Naik, Harga Elpiji Kalsel Diklaim Termurah Se-Kalimantan Megaproyek Gedung Baru DPRD Banjarmasin, Ibnu Sina Buka Suara Lagi, Danau Eks Tambang di Banjar Renggut Korban Jiwa Ironi Gedung Baru DPRD: Orang Miskin di Banjarmasin Makin Banyak Blak-blakan Ibnu Sina Bicara Konsep IKN Nusantara: Jangan Oligarkis & Ngutang

Wabup Berang, Sanksi Berat Tunggu Oknum ASN Penggelap Mobil Rental di Batola

- Apahabar.com     Kamis, 27 Agustus 2020 - 14:02 WITA

Wabup Berang, Sanksi Berat Tunggu Oknum ASN Penggelap Mobil Rental di Batola

Dua unit Toyota Avanza yang menjadi barang bukti penggelapan HN dan H. Foto-apahabar.com/Bastian Alkaf

apahabar.com, MARABAHAN – Tindak pidana penggelapan mobil rental yang dilakukan oknum ASN di Barito Kuala, memantik kekecewaan Wakil Bupati H Rahmadian Noor.

Kedua ASN masing-masing berinisial HN (50) dan H (45), dilaporkan pemilik rental H Syahruni (60) lantaran diduga menggadaikan tiga unit mobil yang disewa.

ASN yang bertugas di salah satu kecamatan dan SKPD di Batola tersebut menyerahkan diri ke Polres Batola, Rabu (19/8), sebelum resmi ditahan sehari kemudian.

“Tentu saja kami menyayangkan ASN melakukan tindakan kurang terpuji dan tak patut dilakukan abdi negara. Seharusnya ASN menjadi teladan untuk masyarakat, bukan malah sebaliknya,” seru Rahmadi, Kamis (27/8).

Terkait proses hukum yang berlangsung, hampir dipastikan HN dan H juga mendapatkan sanksi disiplin kepegawaian.

“Oleh karena sudah masuk ranah pidana, kami menunggu putusan hukum yang tetap atau inkrah, sebelum menegakkan sanksi disiplin,” beber Rahmadi.

“Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, salah satu sanksi disiplin yang berpotensi dijatuhkan adalah pemecatan,” tegasnya.

Atas perbuatan tersebut, HN dan H disangkakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Mengutip Pasal 247 PP Nomor 11/2017, PNS dapat diberhentikan akibat melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 tahun.

“Namun selama proses penahanan, mereka sudah dinonaktifkan dari ASN, sesuai Pasal 276 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut,” tandas Rahmadi.

Selain diberhentikan sementara, PNS dimaksud tidak diberikan penghasilan yang berlaku akhir bulan sejak penahanan.

Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Reporter: Bastian Alkaf - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tak Berkategori

Kajian Ramadan Bersama Guru Zuhdi, Mukjizat dan Karomah Adalah Qudrat Allah
apahabar.com

Tak Berkategori

Libur Tahun Baru Sambil Kampanyekan “Asal Kau Bahagia”
apahabar.com

Tak Berkategori

Infinix Zero 8 Segera Hadir di Indonesia, Simak bocorannya
apahabar.com

Tak Berkategori

Temui Sekda, Bawaslu Bahas Usulan Dana Pengawasan Pilwali Banjarmasin
apahabar.com

Tak Berkategori

Siap Bersaing dengan Toyota dan Ford, VinFast Mobil Buatan Vietnam Mulai Didistribusikan
Banjarmasin

Tak Berkategori

Hedeh! Jukir Liar Banjarmasin Bikin Petugas Kelimpungan di Dua Lokasi Ini
apahabar.com

Tak Berkategori

PT Pusri Bukukan Kinerja Positif Selama 2019
apahabar.com

Tak Berkategori

Klarifikasi Dugaan Asusila, KPU Kalsel Panggil Gusti Makmur
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com