KDRT di Kintap Tala: Cemburu, Suami Tebas Leher Istri Tiga Jadwal Krusial Persib di Liga 1 2020 Bulan Oktober, Madura vs Persib, Persib vs Bali United, PSM Makassar vs Persib Resmi, Mendagri Tunjuk Dua Pjs Wali Kota Banjarbaru dan Bupati Kotabaru BREAKING NEWS: Pelantikan Pjs Bupati Kotabaru dan Wali Kota Banjarbaru Segera Digelar Bocoran Lima Kepala Dinas Pemkot Banjarmasin Terpilih Keluar, Simak Nama-Namanya

Kejagung Tolak Serahkan Kasus Pinangki, Simak Kata KPK

- Apahabar.com Kamis, 27 Agustus 2020 - 23:50 WIB

Kejagung Tolak Serahkan Kasus Pinangki, Simak Kata KPK

Ilustrasi KPK. Foto-Antara/Benardy Ferdiansyah

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango tidak mempermasalahkan pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tidak akan menyerahkan penanganan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke komisi antirasuah.

“Saya tidak bicara soal kewenangan. “It’s ok, sama-sama berwenang,” ucap Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8).

Namun, ia juga mengingatkan soal siapa yang seharusnya berhak untuk menangani kasus tersebut agar bisa melahirkan kepercayaan publik.

“Tetapi saya katakan siapa yang paling pas menangani agar bisa melahirkan ‘publik trust’. Kepercayaan publik itu hal yang penting,” ujar Nawawi.

Ia pun mempersilakan jika Kejagung merasa berwenang dan mampu menangani kasus Jaksa Pinangki dengan baik dan transparan.

Baca juga :  157 Pegawai KPK Mengundurkan Diri dari 2016 Sampai September 2020

“Kalau merasa berwenang dan mampu melakukannya dengan baik dan transparan silakan saja. Toh pada akhirnya publik yang akan menilainya,” kata dia.

Sebelumnya, Nawawi mengharapkan ada inisiatif dari Kejagung untuk menyerangkan penanganan kasus Jaksa Pinangki kepada lembaganya.

“Saya tidak berbicara dengan konsep pengambilalihan perkara yang memang juga menjadi kewenangan KPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tetapi lebih berharap pada inisiasi institusi tersebutlah yang mau menyerahkan sendiri penanganan perkaranya kepada KPK,” katanya.

Ia mengatakan sejak awal mencuatnya kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, sebaiknya ditangani KPK sebagaimana disebut dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca juga :  157 Pegawai KPK Mengundurkan Diri dari 2016 Sampai September 2020

“Saya selalu dalam sikap, sebaiknya perkara-perkara dimaksud ditangani oleh KPK karena memang perkara-perkara dengan tipologi seperti itulah yang menjadi domain kewenangan KPK (Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019), termasuk perkara yang melibatkan penyelenggara negara,” ucap Nawawi.

Sebelumnya, Kejagung telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan pidana berupa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri.

Tersangka Pinangki diduga berperan dalam memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra pada Juni 2020. Kejagung juga menemukan bahwa Pinangki sempat bertemu dengan Djoko di Malaysia.

Selain itu Pinangki diduga menerima uang suap sebesar 500.000 dolar AS atau sebesar Rp7,4 miliar.(Ant)

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Ops Antik 2019, Polresta Banjarmasin Gulung Puluhan Budak Narkotika
apahabar.com

Hukum

Sidang Putusan Nabi Palsu HST, Majelis Hakim Beda Pendapat
apahabar.com

Hukum

Satpol PP Amankan Penjual dan Puluhan Liter Tuak
apahabar.com

Hukum

Pelaku Pembunuh Ayah Tiri di Sungai Andai Tertangkap
apahabar.com

Hukum

Ada Korban di Bawah Fortuner Nahas
apahabar.com

Hukum

Resahkan Masyarakat HSU, Dua Pelaku Judi Togel Disergap Polsek Danau Panggang
apahabar.com

Hukum

Edarkan Sabu, Seorang Jukir di Banjarmasin Digulung Polisi
apahabar.com

Hukum

Kompak Jualan Sabu, Ateng dan Iyah Digelandang ke Polda Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com