Biang Kebakaran Hebat di Patmaraga Kotabaru Mulai Terungkap Nasib Terkini 505 Warga Korban Kebakaran di Patramarga Kotabaru Hari Ini, 30 Warga Balangan Dominasi Kasus Positif Covid-19 di Kalsel [FOTO] Penampakan Ratusan Rumah yang Terbakar di Patmaraga Kotabaru Kena PHP, Buruh Tebar Ancaman ke Wakil Rakyat Kalsel di Senayan

Legislator di Kalsel Protes, Duit Perjalanan Dinas ‘Dikerempengi’

- Apahabar.com Selasa, 4 Agustus 2020 - 15:53 WIB

Legislator di Kalsel Protes, Duit Perjalanan Dinas ‘Dikerempengi’

Rencana pemangkasan duit saku wakil rakyat diprotes oleh sejumlah legislator di DPRD Kalsel. Foto-Dok. apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Duit saku perjalanan dinas dalam negeri anggota DPRD Kalsel terancam dipangkas.

Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional diterapkan di Kalsel.

Aturan itu menyebut uang saku maksimal perjalanan dinas hanya berkisar Rp530 ribu per orang.

Artinya, jumlah itu rontok dari sebelumnya yakni dari Rp 2,4 juta per orang.

Walau belum akan diterapkan tahun ini. Kabar itu jadi perbincangan hangat di kalangan legislator di DPRD Kalsel.

apahabar.com

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Habib Ahmad Bahasyim. Foto: apahabar.com/Rizal Khalqi

Salah satu dewan yang protes soal itu adalah Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Habib Ahmad Bahasyim.

Ia lebih setuju dengan anggaran uang saku saat ini. Sebab itu sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau semua disamaratakan pasti ada penolakan dan mungkin saja berpengaruh ke aktivitas anggota dewan,” kata Ahmad kepada apahabar.com, Selasa (8/4).

Harapnya, pemerintah daerah punya pilihan. Peraturan Presiden itu mesti disesuaikan dengan Peraturan Gubernur yang isinya mengacu pada keuangan daerah.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Rosehan Noor Bahri memilih manut dengan aturan itu.

Eks wakil gubernur Kalsel ini menilai ada efek samping yang mungkin akan muncul jika aturan itu diberlakukan.

Ia kuatir jika uang saku dipangkas terlalu banyak, maka ada kemungkinan gejolak internal di kalangan anggota DPRD.

Namun dirinya berharap ada upaya komunikasi yang dilakukan asosiasi DPRD provinsi seluruh Indonesia (ADPSI) kepada pemerintah pusat.

“Pasti akan ada komunikasi di Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia. Kalau saya menyerahkan ke mereka saja para pimpinan untuk bisa menyampaikan argumentasi,” kata Rosehan.

Sebelumnya, disampaikan Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, M Jaini, di 2020 nanti, anggaran terkait perjalanan dinas dalam negeri para wakil rakyat Kalsel masih mengacu pada Pergub yang sebelumnya masih berlaku.

Penyusunan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel tahun 2020 juga disandarkan pada APBD murni yang disusun sejak 2019 sebelum Perpres tersebut ditetapkan.

Jaini mengaku pihaknya saat ini memang menyiapkan dua alternatif anggaran untuk perjalanan dinas.

Pertama tetap sesuai Pergub berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan satu lagi berdasar Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Untuk menerapkan secara penuh anggaran berdasar Perpres Nomor 33 tersebut pihaknya di Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel masih menunggu peraturan turunan yaitu berupa Pergub.

“Nanti kalau Pergub berubah, implementasi Perpres itu tentu akan dirubah sesuai itu,” kata Jaini.

Editor: Fariz Fadhillah

Reporter: Rizal Khalqi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Paman Yani Support Pengembangan Tempat Wisata di Kotabaru
apahabar.com

DPRD Kalsel

Banjarmasin Diteror Kebakaran, Simak Solusi dari DPRD Kalsel
apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Tandatangani 10 Dekrit Tuntutan Mahasiswa
apahabar.com

DPRD Kalsel

Pertama di Kalsel, Ikan Bawal Bintang Dipanen di Kotabaru
apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Prihatin Sabu 1 Kg dalam Kemasan Teh Masuk Kalsel
apahabar.com

DPRD Kalsel

Rapat Via Online, DPRD Kalsel Laporkan Temuan Covid-19
apahabar.com

DPRD Kalsel

Gedung Baru DPRD Kalsel Difungsikan
apahabar.com

DPRD Kalsel

Demo Buruh: Ketua DPRD Kalsel Teken Poin Penolakan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com