Biang Kebakaran Hebat di Patmaraga Kotabaru Mulai Terungkap Nasib Terkini 505 Warga Korban Kebakaran di Patramarga Kotabaru Hari Ini, 30 Warga Balangan Dominasi Kasus Positif Covid-19 di Kalsel [FOTO] Penampakan Ratusan Rumah yang Terbakar di Patmaraga Kotabaru Kena PHP, Buruh Tebar Ancaman ke Wakil Rakyat Kalsel di Senayan

Pesona Wisata Pagat HST, Keindahan Alam dan Kisruh Sengketa Lahan

- Apahabar.com Minggu, 2 Agustus 2020 - 11:37 WIB

Pesona Wisata Pagat HST, Keindahan Alam dan Kisruh Sengketa Lahan

Obyek Wisata Pagat di Kecamatan Batu Benawa, HST. Foto-Istimewa

apahabar.com, BARABAI – Wisata Pagat di Hulu Sungai Tengah memiliki pesona menarik. Tak hanya menawarkan keindahan alam, namun menyimpan kisruh sengket lahan yang belum tuntas.

Terkait sengketa lahan itu, kini sudah melewati persidangan ke 12 di Pengadilan Negeri (PN) Barabai, Selasa (28/7) tadi.

Selanjutnya, ada rangkaian sidang lagi yang diagendakan untuk membuktikan apakah itu milik warga atau Pemerintah Kabupaten HST.

Jauh sebelum perkara ini mencuat, penyelesaiannya pernah dibantu oleh salah satu anggota dewan di HST, alm Tabrani. Namun tak sempat diselesaikan tuntas.

Penggugat pun juga sudah melayangkan mediasi di tingkat Kecamatan Batu Benawa, tempat lokasi wisata itu berada. Namun gagal, dan mengharuskan agar dibawa ke meja hijau.

Penggugat, Yusnani melalui sang anak, Yulinda kepada apahabar.com mengatakan alasan kenapa harus mempertahankan tanah seluas 9.216 meter persegi dari total lahan Wisata Pagat seluas 18.432 meter persegi tersebut.

Dijelaskan Yulinda, lahan seluas itu mulanya dibeli oleh kakeknya, alm Ahmad Kusasi atau ayah dari Yusnani dari alm Tisi pada 1960.

Sebelum menjadi objek wisata, kata Yulinda, alm Ahmad Kusasi menggarapnya sebagai lahan pertanian.

“Dulu ditanami ubi kayu, pisang dan kacang tanah. Sepeninggal beliau, ayah (Yusnani) melanjutkannya,” kata Yulinda ditemui apahabar.com belum lam tadi.

Per 1976, Surat Ukur Tanah keluar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hanya saja, kata Yulinda, tidak ada akta jual beli lahan.

“Semua pembelian, dilakukan dengan cara di bawah tangan,” kata Yulinda.

Di sinilah letak persoalan kasus perdata ini. Penggugat mempertanyakan Sertifikat Hak Pakai yang terbit per 1979 dari BPN untuk Wisata Pagat yang dikelola Pemkab HST.

Rupanya, surat ukur tanah yang diklaim milik Pemkab HST itu sama dengan gambar ukur tanah yang dimiliki sang ayah atau Yusnani pada 1976.

Kuasa Hukum Penggugat, Dian Korona Riadi dkk menyebutkan berdasarkan undang-undang jual beli di bawah tangan, tidak boleh diabaikan.

“Ini karena ada peristiwa. Tinggal bagaiamana pembuktiannya di persidangan,” kata Dian usai sidang ke 12 kasus perdata ini di Pengadilan Negeri (PN) Barabai, Selasa (28/7).

Lebih lanjut dijelaskan Dian, Pemkab HST mengakui kepemilikan dengan dasar sertifikat hak pakai yang terbit pada 1979 berdasarkan surat ukur pada 1976. Kemudian diperbaharui pada 2004.

Dian menerangkan, yang dibuktikan Pemkab HST, sertifikat tahun 2004 itu hanya sertifikat hak pakai pengganti, bukan pemilik.

Bahkan sertifikat tahun 1979 itu, yang diklaim sebagai dasar penguasaan Pemda sudah mati pada 1986.

Sehingga ada kosongan beberapa tahun sebelum terbit sertifikat tahun 2004.

Dian menyebut dasar kepemilikan Pemkab HST itu tidak kuat. Sebab warkat (surat) itu tidak diadakan di persidangan.

“Makanya BPN juga kami gugat, tujuannya agar BPN membuka warkah sampai terbitnya sertifikat pengganti tahun 2004 itu,” terang Dian.

Dian pun bisa membuktikan kleinnya memiliki surat gambar ukur sertifikat milik Pemkab tersebut yang terbit tahun 1976.

