Belum Dilantik, 5 Calon Kepala Dinas di Banjarmasin Dibuat Waswas Diam-Diam, Penembak Mati Kades Jirak Tabalong Sudah Divonis! Resmi, Tim H2D Laporkan Dugaan Pelanggaran BirinMu ke Bawaslu Kalsel Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kalsel, Penantang BirinMu Beber Sederet Bukti dari Amuntai Terpapar Covid-19, Calon Wali Kota Bontang Adi Darma Tutup Usia

Penegak Hukum Main Peras, Presiden: Jadi Musuh Bersama

- Apahabar.com Rabu, 26 Agustus 2020 - 12:52 WIB

Penegak Hukum Main Peras, Presiden: Jadi Musuh Bersama

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak memeras pengusaha dan eksekutif. Foto: Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak memeras pengusaha dan eksekutif. Bila perbuatan itu terbukti maka wajib dijadikan musuh bersama.

“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan pemerasan seperti itu adalah musuh kita semua, musuh negara, saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” kata Presiden Jokowi melalui “video conference” dalam pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/8).

Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras dinilainya membahayakan pembangunan nasional yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat.

“Kita lakukan cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena ketakutan-ketakutan itu,” ungkap presiden.

Presiden Jokowi mengakui masih ada regulasi yang tumpang tindih sehingga menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti maupun memeras masyarakat.

“Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan dan jika bapak ibu menemukan regulasi tidak sinkron, tidak sesuai konteks saat ini berikan masukan ke saya,” ungkap Presiden.

Namun dengan catatan, celah aturan itu tidak dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum.

“Tapi saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini saya sudah sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti (pihak) eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat,” tambah presiden.

Penerapan Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden RI No 54 tahun 2018 dengan tiga fokus yaitu perizinan dan tata niaga; keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Stranas PK dikerjakan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) selaku penyelenggara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) via daring dan luring bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Terdapat 6 program Stranas PK yang sudah dikerjakan yaitu (1) Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan pencapaian 68,07 persen, (2) Penerapan E-Katalog dan Marketplace dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan pencapaian 61,79 persen, (3) Keuangan Desa dengan pencapaian 83,33 persen, (4) Penerapan Manajemen Anti Suap dengan pencapaian 66,75 persen, (5) Pemanfaatan “Online Single Submission” dengan Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha dengan pencapaian 47,15 persen dan (6) Reformasi Birokrasi dengan pencapaian 65,06 persen.

Sehingga skor total pencapaian aksi stranas PK secara nasional adalah 58,52 persen.

Ketua KPK Firli dalam sambutannya mengatakan pencapaian bidang pencegahan KPK pada semester 1 2020 adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Rp80,9 triliun dan penyelamatan potensi kerugian keuangan negara hingga Rp10,4 triliun. (Ant)

Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tanggapan Walhi Kalsel, Debat Capres 2019 Tak Sentuh Akar Masalah
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Bansos Covid Sinergi dengan Penanggulangan Stunting
apahabar.com

Nasional

Kemenkes: Gejala Virus Corona Makin Menjinak
apahabar.com

Nasional

20 Orang Homoseksual Idap HIV Aids Dibina
apahabar.com

Nasional

Pemecatan Dirut Garuda, Jokowi: Pesan Menteri BUMN Tegas
apahabar.com

Nasional

Besok Ada Gerhana Matahari, di Kalsel Puncaknya Pukul 16.25
apahabar.com

Nasional

Jokowi Evaluasi Penerapan PSBB
Kaltim Butuh Pemulihan, Bukan Ibu Kota!

Nasional

Menteri Sofyan Keceplosan, Sebut Kaltim Jadi Ibu Kota Baru RI
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com