Mengejutkan, Kakak Haji Isam Ungguli Popularitas Cuncung dan Mila Karmila di Pilbup Tanbu 2020 Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 275.213, Letjen Doni Sebut OTG Silent Killer Buron, Suami Penggorok Istri di Kintap Tala Kuasai Medan Pelarian KDRT di Kintap Tala: Cemburu, Suami Tebas Leher Istri Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2020, Live Trans7, Kans Rossi Podium

Mendikbud: Sekolah Tatap Muka Harus dengan Persetujuan Orang Tua

- Apahabar.com Sabtu, 8 Agustus 2020 - 17:14 WIB

Mendikbud: Sekolah Tatap Muka Harus dengan Persetujuan Orang Tua

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Foto-Istimewa via Bisnis.com

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan semua sekolah di zona hijau dan kuning yang akan memulai melakukan pembelajaran secara tatap muka harus meminta izin orang tua.

“Walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari pemerintah daerah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, dan adanya persetujuan orang tua/wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah,” katanya kepada Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona virus disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Sabtu (8/8).

Ia mengatakan persyaratan terakhir yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari orang tua atau wali peserta didik.

“Saya ingin mengingatkan sebagai menteri dan orang tua kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman dan dibolehkan untuk melanjutkan PJJ (pembelajaran jarak jauh) kalau belum memberikan izin masuk sekolah tatap muka,” ungkap dia.

Nadiem menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas.

Baca juga :  Lindungi Konsumen, Kemenperin Rumuskan Masker Kain Ber-SNI

“Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik. Untuk Sekolah Luar Biasa, yang awalnya 5-8 peserta didik menjadi lima peserta didik per kelas. Untuk PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas,” katanya.

Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi, dengan sistem pergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

“Berarti semua sekolah harus melakukan rotasi ‘shifting’ dan juga tidak ada aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakulikuler yang akan ada risiko interaksi antara masing-masing ruang belajar, hanya ada sekolah dan langsung pulang setelah sekolah dan tentunya wajib memakai masker dan juga bermacam-macam check list yang sangat ketat,” kata dia.

Namun, katanya, jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan.

“Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, bersama dengan kepala satuan pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 guna memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah,” ungkap Nadiem.

Baca juga :  Selama 7 Bulan, 6.248 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19

Menanggapi banyaknya satuan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minim akses, Nadiem mengatakan bahwa hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen.

Saat ini, kata dia, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Dengan adanya penyesuaian SKB itu, satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk menerapkan secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan tiga poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau semua keputusan ada di orang tua bahwa protokol kesehatan sangat berbeda dengan prapandemi dengan rotasi, shifting, dan ketiga bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa melakukan tatap muka agar mereka tidak tertinggal dari sisi pembelajaran,” ungkap Nadiem.(Ant)

Editor: Aprianoor

Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi Tinjau Kampung Tempat Tewasnya 7 Warga di Sukajaya
apahabar.com

Nasional

1.251 Pedagang Pasar Tradisional Positif Covid-19, Terbanyak di Kota Ini
apahabar.com

Nasional

Dilarang Main TikTok, Wanita Ini Nekat Bunuh Diri  
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah dan Satgas Serius Tangani Covid-19
apahabar.com

Nasional

Eks Bendahara TKN Siap Dampingi Prabowo
ABK China di Kotabaru Terindikasi Corona, Warga Diminta Tenang

Nasional

ABK China di Kotabaru Terindikasi Corona, Warga Diminta Tenang
apahabar.com

Nasional

UNBK Hapus Kecurangan Hingga 99 Persen
apahabar.com

Nasional

Ketua Satgas Covid-19 Heran Kerja Kantoran Seperti Kondisi Normal
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com