Resmi, Hakim Vonis Pemilik Gudang Sabu di Banjarmasin Penjara Seumur Hidup! Remaja Korban Tabrakan di Tabalong Akhirnya Diamputasi, Keluarga Pilih Ikhlas Periksa 16 Mahasiswa, Polisi Terbitkan SPDP untuk Korwil BEM Kalsel Dapat Lampu Hijau, SMA di Kalsel Belum Berani Buka Sekolah Netizen Gagal Paham Soal Bingkisan SHM-MAR, Bawaslu: Sarung Boleh

PJI Tak Berikan Bantuan Hukum kepada Jaksa Pinangki

- Apahabar.com Rabu, 19 Agustus 2020 - 22:38 WIB

PJI Tak Berikan Bantuan Hukum kepada Jaksa Pinangki

Setia Untung saat menjabat Kajati Jawa Barat. Foto-Dok Kejati Jawa Barat

apahabar.com, JAKARTA – Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menyatakan sikap tidak akan melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka Pinangki Sirna Malasari (PSM) yang diduga terlibat tindak pidana korupsi atau menerima uang suap dari Djoko Tjandra.

“Persatuan Jaksa Indonesia tidak akan memberikan pembelaan kepada jaksa PSM, mengingat perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan permasalahan hukum yang terkait dengan tugas profesinya sebagai jaksa, melainkan telah masuk dalam ranah pidana,” kata Ketua Umum PJI Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Rabu (19/8).

Setia menjelaskan PJI sebagai pilar institusi Kejaksaan Republik Indonesia mendukung visi dan misi organisasi untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dengan menindak jaksa yang melakukan pelanggaran hukum.

Terkait hal itu, Setia menyatakan perlu mempertimbangkan kepentingan institusi Kejaksaan yang lebih besar untuk memberikan pendampingan hukum kepada jaksa yang bermasalah dengan hukum.

Setia menuturkan kasus yang melibatkan Pinangki menjadi peringatan bagi anggota PJI lainnya agar tidak “bermain” dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan pengabdian bagi institusi.

“Saya selaku Ketua Umum PJI mengajak untuk bersama-sama bersatu menjaga integritas, profesional, ikhlas, dan berkarya untuk masa depan institusi kejaksaan yang lebih baik,” tutur Setia.

Setia mengungkapkan PJI akan memberikan pendampingan hukum kepada jaksa yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal itu mengacu Pasal 15 ayat (1) huruf d pada Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia terkait setiap anggota PJI berhak mendapatkan pembelaan hukum.

Ia mengatakan pembelaan hukum pada hakikatnya diberikan sebagai bentuk kewajiban organisasi dan hak bagi setiap anggota PJI saat menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Pendampingan oleh penasihat hukum guna memastikan terpenuhinya hak anggota PJI yang menghadapi masalah hukum sesuai KUHAP,” tutur Setia.

Dia menambahkan PJI memberikan pendampingan bagi jaksa bermasalah dari kalangan penasihat hukum profesional sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan proses hukum yang sedang berjalan.(Ant)

Editor: Aprianoor

Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

TNI AU Siapkan 3 Pesawat Antar WNI dari Wuhan ke Natuna
apahabar.com

Nasional

Kepala BNPB Minta Polri Lebih Berani Tindak Pelaku Pembakar Hutan
apahabar.com

Nasional

85 Orang Positif Covid-19 di DIY Dinyatakan Sembuh
apahabar.com

Nasional

Perusakan Polsek Ciracas, Puluhan Prajurit TNI Resmi Tersangka!
apahabar.com

Nasional

Jokowi Sapa Warga Palangkaraya dan Kupang, Prabowo ke Yogyakarta
apahabar.com

Nasional

Jokowi Perintahkan Seluruh Bansos Covid-19 Disalurkan Pekan Ini
apahabar.com

Nasional

Evaluasi Penanganan Bencana Alam selama 2018 oleh Polri
apahabar.com

Nasional

Sitti Hikmawatty Minta Maaf Soal Hamil di Kolam Renang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com