Viral Korban Banjir Kalsel Lahiran di Jukung, Nama Anaknya Unik Malam Ini, Mata Najwa Kupas Biang Kerok Banjir Kalsel Banjir Kalsel Makan Korban Lagi, Bocah Hilang di Siring Banjarmasin Di Balikpapan, Ayah Ditangkap Gegara Anak Jual Tisu Link Live Streaming Mata Najwa Malam Ini, Kupas Tuntas Banjir Kalsel

JMSI Sayangkan Vonis untuk Pimred Banjarhits.id

- Apahabar.com Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:08 WIB

JMSI Sayangkan Vonis untuk Pimred Banjarhits.id

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sangat menyayangkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru yang memidanakan eks Pemimpin Redaksi Diananta Putera Sumedi terkait pemberitaan sengketa lahan. Foto: Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sangat menyayangkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru yang memidanakan eks Pemimpin Redaksi (Pimred) Diananta Putera Sumedi terkait pemberitaan sengketa lahan.

Menghukum Diananta dengan vonis 3 bulan 15 hari, keputusan tersebut dinilai telah mencederai kebebasan pers, dan akan menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam menindaklanjuti pengaduan sengketa pers di kemudian hari.

“Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Novermal, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Jaringan Media Siber Indonesia, Selasa (11/8), dalam siaran persnya.

“Harus ada upaya hukum Banding dan atau Kasasi, supaya lex specialis UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bisa ditegakan,” tambahnya.

“Hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum,” tegasnya.

Dikatakan Novermal, majelis hakim harus membebaskan wartawan Banjarhits dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena sengketa pers tersebut sudah diselesaikan oleh Dewan Pers sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan keputusan Dewan Pers melalui Pernyataan, Penilaian dan Rekomensasi (PPR) sudah dilaksanakan oleh Banjarhits.id dengan memuat hak jawab pengadu dan sudah menghapus berita terkait.

Novermal meminta Dewan Pers membantu wartawan Banjarhits.id dalam upaya hukum Banding dan atau Kasasi.

“Majelis hakim Banding dan atau Kasasi harus diyakinkan bahwa Undang-Undang Pers itu lex specialis, yang mana, apabila sengketa pers sudah diselesaikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pers, tidak boleh lagi ada pemidanaan dan atau tuntutan ganti rugi,” tegasnya.

Novermal juga meminta Dewan Pers memperkuat kesepakatan dengan Kapolri dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa pers.

“Polri harus menghormati kespesialisan Undang-Undang Pers, dan Polri tidak boleh lagi melakukan proses hukum atas sengketa pers yang sudah diselesaikan oleh Dewan Pers,” tegasnya.

Novermal juga mengimbau masyarakat untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik.

“Silakan melapor ke Dewan Pers, jika merasa dirugikan oleh pemberitaan media,” ujarnya.

“Karena, Undang-Undang Pers mengamanatkan demikian,” tegasnya.

Novermal juga mengingatkan kembali pelaku media untuk taat dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

“Berberita itu harus berdasarkan fakta dan berbasis data, berimbang, dan tidak boleh memuat opini yang menghakimi,” tegasnya.

Seperti diberitakan banyak media, seorang wartawan Kalimantan Selatan, Diananta Putra Sumedi, Pemimpin Redaksi media siber Banjarhits.id partner Kumparan diputus bersalah, Senin (10/8) oleh majelis hakim PN Kotabaru.

Terdakwa diputus bersalah karena melakukan ujaran kebencian terkait tulisannya tentang konflik tanah antara suku Dayak dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai dapat menyulut konflik, dan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan 15 hari.

Berita yang dipermasalahkan pelapor berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” yang dipublish Banjarhits.id tanggal 9 November 2019. Pelapor bernama nama Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan.

Sukirman mengadukan kasus ini ke Polda Kalimantan Selatan dan Dewan Pers pada November 2019. Meski sedang ditangani Dewan Pers, ke polisi tetap melanjutkan proses penyelidikan.

Penyidik memanggil Diananta melalui surat Nomor B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus untuk dimintai keterangan oleh penyidik tanggal 26 November 2019.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers memutuskan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu, bukan Banjarhits.id yang menjadi mitra. Dewan Pers juga memutuskan, berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik, karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu, dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud. Rekomendasi itu tertuang dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers.

Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai dan pihak Kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu, dan menghapus berita yang dipermasalahkan. (*)

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Presiden Jokowi Sampaikan Pidato Kenegaraan Terkait RAPBN 2021
apahabar.com

Nasional

Menpora Era Orde Baru Gugur karena Covid-19
apahabar.com

Nasional

Ketum Hipmi: Baru 3 Persen Pemuda Indonesia Jadi Pengusaha
apahabar.com

Nasional

Pelaku Penyerangan Wiranto Dikenal Jago IT
apahabar.com

Nasional

Edukasi Sampah Plastik Masuk Kurikulum
apahabar.com

Nasional

Penimbunan Cairan Antiseptik Akibatkan Lonjakan Permintaan Etanol Global
apahabar.com

Nasional

Tak Semua Ikut Swab Massal di Tanbu, Cuncung: Petugas Harus Proaktif
apahabar.com

Nasional

China Selesai Uji Favipiravir, Obat Virus Corona
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com