“Di sana tertulis separuh tanah milik yang diklaim Pemkab itu sertifikat hak pakainya timbul di atas tanah milik penggugat. Karena, sertifikat hak pakai itu bisa timbul dari tanah negara dan bisa juga dari perorangan. Dari pengakuan saksi, terbukti terbitnya sertifikat itu tidak murni dari tanah negara,” tutup Dian.

Kasus perdata ini pun sudah menjalani sidang yang ke 12 di PN Barabai. Agenda saat itu pemeriksaan saksi dari penggugat.

Ada dua saksi yang dihadirkan kuasa hukum penggugat pada persidangan ke 12 itu.

Pertama, orang yang melihat langsung bahwa tanah sengketa tersebut benar pernah digarap oleh penggugat.

Saksi yang kedua, mantan pegawai BRI yang pernah mengurus utang ayah penggugat atau alm Ahmad Kusasi dengan jaminan tanah yang disengketakan tersebut.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejari HST, M Arie Pratama menyebutkan, dari dua saksi yang dihadirkan itu belum ada menunjukkan bukti yang sah terkait kepemilikan lahan.

“Dari dua saksi yang dihadirkan, hanya berupa ujaran saja. Tak ada bukti sah terkait kepemilikan lahan hingga kasus jual beli lahan Wisma Rindu Alam,” kata Arie.

Kata Arie, lahan di Wisata Pagat merupakan lahan milik negara yang sudah ada Sertifikat Hak Pakai sejak 1979.

Kemudian, sertifikat hak pakai sempat habis karena dari pemerintah daerah ada pembenahan arsip dan baru diperpanjang pada 2004.

“Pengelolaan Wisata Pagat sudah ada sejak 1979. Saat itu juga sudah ada retribusi. Ada perda yang mengatur,” tutup Arie.

Pekara dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Brb, sidang ke 13 rencanaya bakal dilaksanakan pada Selasa, 4 Agustus 2020. Agendanya masih pemeriksaan saksi dari penggugat.

Sebelumnya, diberitakan media ini, kasus sengketa lahan di Wisata Pagat HST berjalan di PN Barabai sejak April 2020.

Ada dua tergugat dalam perkara ini. Pertama Pemkab HST Cq Disporapar dan yang kedua, turut tergugat BPN HST.

Dalam petitum atau hal yang diminta kepada hakim majelis di PN Barabai dalam pokok perkara itu, penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 9.216 meter persegi pada obyek wisata yang terletak di Jalan Tanjung Pura Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa, HST.

Penggugat meminta agar tergugat menyerahkan tanah sengketa itu tanpa beban apapun.

Kemudian meminta tergugat membayar kerugian materil Rp4,6 miliar atau setara Rp500 ribu per meter persegi dari luas tanah milik penggugat.

Penggugat juga menuntut atas uang sewa Rp500 ribu per bulan dikali lamanya penguasaan tanah atay sejak tahun 1977 hingga adanya putusan perkara berkekuatan tetap.

Selain itu, tuntutan imateril terkait perbuatan tergugat menghina penggugat dan anak penggugat karena mengaku-ngaku kepemilikan lahan tanpa bukti yang sah sebesar Rp10 miliar. Terakhir uang paksa sebesar Rp10 juta per hari.

Wisata Pagat HST di Batu Benawa ini sendiri menawarkan keindahan alam yang alami.

Terdiri atas bukit, sungai, dan gua yang dapat dijelajahi oleh wisatawan.

Selain itu, terdapat mata air yang jernih di dalam gua yang berada di kaki Bukit Batu Bini.

Lokasi objek wisata tersebut berjarak sekitar 7 kilometer dari Kota Barabai.

Tempat wisata ini mampu menyedot ribuan pengunjung. Namun di saat pandemi saat ini, objek wisata tersebut belum di buka.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Reporter: HN Lazuardi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Terancam Dicopot, Kadisdik akan Panggil Kepsek dan Tim Manajemen Keuangan BOS se-Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Maklumat Polri Tentang Kerumunan Dicabut, Bagaimana Penerapannya di Kabupaten Banjar?
apahabar.com

Kalsel

Di Depan Anak Muda Kalsel, Erick Thohir Bicara Revolusi Industri 4.0
apahabar.com

Kalsel

185 Personel Satpol PP Siap Kawal Harjad Kabupaten Banjar
apahabar.com

Kalsel

Waspada Potensi Hujan Lebat di Kalsel Hari ini
apahabar.com

Kalsel

Ditresnarkoba Beraksi, Dua Pengedar Sabu Kalsel Ditangkap
apahabar.com

Kalsel

2021, Kemenhub Kaji Wacana Pembangunan Bandara di Barabai HST Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Dokumen Semua Bapaslon Belum Lengkap, KPU HST Beri Waktu 2 Hari
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com