Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 275.213, Letjen Doni Sebut OTG Silent Killer Buron, Suami Penggorok Istri di Kintap Tala Kuasai Medan Pelarian KDRT di Kintap Tala: Cemburu, Suami Tebas Leher Istri Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2020, Live Trans7, Kans Rossi Podium Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020, Morbidelli Pole Position, Rossi Start Ketiga, Live Trans7

Sekjen ATSI Sebut Blokir IMEI Kemungkinan Tertunda

- Apahabar.com Senin, 31 Agustus 2020 - 08:30 WIB

Sekjen ATSI Sebut Blokir IMEI Kemungkinan Tertunda

Ilustrasi - Pedagang mengecek nomor indentitas asli ponsel (IMEI) di salah satu gerai di Metro Atom, Jakarta, Kamis (20/8). Foto-Antara/M Risyal Hidayat/foc.

apahabar.com, JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memperkirakan kebijakan pemblokiran nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI), masih akan tertunda yang disebabkan kendala teknis.

“Kemungkinan masih tertunda karena ada beberapa hal teknis yang masih belum selesai,” ujar Sekretaris Jenderal ATSI, Marwan Baasir, Minggu (30/8).

Hal teknis yang dimaksud Marwan, adalah proses penggabungan data. Dia mengatakan keseluruhan data, baik data operator seluler maupun data Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dan TPP Produksi harus digabungkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pada 2019 menandatangani regulasi IMEI, berlaku secara efektif pada April lalu.

Namun, pemblokiran nomor IMEI ilegal belum dilakukan kala itu karena menunggu mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR).

Pemerintah bersama asosiasi menguji coba sistem CEIR versi cloud hingga Juli, sambil menantikan mesin perangkat keras CEIR tersedia pada Agustus, menurut rencana semula.

Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) menjelaskan:

Alat dan/atau Perangkat HKT (handphone, komputer genggam dan tablet) yang tidak diberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler setelah Peraturan Menteri ini berlaku, dapat mengajukan permohonan pemberian Akses Jaringan Bergerak Seluler melalui layanan pelanggan (customer care) Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Alat dan/atau Perangkat HKT telah dimiliki oleh orang-perorangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; dan
b. permohonan pemberian Akses Jaringan Bergerak Seluler diajukan paling lambat 31 Agustus 2020.

Rencananya, pemblokiran IMEI ilegal akan berlaku mulai 24 Agustus. Namun, pemblokiran IMEI belum bisa berlaku efektif.(Ant)

Editor: Aprianoor

Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Gaya

Unik, Fave Hotel Banjarmasin Siapkan Eating Contest Nasi Jamblang
apahabar.com

Gaya

Ternyata, Sosok Perempuan Cantik di Pelayanan Publik Ini Bukan Manusia!
apahabar.com

Gaya

7 Cara Menyiasati Agar Tak Dehidrasi Saat Puasa
apahabar.com

Gaya

Waspada, Anak Muda juga Bisa Terserang Stroke
apahabar.com

Gaya

Touring Malam Hari, GCI Chapter Banjarbaru Tempuh Ratusan Kilometer
apahabar.com

Gaya

Tips Menumbuhkan Minat Baca Anak Ala Rima Anjani
apahabar.com

Gaya

Mudik Virtual, Kunjungi Rumah Keluarga Lewat Aplikasi Ini
apahabar.com

Gaya

Enyahkan Bau, Jangan Sekali Rebus Jeroan Kurban
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com