Kabar Duka, Satu Lagi Perawat di Banjarmasin Gugur karena Covid-19 Update Banjir Bandang NTT: Meninggal 177 Orang, 45 Masih Hilang Persiapan Terbatas, Pereli Binuang H Rihan Variza Naik Podium Kejurnas Sprint Rally Gugur Bertugas, Polisi Pemburu Buron di Sungai Martapura Tinggalkan 3 Anak Pegawainya Mencuri, Pangeran Khairul Saleh Minta KPK Evaluasi Diri

Resmi, Banjarmasin Sosialisasikan Denda Tanpa Masker

- Apahabar.com Jumat, 14 Agustus 2020 - 12:31 WIB

Resmi, Banjarmasin Sosialisasikan Denda Tanpa Masker

Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilepas di Siring Banjarmasin guna sosialisasi Perwali Nomor 60/2020. Foto: apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemkot Banjarmasin sudah meluncurkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin nomor 60 tahun 2020.

Hari ini, Jumat (14/8), giliran sosialisasi beleid yang mengatur denda terkait pemakaian masker itu dilakukan.

Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilepas di Siring Banjarmasin guna sosialisasi.

Wali Kota Ibnu Sina menerangkan sosialisasi Perwali akan digelar hingga 14 hari ke depan.

“Hal ini supaya seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui lebih dulu,” jelas Ibnu.

Setelah sosialisasi, per 21 Agustus penegakan atau sanksi denda mulai diberlakukan. Dalam fase ini, tidak ada alasan lagi warga untuk tak mengenakan masker saat di luar rumah.

“Tidak ada toleransi lagi. Warga kedapatan tidak mematuhi terutama tidak mengenakan masker akan menerima sanksi denda,” tegasnya.

Meski demikian, Ibnu menekankan bahwa penerapan denda sebesar Rp100 ribu itu adalah langkah terakhir.

Pihaknya tetap akan mengedepankan upaya persuasif terlebih dahulu.

“Misalnya teguran dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ya, selain sanksi denda, dalam Bab IX Pasal 12 juga diterangkan sederet bentuk sanksi lainnya. Termasuk penyitaan terhadap kartu tanda penduduk (KTP).

Proses pelaksanaan sanksi administratif dilakukan dengan menggunakan e-tilang.

“Akan masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Namun pelaksanaan sanksi administratif dapat dikecualikan kepada mereka yang sedang menghadiri acara khusus. Seperti saat sedang berpidato, makan atau minum, olahraga kardio tinggi dan sesi foto sesaat.

“Kita berpesan tolong edukasi masyarakat. Sampaikan bahwa Covid-19 itu nyata. Sudah banyak korbannya dan bisa menyerang siapa saja,” pungkasnya.

Ibnu mengakui jika Perwali nomor 60/2020 tentang protokol kesehatan ini termasuk beda dari beleid pada umumnya.

Sanksi yang diterapkan, kata dia, umumnya mengacu pada beberapa peraturan yang telah diterbitkan pemerintah pusat.

Seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Poin utamanya adalah penegakan di sanksi bagi perorangan kelompok izin usaha dan sejenisnya,” ucapnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Bahaudin Qusairi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Terima Isu Dugaan Pembelian Formulir C1, Tim BirinMu Utus 4 Saksi Nginap di Kecamatan
apahabar.com

Kalsel

Hari Pertama Haul Sekumpul, BMKG: Martapura Diprakirakan Cerah Berawan
apahabar.com

Kalsel

Malam Tahun Baru, RSUD Ulin Berikan Pelayanan Siaga
apahabar.com

Kalsel

20 Tahun Berkontribusi, Tim Fire dan Rescue Indocement Diganjar Penghargaan Pemkab Kotabaru

Kalsel

Operasi Yustisi di HST, Polisi Amankan Pemuda Mandingin yang Bawa Sajam
Covid-19 Tanbu

Kalsel

Covid-19 Tanbu Tembus 1.435 Kasus, Ini Kecamatan Penyumbang Terbanyak
apahabar.com

Kalsel

Cuncung Ingin HIPMI Tanah Bumbu Selalu Hadir di Masyarakat
apahabar.com

Kalsel

Siap-Siap, Belasan Ribu KK di Kotabaru Kecipratan Bantuan JPS
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com