Cara Nonton Live Streaming El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Bein Sport & Vidio.com Malam Ini Jam Tayang & Link Live Streaming UFC 254 Khabib vs Gaethje di ESPN+, Duel Dua Juara! Jadwal Timnas U16 Indonesia vs UEA Malam Ini, Live NET TV & Live Streaming Mola TV, Prediksi Skor! Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan Live Mola TV! MU vs Chelsea di Liga Inggris, Prediksi Skor, Line up dan Link Streaming Siaran Langsung

Mulai Agustus, PPN Bahan Baku Kertas untuk Media Ditanggung Pemerintah

- Apahabar.com Sabtu, 22 Agustus 2020 - 13:06 WIB

Mulai Agustus, PPN Bahan Baku Kertas untuk Media Ditanggung Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan baku kertas untuk industri media massa akan ditanggung pemerintah (DTP) mulai Agustus 2020.

“Saya sampaikan bagi teman-teman media untuk PPN bahan baku kertas kita sudah menetapkan ditanggung pemerintah. Jadi mulai Agustus ini PPN- nya ditanggung oleh pemerintah,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PPN bahan baku kertas bagi industri media massa yang ditanggung pemerintah itu akan segera dikeluarkan.

“PMK nya sudah akan keluar. Sudah diharmonisasikan. Kemarin dewan pers menyampaikan beberapa hal untuk bisa membantu survivalability dari media yang konvensional seperti cetak,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menuturkan pemerintah juga memberikan insentif lain bagi industri media massa baik konvensional maupun digital seperti pengurangan beban listrik dengan menanggung minimum tagihan yang harus dibayar kepada PLN.

Ia menjelaskan selama ini industri media massa mempunyai kewajiban untuk membayar minimum tagihan meskipun penggunaan listriknya jauh lebih kecil ketika operasi usaha sedang menurun seperti dalam masa Covid-19.

“Listriknya dikurangi dalam artian membayar sesuai yang dipakai saja. Ini kita terapkan tidak hanya untuk media tapi juga industri bisnis dan sosial,” jelasnya.

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan untuk penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi industri media massa saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu masih dalam proses penyelesaian.

“Kita PP-nya sedang dalam proses penyelesaian. Semoga dapat ditunda sampai Desember sehingga bisa meringankan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan ia belum dapat memberikan keputusan mengenai insentif berupa BPJS Kesehatan bagi industri media massa.

Ia juga masih enggan memberikan penjelasan secara detil terkait bentuk insentif bagi industri media massa melalui BPJS Kesehatan tersebut.

“Suasana kondisi BPJS Kesehatan sendiri mesti harus diperhatikan jadi saya belum bisa memberikan keputusan untuk hal itu. Nanti akan kita lihat apakah perlu,” katanya.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah turut menurunkan pajak penghasilan (PPh) menjadi 50 persen untuk pembayaran masanya.

“Kita lakukan ini dalam rangka merespons kebutuhan masing-masing industri yang secara spesifik pasti memiliki kondisi tertentu,” ujarnya.(ant)

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Tahun Baru, Stok dan Harga Sembako di Tanbu Dijamin Aman
apahabar.com

Ekbis

Kalsel Belum Lirik Potensi Sarang Burung Walet
apahabar.com

Ekbis

Kemarau tak Ganggu Produksi Cabai
apahabar.com

Ekbis

Dampak Covid-19, Pola Kerja dari Rumah Bakal Lebih Lumrah
apahabar.com

Ekbis

30 Proyek Strategi Nasional Rampung Digarap 2019
apahabarcom

Bank Kalsel

Setoran Haji di Bank Kalsel Syariah Melonjak Drastis, Tembus Rp15,6 M
apahabar.com

Ekbis

Rupiah Ditutup Melemah Dipicu Pemberlakuan Kembali PSBB Jakarta
apahabar.com

Ekbis

Perusahaan Korsel Niat Ikut Bikin Motor Listrik di Indonesia  
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com