3 Kali Diskor, Sidang Perdana Netralitas ASN Camat Aluh Aluh Berlangsung hingga Malam Sisa 85 Hari Jadi Bupati, Sudian Noor Doyan Bikin Kebijakan Kontroversial Diam-Diam, Adaro Kepincut Proyek Coal to Methanol di Kotabaru, Apa Kata Dewan? Kubah Datu Kelampaian Kembali Ditutup, Simak Penjelasan Zuriyat Gelapkan Penjualan Motor, Supervisor Marketing PT NSS Tabalong Diamankan Polisi

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Koalisi minta RUU Disahkan

- Apahabar.com Minggu, 9 Agustus 2020 - 21:09 WIB

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Koalisi minta RUU Disahkan

Anggota masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik sedang berada di kawasan hutan adat mereka di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Foto-Dok. Pribadi/Herkulanus Sutomo Mana via Republika

apahabar.com, JAKARTA – Koalisi Kawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat meminta pengesahan rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dapat segera dilakukan.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati dalam keterangan pers daring peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia pada Minggu (9/8), mengatakan teman-teman koalisi jelas melihat keberadaan masyarakat adat yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa sudah sangat mendesak untuk diakui.

Menurut dia, bukan hanya soal wilayah, tapi juga hukum, tata cara dan kebudayaan kehidupan mereka seharusnya menjadi kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Karenanya, segera sahkan RUU masyarakat adat.

Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sampai Agustus 2020 telah terdaftar 863 peta wilayah adat dengan luas mencapai 11,09 juta hektare.

Dari jumlah tersebut telah ada penetapan pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat seluas 1,5 juta hektare melalui peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah.

Menurut Kepala BRWA, Kasmita Widodo, konstitusi telah mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia, namun pemerintah sampai saat ini tidak memiliki sistem administrasi untuk masyarakat adat.

Karena itu, katanya, RUU yang akan mengurusi masyarakat adat itu penting sekali keberadaannya, sehingga ada tanggung jawab pemerintah untuk menempatkan kementerian/lembaga yang khusus mengurusi masyarakat adat.

Sejarah, asal usul kearifan lokal dan bagaimana berhubungan dengan pemerintah dan negara tidak bisa menunda RUU itu untuk disahkan, sehingga segera ada pengakuan.

Karena, dengan tidak adanya sistem administrasi yang secara khusus mengurusi masyarakat adat, membuat mereka tidak ada di semua dokumen pembangunan, membuat keberadaan mereka rentan, mudah tergusur, dan terkena kriminalisasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan bisnis-bisnis berbasis agraria itu telah berjaya di atas penyingkiran wilayah adat.

Parahnya, investasi bercorak kapitalistik yang masuk memiliki pandangan bahwa masyarakat adat memiliki sistem ekonomi yang terbelakang, belum maju secara ekonomi modern.

Sementara indeks kebahagiaan (wellbeing) Masyarakat Adat jauh lebih tinggi alias bahagia lahir batin, kata Dewi.

Rencana investasi yang tak dibarengi dengan perlindungan atas Hak-Hak Masyarakat Adat akan diikuti dengan konflik.

Hal tersebut, menurut dia, justru berdampak pada adanya ketidakpastian usaha dan tambahan biaya-biaya yang dikeluarkan investor untuk merespon konflik yang terjadi.

Dewi menegaskan investasi di wilayah adat seharusnya adalah investasi dari masyarakat adat dan untuk masyarakat adat sendiri dalam rangka memajukan kemandirian berdasarkan perlindungan dan pengakuan wilayahnya.

Dengan begitu kerja sama investasi dengan dunia usaha perlu mengedepankan suara dan kepentingan Masyarakat Adat.

“RUU masyarakat adat itu inginkan agar komunitas adat jadi lebih mudah dan tidak bersayap lagi, termasuk soal hak komunal kolektif bersama. Karena di Kementerian Agraria masih enggan membahas kepemilikan komunal. Jadi di RUU itu penting diakomodasi dan didorong untuk masyarakat adat,” ujar dia.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Ketika Bandara Syamsudin Noor Berbenah: Proyek Pengembangan Lampaui Target
apahabar.com

Nasional

UU Cipta Kerja, Ketum Hipmi Yakin Indonesia Lolos dari Midlle Income Trap
apahabar.com

Nasional

Masjid Agung di Komplek Perkantoran Pemkab Luwu Terbakar
apahabar.com

Nasional

Liput Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Kapolda Metro Jaya Berikan Rompi Khusus Jurnalis
apahabar.com

Nasional

Pemerintah Qatar: Kenakan Masker Atau Masuk Penjara
Update Covid-19 di Indonesia: Pasien Sembuh Semakin Bertambah dan 6.575 Positif

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Pasien Sembuh Semakin Bertambah dan 6.575 Positif
apahabar.com

Nasional

1.180 Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Sembuh
apahabar.com

Nasional

Linimasa Twitter Heboh Tanggapi Usul Penyuntikan Disinfektan dari Trump
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com