Nekat Takbir Keliling di Kalsel, Simak Sanksi yang Bakal Diterapkan Polisi Subuh Hilang Kontak, Seorang Pria di Telaga Biru Banjarmasin Ditemukan Jadi Mayat Dapat Hidayah, Warga Binaan Lapas Balikpapan Ini Ketika Bebas Ingin Jadi Guru Ngaji Simpan Sabu di Lipatan Kasur, Warga Kelayan Banjarmasin Ini Mati-matian Tak Mengaku Lindungi Hak Konsumen, SPBU Banjarmasin Ditera Ulang

Sekjen ATSI Sebut Blokir IMEI Kemungkinan Tertunda

- Apahabar.com Senin, 31 Agustus 2020 - 08:30 WIB

Sekjen ATSI Sebut Blokir IMEI Kemungkinan Tertunda

Ilustrasi - Pedagang mengecek nomor indentitas asli ponsel (IMEI) di salah satu gerai di Metro Atom, Jakarta, Kamis (20/8). Foto-Antara/M Risyal Hidayat/foc.

apahabar.com, JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memperkirakan kebijakan pemblokiran nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI), masih akan tertunda yang disebabkan kendala teknis.

“Kemungkinan masih tertunda karena ada beberapa hal teknis yang masih belum selesai,” ujar Sekretaris Jenderal ATSI, Marwan Baasir, Minggu (30/8).

Hal teknis yang dimaksud Marwan, adalah proses penggabungan data. Dia mengatakan keseluruhan data, baik data operator seluler maupun data Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dan TPP Produksi harus digabungkan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan pada 2019 menandatangani regulasi IMEI, berlaku secara efektif pada April lalu.

Namun, pemblokiran nomor IMEI ilegal belum dilakukan kala itu karena menunggu mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR).

Pemerintah bersama asosiasi menguji coba sistem CEIR versi cloud hingga Juli, sambil menantikan mesin perangkat keras CEIR tersedia pada Agustus, menurut rencana semula.

Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) menjelaskan:

Alat dan/atau Perangkat HKT (handphone, komputer genggam dan tablet) yang tidak diberikan Akses Jaringan Bergerak Seluler setelah Peraturan Menteri ini berlaku, dapat mengajukan permohonan pemberian Akses Jaringan Bergerak Seluler melalui layanan pelanggan (customer care) Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Alat dan/atau Perangkat HKT telah dimiliki oleh orang-perorangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; dan
b. permohonan pemberian Akses Jaringan Bergerak Seluler diajukan paling lambat 31 Agustus 2020.

Rencananya, pemblokiran IMEI ilegal akan berlaku mulai 24 Agustus. Namun, pemblokiran IMEI belum bisa berlaku efektif.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Uploader - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Gaya

Gugus Tugas Jelaskan Protokol Saat Menerima Kiriman Barang
apahabar.com

Gaya

Tips Menumbuhkan Minat Baca Anak Ala Rima Anjani
Sepeda Motor Terbanyak

Gaya

Nih! 10 Provinsi dengan Sepeda Motor Terbanyak, Adakah Kalsel?
apahabar.com

Gaya

Banyak Layahan Bedah, Tips Aman Memilih
apahabar.com

Gaya

Psikolog: Anak Korban Penculikan Rentan Depresi
apahabar.com

Gaya

Ria Ricis, Youtuber Perempuan Pertama Asia Tenggara Tembus 10 Juta Subscriber
apahabar.com

Gaya

Tips Mudah Agar Kulit Tidak Kering Selama Berpuasa Ala Dokter Rama
apahabar.com

Gaya

Arloji Pintar OPPO Segera Masuk Indonesia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com