Daddy, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru, Hegar W Hidayat juga memaparkan demikian.

“Tentang ini kan ada peraturannya kalau di PKPU yang ancamannya (penjara) di atas 5 tahun itu keputusan hasil pengadilan di MK itu tidak bisa mencalon kecuali dia ada jeda 5 tahun keluar (bebas) dari tahanan sampai mendaftar maka dia boleh mencalon,” terangnya kepada apahabar.com.

Dengan catatan yang bersangkutan harus mempublikasikan di media massa lokal lengkap terkait tindak pidananya.

Sedangkan untuk mantan narapidana (napi) yang masa tahanannya di bawah 5 tahun boleh mencalon meski belum sampai 5 tahun menghirup udara bebas.

“Cuma tetap dia harus mengumumkan tindak pidananya kemudian di media massa lokal, lalu dia membuat surat keterangan bukan pelaku kejahatan berulang dari kepolisian,” jelas Hegar.

Seperti diketahui, pendaftaran calon di KPU daerah Kota Banjarbaru dimulai dari 4 hingga 6 September atau selama 3 hari.

Yang artinya masing masing calon hanya punya waktu kurang dari satu bulan untuk mendaftarkan diri.

“Kita tidak tahu dinamika politik di lokal, intinya tetap menunggu berapa pun paslon (pasangan calon) yang akan mendaftar kita akan siap. Masih ada sisa kursi dari partai politik artinya masih ada peluang paslon lain (poros baru) untuk mencalonkan diri lain hal jika kursi di dewan sudah habis karena kita kan butuh 6 kursi,” pungkasnya.

Dari pemaparan tadi, bisa disimpulkan bahwa Syahriani meski berstatus mantan napi bisa maju menjadi calon kepala daerah karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kurang dari lima tahun.

Pidana yang dijatuhkan ke Syahriani, seperti dilansir Antara, kurang dari lima tahun penjara atau tiga tahun.

Kamis 11 Juni 2015 silam, Ketua Majelis Hakim Abdul Siboro dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menyatakan ia bersama Sapli Sanjaya terbukti secara sah meyakinkan melakukan korupsi.

Selain tiga tahun kurungan penjara, ia didenda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan.

Selain dua terdakwa Syariani dan Sapli masih ada terdakwa lainnya dalam korupsi lahan bandara itu.

Di antaranya Eko Setyawati dari BPN Banjar Baru dan Gerrit N Mailenzun mantan Manager PT Angkasa Pura I.

Mereka didakwa telah melakukan permainan anggaran pelebaran lahan bandara sebesar lebih kurang Rp196.157.126.000.

Dalam pembebasan lahan untuk kepentingan bandara itu seharusnya dana yang dibayarkan berdasarkan nilai harga tanah yang berlaku pada saat itu sebesar Rp142.357.110.184.000. Namun yang dibayarkan tidak sesuai dengan adanya.

Sehingga dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp53.800.018.816.

Atas perbuatan mereka itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat mereka semua dengan Pasal 2 dan 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Merasa Dizalimi

Dihubungi soal ini, Syahriani bahkan hanya menjalani masa hukuman 20 bulan kurungan penjara. Pasalnya, dari upaya kasasi yang ia lakukan, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kedua putusan lembaga pengadil sebelumnya yang menyatakan Syahriani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

“Dalam kasus pengadaan lahan Bandara Syamsudin Noor itu, ternyata tak bisa dibuktikan adanya kerugian negara, mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan,” jelasnya kepada apahabar.com, Selasa (18/8).

Untuk mengembalikan haknya sebagai ASN, Syahriani sempat menggugat mendiang Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani yang telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pencopotan dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

“Intinya, di putusan terakhirnya kan jadi aku ini statusnya pensiunan. Artinya kasus itu tahun 2014 dan aku pensiun tahun 2018. Putusan terakhir dari kasus itu dikembalikan ke posisi semua (Sekda Kota Banjarbaru) mestinya aku jadi Sekda waktu itu karena tidak terbukti ada kerugian negara,” ujarnya,

Pria yang sekarang menjabat ketua DPC Gerindra ini menilai kasus yang menjeratnya lebih banyak mengarah ke kesalahan administrasi, sesuai tuduhan jaksa.

“Dan buktinya putusan terakhir dari pengadilan tata usaha negara mengembalikan aku ke posisi semula,” jelas dia.

Namun lantaran jabatan semula yakni Sekda Kota Banjarbaru telah terisi, Syahriani terpaksa pindah ke Pemprov Kalsel hingga akhir masa kariernya sebagai abdi negara.

“Jadi saya itu sebetulnya korban kezaliman, dituduh orang itu kan tapi di putusan akhir tidak terbukti ada kerugian negara,” ujarnya mengakhiri.

Editor: Fariz Fadhillah

Reporter: Nurul Mufidah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Dukung Duet ANIS, Dambakan Program Kesehatan Gratis di Balangan Berlanjut
apahabar.com

Politik

Dapat Nomor Urut 1, Saidi Mansyur Ingin Ulang Sukses Pilbup Banjar 2020
Bantu Pemerintah, Golkar Sebar Ribuan Masker di Balangan

Politik

Bantu Pemerintah, Golkar Sebar Ribuan Masker di Balangan
apahabar.com

Politik

Survei Charta, dan Alasan Aditya Ariffin Ungguli Elektabilitas Nadjmi Adhani
apahabar.com

Politik

Via Zoom, Denny-Difri Hadirkan Sandiaga Uno di Bincau Martapura
apahabar.com

Politik

Pengundian Nomor Urut Pilwali Banjarmasin: Haris Makkie-Ilham Noor Hadir Duluan, Ananda-Mushaffa Belakangan
apahabar.com

Politik

Pilkada Serentak, Putera Bos Minyak di Kotabaru Siap Dampingi Zairullah Azhar
apahabar.com

Politik

Mengambil Berkas ke PKB, Isyarat Habib Alwi Maju Pilwali Banjarmasin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com