Tensi Politik Memanas, Bawaslu RI Turun Gunung ke Kalimantan Selatan Buntut Video Guru Wildan, Bawaslu Klarifikasi PWNU Kalsel Resmi! PPKM Mikro di Banjarbaru Kembali Diperpanjang hingga 19 April Hore! Tanah Laut Segera Miliki Stadion Berkapasitas 10.000 Penonton Perhatian! Bandara Syamsudin Noor Tetap Beroperasi Selama Larangan Mudik

MA Berencana Permanenkan Sidang Perkara Pidana Daring

- Apahabar.com Rabu, 19 Agustus 2020 - 23:37 WIB

MA Berencana Permanenkan Sidang Perkara Pidana Daring

Ilustrasi sidang. Foto-Net

apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) berencana sidang perkara pidana yang digelar secara daring selama wabah Covid-19, nantinya akan diterapkan secara permanen.

“Perjanjian kerja sama yang awalnya dimaksudkan sebagai respons keberlanjutan proses penegakan hukum dalam situasi makin masifnya penyebaran Covid-19, telah mendapatkan perhatian dari Mahkamah Agung untuk dikembangkan menjadi kebijakan yang bersifat permanen pada lembaga peradilan,” ujar Ketua MA Muhammad Syarifuddin dalam peringatan HUT ke-75 MA yang disiarkan secara daring, Rabu (19/8).

Tidak hanya berlandaskan kerja sama antara MA, Kejagung, dan Kemenkumham yang ditandatangani pada 13 April 2020, regulasi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik masih digodok.

Ia mengatakan kelompok kerja yang dibentuknya pada April 2020 sedang merampungkan rancangan peraturan MA tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

“Sekarang memasuki tahap uji publik sebelum dibawa ke rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk disahkan menjadi peraturan Mahkamah Agung. Rancangan peraturan Mahkamah Agung yang akan menjadi landasan hukum pemanfaatan teknologi informasi dalam persidangan perkara pidana ini diharapkan bisa menjadi kado usia 75 Mahkamah Agung,” ujar Syarifuddin.

Dia menyadari sidang perkara pidana secara daring menerima sejumlah kritik terkait landasan yuridis, hak terdakwa, hak mengkonfrontir saksi, keinginan sidang terbuka untuk umum serta kebebasan pers.

Namun, Mahkamah Agung disebutnya kembali pada asas keselamatan yang merupakan hukum tertinggi serta asas terbentuknya peradilan yang cepat dan berbiaya rendah.

Praktik persidangan secara telekonferensi dalam perkara pidana diakuinya merupakan hal yang baru di Indonesia dan masih dilakukan secara terbatas pada pemeriksaan saksi. Regulasi terkait pelaksanaan sidang perkara pidana secara daring juga masih minim, di antaranya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Meski begitu, ia meyakini teknologi membuat bekerja menjadi efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang maksimal, sehingga lembaga peradilan dapat memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan cepat, transparan, akuntabel dan adil.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Uploader - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Boeing 737 Max 8 Sementara Dilarang Terbang
apahabar.com

Nasional

Polemik Pencopotan APK: Bawaslu Kalsel: Silakan Lapor, Itu Hak TKD
apahabar.com

Nasional

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Minggu Pagi Ini
apahabar.com

Nasional

Polisi Periksa 6 Orang Terkait Insiden Ratusan Siswa Hanyut di Sungai Sempor
apahabar.com

Nasional

Kerja sama Indonesia-Armenia, dari Perdagangan Bebas hingga Unicorn
apahabar.com

Nasional

Jumlah Pasien Sembuh di Indonesia Meningkat, Simak Rinciannya
apahabar.com

Nasional

Survei IPO: Dari 10 Menteri, Terawan dan Yasonna Paling Diharapkan Direshuffle
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Bertambah 2.306 Jadi 160.165 Kasus
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com