Resmi, Hakim Vonis Pemilik Gudang Sabu di Banjarmasin Penjara Seumur Hidup! Remaja Korban Tabrakan di Tabalong Akhirnya Diamputasi, Keluarga Pilih Ikhlas Periksa 16 Mahasiswa, Polisi Terbitkan SPDP untuk Korwil BEM Kalsel Dapat Lampu Hijau, SMA di Kalsel Belum Berani Buka Sekolah Netizen Gagal Paham Soal Bingkisan SHM-MAR, Bawaslu: Sarung Boleh

Peduli Gunung Layung, Warga Tolak Isi Bumi Kubar Dikeruk

- Apahabar.com Sabtu, 15 Agustus 2020 - 17:42 WIB

Peduli Gunung Layung, Warga Tolak Isi Bumi Kubar Dikeruk

Dua warga yang tergabung dalam Forum Sempekat Peduli Gunung Layung Kubar menenteng tulisan menolak tambang guna mempertahankan ekosistem Gunung Layung, saat melakukan orasi di depan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubar, Jumat (14/8). Foto-Istimewa

apahabar.com, BARONG TONGKOK – Sejumlah warga di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, menolak beroperasinya perusahaan tambang batu bara PT Kencana Wilsa yang mengeruk isi perut bumi di empat kampung yakni Kampung Ongko Asa, Pepas Asa, Geleo Asa, dan Geleo Baru.

“Alasan penolakan kami karena sejak awal tidak pernah dimintai persetujuan jika wilayah empat kampung ini boleh ditambang atau tidak. Selain itu PT Kencana Wilsa juga tidak memiliki izin lingkungan,” ujar Ketua Forum Sempekat Peduli Gunung Layung, Korneles Detang di Barong Tongkok, Kubar, Sabtu (15/8).

Ketika melakukan aksi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubar, Jumat (14/8) siang, forum ini menolak tambang batu bara dan mengeluarkan empat tuntutan.

Tuntutan pertama adalah meminta Gubernur Kalimantan Timur mencabut Izin Usaha Pertambangan Batubara (IUP) PT Kencana Wilsa di Kampung Kampung Ongko Asa, Pepas Asa, Geleo Asa, Geleo Baru, dan sekitar Kecamatan Barong Tongkok serta Kecamatan Melak.

“Kedua, segera proses dan pidanakan perusahaan yang melakukan illegal mining di kampung kami, karena melakukan pembukaan jalan houling tambang tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan,” tuturnya.

Ketiga, Pemprov Kalimantan Timur diminta segera menetapkan PT Kencana Wilsa sebagai perusahaan bermasalah dan statusnya masuk dalam daftar hitam.

Alasannya adalah karena perusahaan ini melanggar UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009, UU Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 3/2020.

Keempat adalah, pusat diminta menegur DLH Kabupaten Kubar dan DLH Provinsi Kaltim karena ada kesan pembiaraan atas pelanggaran yang telah terjadi di lapangan.

“Guna memastikan proses ini berjalan, kami meminta seluruh pihak, khususnya KPK, Ombudsman, Dinas ESDM Kaltim, DLH Kubar, DLH Kaltim, dan Kepolisian Kubar sama-sama mengawal proses ini sampai tuntas,” ucap Korneles.

Ia juga mengatakan sebelumnya warga telah melaporkan ke Polres Kubar tentang adanya kegiatan ilegal mining oleh PT Kecana Wilsa, namun hingga Jumat ini ia menilai proses penegakan hukum tersebut masih lambat.

“Sudah lebih 30 hari sejak warga resmi mengadukan dan saat itu diterima Polres Kubar. Sampai pernyaatan sikap ini dibuat, belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Guna memastikan proses ini berjalan dengan baik, kami minta supervisi dari Polda Kaltim, Ombudsman, dan KPK,” ucap Korneles. (Ant)

Editor: Fariz Fadhillah

Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltim

Ribuan Warga Penajam Dapat BST Rp 600 Ribu
apahabar.com

Kaltim

Dana Desa Diklaim Rubah Wajah Kaltim
apahabar.com

Kaltim

Gubernur Isran Sebut Pabrik Semen Bukan di Kawasan Karst
apahabar.com

Kaltim

Gubernur Ajak Gali Potensi Wisata Lokal Di Kaltim
apahabar.com

Kaltim

Dugaan Suap Bupati Kutim dan Istri: KPK Panggil Puluhan Saksi, ASN hingga Pengurus KNPI
apahabar.com

Kaltim

Badak di Kalimantan Diselamatkan
apahabar.com

Kaltim

Pengaliran Gas ke 4.270 Rumah di Penajam Tunggu Penyambungan Pipa Pertamina
apahabar.com

Kaltim

Tol Balsam Jalan Terus, Maloy Siap Diresmikan Jokowi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com