Kadesnya Dijebloskan ke Bui, Plh Bupati Kotabaru Buka Suara Breaking! Heboh Mobil Terbakar di Tapin, 1 Warga Jadi Korban Masih Ada 122 Ribu Rumah di Kalteng Tak Layak Huni Dituding Gelembungkan Suara, Komisioner KPU Banjar Belum Berniat Polisikan Saksi Pencuri Mobil di Balikpapan Tak Ditahan Polisi, Kok Bisa?

PJI Tak Berikan Bantuan Hukum kepada Jaksa Pinangki

- Apahabar.com Rabu, 19 Agustus 2020 - 22:38 WIB

PJI Tak Berikan Bantuan Hukum kepada Jaksa Pinangki

Setia Untung saat menjabat Kajati Jawa Barat. Foto-Dok Kejati Jawa Barat

apahabar.com, JAKARTA – Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menyatakan sikap tidak akan melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka Pinangki Sirna Malasari (PSM) yang diduga terlibat tindak pidana korupsi atau menerima uang suap dari Djoko Tjandra.

“Persatuan Jaksa Indonesia tidak akan memberikan pembelaan kepada jaksa PSM, mengingat perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan permasalahan hukum yang terkait dengan tugas profesinya sebagai jaksa, melainkan telah masuk dalam ranah pidana,” kata Ketua Umum PJI Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Rabu (19/8).

Setia menjelaskan PJI sebagai pilar institusi Kejaksaan Republik Indonesia mendukung visi dan misi organisasi untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dengan menindak jaksa yang melakukan pelanggaran hukum.

Terkait hal itu, Setia menyatakan perlu mempertimbangkan kepentingan institusi Kejaksaan yang lebih besar untuk memberikan pendampingan hukum kepada jaksa yang bermasalah dengan hukum.

Setia menuturkan kasus yang melibatkan Pinangki menjadi peringatan bagi anggota PJI lainnya agar tidak “bermain” dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan pengabdian bagi institusi.

“Saya selaku Ketua Umum PJI mengajak untuk bersama-sama bersatu menjaga integritas, profesional, ikhlas, dan berkarya untuk masa depan institusi kejaksaan yang lebih baik,” tutur Setia.

Setia mengungkapkan PJI akan memberikan pendampingan hukum kepada jaksa yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal itu mengacu Pasal 15 ayat (1) huruf d pada Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia terkait setiap anggota PJI berhak mendapatkan pembelaan hukum.

Ia mengatakan pembelaan hukum pada hakikatnya diberikan sebagai bentuk kewajiban organisasi dan hak bagi setiap anggota PJI saat menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Pendampingan oleh penasihat hukum guna memastikan terpenuhinya hak anggota PJI yang menghadapi masalah hukum sesuai KUHAP,” tutur Setia.

Dia menambahkan PJI memberikan pendampingan bagi jaksa bermasalah dari kalangan penasihat hukum profesional sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan proses hukum yang sedang berjalan.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Saling Lempar Kursi di Kongres PAN, Delegasi Kalsel Dukung Zulhas
Jokowi Evaluasi Total Dana Otonomi Khusus Papua

Nasional

Jokowi Evaluasi Total Dana Otonomi Khusus Papua
apahabar.com

Nasional

Resmi, BPN Prabowo-Sandi Daftarkan Gugatan Pilpres ke MK
Teroris

Nasional

Sepak Terjang Mahasiswa Kalsel Sebarkan Ajaran Teroris di Medsos Terbongkar
apahabar.com

Nasional

Polisi Tetapkan 257 Tersangka Kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta
apahabar.com

Nasional

2 Menterinya Tersangka Kasus Korupsi, Ini Kata Jokowi
apahabar.com

Nasional

Cegah Indikasi Penimbunan Masker dan Antiseptik, Polres Banjarbaru Intens Lakukan Pengawasan
apahabar.com

Nasional

Harga Minyak Turun, BBM Masih Dipertimbangkan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com