Ibadah Ramadan di Banjarbaru Diperbolehkan dengan Prokes, Petasan Jangan! Bawaslu Kalsel Tanggapi Santai Aduan Denny Indrayana ke Pusat Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Tak Utuh di Gang Jemaah II Banjarmasin Mudik Dilarang, Terminal Pal 6 Banjarmasin Tutup Rute Antarkabupaten-kota Mudik Ramadan Dilarang, Pertamina Kalimantan Tambah 3 Persen Pasokan Gas

Menkopolhukam Klaim Pungli di Layanan Publik Berkurang 

- Apahabar.com Sabtu, 29 Agustus 2020 - 22:07 WIB

Menkopolhukam Klaim Pungli di Layanan Publik Berkurang 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pungutan liar pada sentra-sentra pelayanan publik saat ini jauh berkurang dibandingkan di masa lampau.

Pengurangan itu disebut karena banyaknya kemudahan dalam pelayanan publik. Terutama, pada pelayanan publik administrasi umum semisal pembuatan KTP elektronik, SIM, STNK, dan sebagainya.

Kemudian, kemudahan yang didapat tersebut lanjut Mahfud berkat perkembangan teknologi informasi digital.

“Sekarang membuat KTP dapat secara online (melalui jaringan internet), mengurus SIM melalui pelayanan mobil keliling, mengambil uang melalui ATM dan mengirim uang melalui telepon seluler. Tidak perlu lagi antre berlama-lama seperti dahulu,” kata Mahfud, Sabtu (29/8).

Menurut Mahfud pungutan liar biasanya terjadi spontan semisal dalam satu sentra pelayanan publik orang sudah mengantre untuk mendapatkan layanan. Kemudian, ada orang datang dan dilayani lebih dulu karena memberikan uang.

“Ini namanya pungli. Kalau dilakukan dengan berembuk dulu itu termasuk suap atau korupsi,” kata dia lagi.

Pungutan liar biasa terjadi pada birokrasi yang lamban pada sentra-sentra pelayanan publik di berbagai institusi Pemerintah.

Karena itulah, menurut Mahfud Presiden Joko Widodo pada 2016 membentuk Satgas Saber Pungli untuk menertibkan birokrasi yang lamban dan memberantas pungutan liar di dalamnya.

Dalam setahun terakhir ini, Satgas Saber Pungli memfokuskan kegiatannya mengawal penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, hal ini dilakukan karena di lapangan masih ada pungli pada penyalurannya.

Menkopolhukam mencontohkan orang yang semestinya menerima bantuan Rp500 ribu, namun yang diterima hanya Rp300 ribu, demikian pula bermacam-macam potongan bantuan untuk guru dan tenaga perawat kesehatan.

Mahfud mengingatkan fokus perhatian tersebut tidak bersifat permanen, karena saat ini pemerintah juga berupaya menggerakkan kembali perekonomian. Upaya Pemerintah ini dilakukan di antaranya dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha kecil dan menengah (UKM).

Terkait hal itu, Menkopolhukam meminta Satgas Saber Pungli mengawasi jangan sampai kegiatan UKM juga dipungli. Menko juga meminta fokus pengawasan pada sentra layanan pendidikan.

Sementara itu, Rakor Satgas Saber Pungli digelar, Jumat. Kegiatan dihadiri Kepala Satuan Tugas Saber Pungli Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Sekretaris Brigjen Pol Agung Makbul, dan kelompok ahli.

Selain itu juga diikuti Satuan Tugas Kelompok Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi Satgas Saber Pungli

Kasatgas Agung Budi menyatakan akan menindaklanjuti arahan Kemenkopolhukam dan masukan kelompok Ahli.

“Arahan dan masukan tersebut akan kami formulasikan dan implementasikan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Agung Makbul menyatakan akan mengintensifkan kegiatan tiga Kelompok Kerja Satgas Saber Pungli tersebut. Selain itu, pelayanan laporan masyarakat pada Satgas Saber Pungli juga akan lebih diperhatikan dan ditindaklanjuti. (Ant)

Editor: Fariz Fadhillah 

Editor: Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kebakaran Kejagung, Apa Kabar Berkas Perkara Djoko Tjandra?
apahabar.com

Nasional

Hari Ini Dylan Sahara Dimakamkan di Ponorogo, Ifan Seventeen: ‘How Can I Live Without You’
apahabar.com

Nasional

Kisah Pengantar Galon Lolos Jadi Anggota Dewan, Sebelumnya Banyak yang Remehkan
apahabar.com

Nasional

Bangkit Melawan Kekerasan, Pemberangusan, dan Turbulensi Industri Media

Nasional

Waspada, Gelombang di Sejumlah Wilayah Perairan Capai 4 Meter
apahabar.com

Nasional

Lantik Wantimpres, Jokowi Beberkan Alasan Pilih Wiranto Jadi Ketua
Pilkada Bandar Lampung

Nasional

MA Anulir Keputusan KPU Diskualifikasi Eva-Deddy di Pilkada Bandar Lampung
apahabar.com

Nasional

Gempa Tektonik Dapat Picu Peningkatan Aktivitas Vulkanisme
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com