Polisi Dalami Kaburnya Habib Rizieq dari Rumah Sakit Ummi Nekat Menjambret Wanita di Siang Bolong, Pemuda Kotabaru Diringkus Tim Macan Bamega Sadis! Begal Mobil Carteran di Pelaihari Buang Jasad Korban ke Hutan Sawit BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Jejak Suap Bupati Kotim, Kerugian Negara Lampui Korupsi E-KTP

- Apahabar.com Senin, 24 Agustus 2020 - 17:46 WIB

Jejak Suap Bupati Kotim, Kerugian Negara Lampui Korupsi E-KTP

Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi kembali dipanggil KPK sebagai tersangka dugaan suap izin pertambangan. Foto: Borneonews.co

apahabar.com, JAKARTA – Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi (SH) sebagai tersangka.

SH ditetapkan tersangka sejak 2 Februari 2020 silam. Ia diduga terlibat suap terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotim, periode 2010-2012. Izin itu dipersiapkan untuk tiga perusahaan berbeda.

“SH dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” jelas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (24/8), dilansir Antara.

Atas penerbitan IUP itu KPK menduga SH telah merugikan negara hingga Rp5,8 triliun dan US$711 ribu (setara Rp9,9 miliar dengan asumsi kurs Rp14 ribu).

Kerugian negara ini dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Fajar FMA, PT Billy Indonesia (BI) dan PT Aries Iron Mining (AIM).

Kerugian negara itu, seperti dilansir CNN Indonesia, mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar Rp4,58 triliun.

Besaran dugaan kerugian negara dalam kasus yang menerpa bupati dua periode ini hanya dikalahkan oleh kerugian negara akibat dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada kasus Century, ditengarai negara mengalami kerugian sebesar Rp7,4 triliun.

Kronologi Kasus

Setelah dilantik sebagai bupati di periode pertamanya, Supian langsung mengangkat teman-teman dekatnya yang juga menjadi bagian dari tim suksesnya sebagai Direktur dan Direktur Utama PT Fajar Mentaya Abadi.

Kolega Supian itu disebut mendapat masing-masing jatah saham perusahaan sebesar 5 persen.

Perusahaan yang diduduki koleganya itu kemudian diberikan IUP seluas 1.671 hektar. Hal itu tertuang dalam SK IUP yang diterbitkan Supian pada Maret 2011.

Izin itu keluar dari Supian meski dirinya mengetahui bahwa PT Fajar Mentaya Abadi belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, di antaranya Izin lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Alhasil pada November 2011, PT Fajar Mentaya Abadi dapat melakukan kegiatan operasi produksi bauksit dan melakukan ekspor ke China.

Pada November 2011, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang melayangkan surat kepada Supian agar menghentikan seluruh kegiatan usaha pertambangan oleh PT Fajar Mentaya Abadi.
Surat itu tidak diindahkan dan PT Fajar Mentaya Abadi tetap melakukan kegiatan pertambangan hingga 2014.

Selain itu, Supian juga diketahui memenuhi permohonan PT Billy Indonesia dengan menerbitkan SK IUP ekspolorasi pada Desember 2010.

SK IUP itu diberikan tanpa melalui proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). PT Billy Indonesia juga diketahui tidak memiliki kuasa pertambangan.

Pada April 2011, Supian juga menerbitkan SK IUP eksplorasi kepada PT Aries Iron Mining. Penerbitan IUP ini pun tanpa melalui proses lelang WIUP.
Padahal, seperti halnya PT Billy Indonesia, PT Aries Iron Mining tidak memiliki kuasa pertambangan. Alhasil PT Aries Iron Mining melakukan eksplorasi yang merusak lingkungan.

Tak berhenti di situ pada Februari 2013 Supian menerbitkan SK IUP tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mejadi Izin Usaha Pertambangan Operasi kepada PT Billy Indonesia. Penerbitan SK IUP itu tanpa kelengkapan dokumen AMDAL dari PT Billy Indonesia.

Pada April 2013 Supian turut menerbitkan keputusan izin tentang izin lingkungan kegiatan usaha pertambangan bijih bauksit dan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pertambangan bijih bauksit oleh PT Billy Indonesia. Berdasarkan izin tersebut PT Billy Indonesia melakukan ekspor bauksit.

KPK pun membongkar permasalahan tersebut. KPK pun menetapkan Supian sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi atas perizinan proyek tambang yang dia keluarkan. Atas izin-izin yang dikeluarkan untuk tiga perusahaan berbeda itu, KPK juga menduga telah terjadi kerugian negara mencapai Rp5,8 triliun dan US$711 ribu.

Atas perbuatannya tersebut, Supian dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Belakangan, Supian juga diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp1,35 miliar, dan uang Rp500 juta dari penerbitan izin tersebut.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Presiden Tegaskan Rencana Cadangan Energi Listrik Harus Berjalan
apahabar.com

Nasional

Blusukan ke Duta Mall, Jokowi Sebut Siap Balas Kekalahan 2014
apahabar.com

Nasional

Mulai Hari Ini Tahanan KPK Diborgol
Jokowi Instruksikan Rapid Tes Massal, Intip Langkah-langkahnya

Nasional

Jokowi Instruksikan Rapid Tes Massal, Intip Langkah-langkahnya
apahabar.com

Nasional

Tangani Covid-19, Jokowi Minta Pimpinan Daerah Harus Bisa Atur Gas Rem
apahabar.com

Nasional

Ma’ruf Amin Minta Sulbar Bersiap sebagai Penyangga Ibu Kota Baru
apahabar.com

Nasional

KBRI Beijing Imbau WNI di China Pulang ke Indonesia
apahabar.com

Nasional

Bupati Lampung Utara Mundur dari NasDem Usai Terkena OTT KPK
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com