Kepergok Mesum, Dua Sejoli di Tapin Langsung Dinikahkan di Depan Warga Habib Banua Sedih Jokowi Legalkan Produksi Miras, Sentil Para Pembisik Presiden Kronologis Penangkapan Penusuk Wildan, Mahasiswa Tanbu yang Tewas Dikeroyok BRAVO! Para Penusuk Wildan Mahasiswa ULM asal Tanbu Diringkus Polisi Transkrip PPK Banjar Terima Rp10 Juta Beredar, Bawaslu Turun Tangan

Mulai Agustus, PPN Bahan Baku Kertas untuk Media Ditanggung Pemerintah

- Apahabar.com Sabtu, 22 Agustus 2020 - 13:06 WIB

Mulai Agustus, PPN Bahan Baku Kertas untuk Media Ditanggung Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan baku kertas untuk industri media massa akan ditanggung pemerintah (DTP) mulai Agustus 2020.

“Saya sampaikan bagi teman-teman media untuk PPN bahan baku kertas kita sudah menetapkan ditanggung pemerintah. Jadi mulai Agustus ini PPN- nya ditanggung oleh pemerintah,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PPN bahan baku kertas bagi industri media massa yang ditanggung pemerintah itu akan segera dikeluarkan.

“PMK nya sudah akan keluar. Sudah diharmonisasikan. Kemarin dewan pers menyampaikan beberapa hal untuk bisa membantu survivalability dari media yang konvensional seperti cetak,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menuturkan pemerintah juga memberikan insentif lain bagi industri media massa baik konvensional maupun digital seperti pengurangan beban listrik dengan menanggung minimum tagihan yang harus dibayar kepada PLN.

Ia menjelaskan selama ini industri media massa mempunyai kewajiban untuk membayar minimum tagihan meskipun penggunaan listriknya jauh lebih kecil ketika operasi usaha sedang menurun seperti dalam masa Covid-19.

“Listriknya dikurangi dalam artian membayar sesuai yang dipakai saja. Ini kita terapkan tidak hanya untuk media tapi juga industri bisnis dan sosial,” jelasnya.

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan untuk penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi industri media massa saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu masih dalam proses penyelesaian.

“Kita PP-nya sedang dalam proses penyelesaian. Semoga dapat ditunda sampai Desember sehingga bisa meringankan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan ia belum dapat memberikan keputusan mengenai insentif berupa BPJS Kesehatan bagi industri media massa.

Ia juga masih enggan memberikan penjelasan secara detil terkait bentuk insentif bagi industri media massa melalui BPJS Kesehatan tersebut.

“Suasana kondisi BPJS Kesehatan sendiri mesti harus diperhatikan jadi saya belum bisa memberikan keputusan untuk hal itu. Nanti akan kita lihat apakah perlu,” katanya.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah turut menurunkan pajak penghasilan (PPh) menjadi 50 persen untuk pembayaran masanya.

“Kita lakukan ini dalam rangka merespons kebutuhan masing-masing industri yang secara spesifik pasti memiliki kondisi tertentu,” ujarnya.(ant)

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Asperindo Kalsel Batasi Pengiriman Lewat Udara
apahabar.com

Ekbis

UMKM Terpuruk, Bos Minyak di Kalsel Tawarkan Solusi
apahabar.com

Ekbis

Korban Perang Dagang AS-China, Harga Minyak di Asia Turun
apahabar.com

Ekbis

Garang Abis, Spesifikasi Yamaha XSR yang Mejeng di Duta Mal
apahabar.com

Ekbis

Biaya Transfer Uang Turun, Ini Paparan BI
apahabar.com

Ekbis

Hadir di Banjarmasin, The Palace National Jeweler Tawarkan Perhiasan Terlengkap
Batubara

Ekbis

Sempat Ambles, Harga Batu Bara Berkibar Lagi
Impor Tersendat Akibat Corona, Bawang Putih Picu Inflasi Kalsel 0,08 Persen

Ekbis

Impor Tersendat Akibat Corona, Bawang Putih Picu Inflasi Kalsel 0,08 Persen
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com