PN Martapura Putuskan Camat Aluh-Aluh Melanggar Netralitas ASN Kembali, Duta Zona Selatan Batola Memenangi Atak Diang Kawal Pilkada Serentak, Polda Kalsel Komitmen Tegakkan Netralitas Tapin Berpotensi Tinggi di Sektor Energi Terbarukan, Pertanian, dan Parawisata Debat Kedua Pilbup Tanbu: SHM – MAR Komitmen Majukan Pelaku UMKM di Bumi Bersujud

Sirine Gerindra di Pilwali Banjarmasin: Bacalon ASN Jangan Pencitraan

- Apahabar.com Selasa, 11 Agustus 2020 - 16:13 WIB

Sirine Gerindra di Pilwali Banjarmasin: Bacalon ASN Jangan Pencitraan

Baliho Kadis PUPR Arifin Noor untuk mengimbau warga tak membuang sampah di sepanjang aliran sungai dan drainase. Foto-apahabar.com/Ahya Firmansyah

apahabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah bakal calon peserta di Pilwali Banjarmasin mulai bergerilya melakukan pencitraan di ruang publik. Termasuk, mereka yang masih berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Fenomena itu rupanya mengusik Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, HM Yamin.

Jika memang berkeinginan maju di Pilkada, ketua Gerindra Banjarmasin ini memandang lebih baik segera mengundurkan diri sebagai abdi negara.

Hal tersebut demi menghindari penyalahgunaan dan wewenang yang dimiliki ASN sebagai alat pencitraan.

“Kita harap sudah mendekati Pilkada ini jangan sampai kegiatan-kegiatan di Pemkot dijadikan salah satu pencitraan,” kata Yamin kepada apahabar.com.

Dari penelusuran yang ada, didapati sebuah baliho Arifin Noor terpampang di sepanjang aliran sungai dan drainase. Baliho itu berada di Jalan Hikmah Banua, Kilometer 6, depan SMPN 16. Isinya, mengimbau warga tak membuang sampah.

Kadis PUPR ini merupakan salah satu ASN yang menyatakan diri maju di kontestasi Pilwali Banjarmasin.

Mengklaim dukungan Demokrat, dan PKB, Arifin bakal dipasangkan dengan Ibnu Sina, wali kota petahana sebagai bakal calon (bacalon).

Kendati diakui Yamin itu sebagai bentuk program pemkot, namun ia mengingatkan jangan sampai salah dalam menggunakan keuangan negara.

“Kita harap Pilkada ini berjalan mulus dan baik, jangan sampai ada indikasi dalam hal penyalahgunaan atau dimanfaatkan secara pribadi atau golongan yang ingin mengikuti Pilkada ini,” jelasnya.

Jika Demokrat, dan PKB sudah menentukan sikap melalui DPP mereka, lain halnya dengan Gerindra.

Memiliki enam kursi parlemen, partai besutan Prabowo Subianto itu belum jelas akan mengusung siapa di Pilwali Banjarmasin yang tinggal menghitung bulan.

Namun Yamin menegaskan bahwa partainya tetap akan ambil bagian. Ia mengisyaratkan bahwa Gerindra akan mengusung kader sendiri.

“Kami tetap menunggu arahan DPD Gerindra Kalsel, siapa kader Gerindra bakal diusung. Tentunya nama itu adalah pilihan terbaik partai, ” tandasnya.

Sebagai informasi tambahan, selain Arifin juga ada nama Khairul Shaleh yang mengincar satu kursi di balai kota Banjarmasin.

Pria yang masih menjabat Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banjarmasin ini mencoba peruntungannya di jalur independen atau non-partai.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan oleh ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar.

Syarat utama bagi ASN yang hendak mencalonkan diri, kata dia, adalah kesiapan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai abdi negara.

“Kalau ada yang melanggar maka rekomendasi akan diarahkan ke Komisi ASN. Mereka nanti yang mengkaji dan memutuskan,” jelas Yasar kepada apahabar.com, belum lama tadi.

Yasar menyebut ASN memiliki hak konstitusional untuk dipilih sebagai kepala daerah. Karenanya, ia meminta agar berhati-hati dengan rambu-rambu yang berlaku.

Pertama, ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Kedua, dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.
Kemudian, dilarang mendekati partai politik terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.

Lalu, dilarang mengunggah, memberikan like, mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon baik di media online atau media sosial (medsos).

ASN juga dilarang menjadi pembicara pada pertemuan partai politik. Selain itu ASN dilarang foto bersama calon kepala daerah.

“ASN dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan dan tanpa atribut parpol,” pungkasnya.

Ditambahkan, kalau aturan Pemilu dan Pilkada sebenarnya mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

“Tapi karena ada aturan lain, maka Bawaslu juga berhak merekomendasikan jika diduga adanya pelanggaran ke instansi terkait,” ucapnya.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Reporter: Ahya Firmansyah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Masih Ada Warga Tak Bermasker, Bupati Kotabaru Kembali Turun ke Jalan
apahabar.com

Kalsel

Kebakaran Pasar Kotabaru, Pedagang Ikan Rugi Miliaran
apahabar.com

Kalsel

Nobar Debat, TKD Kalsel Yakin Jokowi Bakal Menang
apahabar.com

Kalsel

Perayaan Imlek di Bumi Saijaan Berlangsung Meriah
apaabar.com

Kalsel

Gapki dan Disbunnak Kalsel Soroti Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
apahabar.com

Kalsel

Pembuatan SIM Tanpa Tes di MRS Festival 2019, Benarkah?
apahabar.com

Kalsel

AKBP Andri Koko Prabowo Resmikan Kampung Tangguh Banua Desa Abumbun Jaya
apahabar.com

Kalsel

Waspada, Hujan Disertai Petir di Kalsel Hari Ini
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com