Jam Tayang & Link Live Streaming UFC 254 Khabib vs Gaethje di ESPN+, Duel Dua Juara! Jadwal Timnas U16 Indonesia vs UEA Malam Ini, Live NET TV & Live Streaming Mola TV, Prediksi Skor! Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan Live Mola TV! MU vs Chelsea di Liga Inggris, Prediksi Skor, Line up dan Link Streaming Siaran Langsung Pembantai Tetangga di Kelumpang Kotabaru Diancam Penjara Seumur Hidup!

Dugaan Perusakan Reklame Banjarmasin Curi Atensi Eks Kapolri

- Apahabar.com Selasa, 25 Agustus 2020 - 12:42 WIB

Dugaan Perusakan Reklame Banjarmasin Curi Atensi Eks Kapolri

Sejumlah personel Satpol PP Banjarmasin mengevakuasi sisa reklame yang dibongkar di kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin, Jumat (19/6) dini hari. Foto: apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Masih ingat dugaan perusakan belasan reklame yang menyeret Ichwan Noor Chalik?

Terbaru, kasus ini disebut ikut mencuri perhatian Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Sejumlah pengusaha reklame yang tak terima bando atau baliho mereka dibongkar memolisikan Ichwan Noor Chalik atas dugaan perusakan.

Ichwan dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas kepala satuan polisi pamong praja Banjarmasin.

Pada Jumat (19/6) dini hari, pria yang kini menjabat kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin itu melakukan pembongkaran tak kurang dari 10 bando di ruas Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur. Ia turut membawa serta puluhan anak buahnya.

Reklame milik para pengusaha advertising dipandang melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2010, dan Undang Undang (UU) Lalu Lintas, serta Perda 2014 dan Peraturan Wali Kota 2016. Dan telah habis izin tayangnya sejak 2018 lalu.

Kepada apahabar.com, Ichwan mengaku sudah dua kali menerima panggilan penyidik Polda Kalsel sebagai terlapor. Menariknya, dalam menghadapi kasus ini Ichwan rupanya tak mau meminta bantuan dari tim hukum Pemkot Banjarmasin.

“Pak wali kota sudah menawarkan, tapi bagi saya tidak usah didampingilah,” ujarnya, Selasa (25/8).

Pasalnya Ichwan menganggap pemolisian dirinya bukanlah hal yang baru. Selama menjabat plt Kasatpol PP, Ichwan sudah tiga kali tersandung kasus berbeda. Semuanya masuk dalam ranah pemeriksaan Polda Kalsel.

Selain pembongkaran reklame, yang turut menyita perhatian adalah penertiban rumah warga di Jalan Veteran, dan di Sungai Andai.

“Cukup saya sendirilah yang menghadapi karena saya yakin ini berdasarkan Undang Undang (UU). Bukan perusakan melainkan penertiban,” ucapnya.

Menurutnya, pelapor sangat ingin memidanakan dirinya dalam kasus tersebut. Apabila begitu, bando yang sudah ditertibkan akan dikembalikan seperti semula.

“Kerabat saya dan pejabat lainnya khawatir dengan kasus ini. Tapi saya yakin penyidik di Polda tidak berbuat macam macam,” tuturnya.

Ditambahkan, kasus ini tengah menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito, kata Ichwan, menginstruksikan Direktorat Satpol PP untuk memantau kasus ini hingga selesai.

Pasalnya apabila Ichwan dipidana atas kasus ini, maka bakal berdampak kepada Satpol PP Se-Indonesia.

“Padahal kasusnya jelas di Pasal 50 KUHP, Satpol melaksanakan penertiban dan itu adalah tugas Satpol PP,” tuturnya.

Pembongkaran reklame di sepanjang Jalan Achmad Yani Banjarmasin berbuntut panjang.

Bukan hanya berakhir dengan pencopotan jabatan pelaksana tugas Kepala Satuan Kasatpol-PP Banjarmasin, Ichwan Noor Cholik, namun juga akan diselesaikan ke ranah hukum.

Terkait polemik itu, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) sempat angkat bicara.

Ketua Ombudsman RI Kalsel, Nurcholish Madjid menilai pembongkaran itu kurang tepat karena terdapat perbedaan kebijakan antara Wali Kota Ibnu Sina dan Kasatpol-PP Banjarmasin.

“Seharusnya satu kebijakan yang sama. Satpol-PP harus patuh terhadap apa yang menjadi perintah wali kota. Kalau berbeda seperti ini, maka membingungkan,” ucap Nurcholish Madjid kepada apahabar.com, baru tadi.

Menurutnya, terdapat ketidaksinkronan regulasi dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Baik Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Undang-Undang Lalu Lintas, serta Perda maupun Perwali Banjarmasin.

“Pada Perda dan Perwali, reklame bando diperbolehkan. Sedangkan Permen PU tidak boleh,” tegas mantan direktur LK3 ini.

Meskipun memiliki kewenangan untuk menegakkan Perda dan Perwali, Satpol-PP harus menyinkronkan semua peraturan tersebut.

“Baru dilakukan penegakan,” tegasnya.

Ia berdalih saat ada kesepakatan antara wali kota dengan pengusaha, maka itu masuk dalam wilayah diskresi.

“Dan, Satpol-PP harus patuh terhadap diskresi tersebut,” pungkas Madjid.

Ihwal akan dibawa ke ranah hukum, ia menegaskan, itu merupakan hak pengusaha advertising untuk mencari keadilan.

“Itu langkah mereka untuk mencari keadilan,” pungkasnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Reporter: Bahaudin Qusairi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Terpantau CCTV, Simpang Lima Sutoyo Langganan Pelanggaran Lalu Lintas
apahabar.com

Kalsel

Pererat Silaturahmi, Polsek Sungai Loban Laksanakan Salat Jumat Keliling
apahabar.com

Kalsel

Pilgub Kalsel 2020, Rival Denny-Difriadi Pasangan Sahbirin-Muhidin Bakal Daftar KPU 5 September
apahabar.com

Kalsel

Gas Sulit di Kandangan, Ega Pakai Kayu Bakar
apahabar.com

Kalsel

Kopi Liberka Bisa Tumbuh di Sawah
apahabar.com

Kalsel

Denda Wajib Masker, Sukhrowardi: Jangan Menakuti Warga Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Ricuh HUT RI di Martapura: Empat Luka-Luka, Dua Dilarikan ke Rumah Sakit
apahabar.com

Kalsel

Meriahkan Harjad Kabupaten, Pemkab Banjar Gelar Jalan Santai dan Pasar Tani
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com