Hari Terakhir Penutupan KSPN Loksado, Sejumlah Pelancong Disuruh Putar Balik Puluhan Ribu Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Sembuh Update Banjir Satui & Pantauan Jalan Penghubung Batulicin-Banjarmasin  POPULER SEPEKAN: Banjir Hebat hingga Cekcok Berdarah Warnai Lebaran di Kalsel Update Banjir Satui Tanah Bumbu: Air Sudah Turun, Cuaca Kembali Mendung

Wabup Berang, Sanksi Berat Tunggu Oknum ASN Penggelap Mobil Rental di Batola

- Apahabar.com Kamis, 27 Agustus 2020 - 14:02 WIB

Wabup Berang, Sanksi Berat Tunggu Oknum ASN Penggelap Mobil Rental di Batola

Dua unit Toyota Avanza yang menjadi barang bukti penggelapan HN dan H. Foto-apahabar.com/Bastian Alkaf

apahabar.com, MARABAHAN – Tindak pidana penggelapan mobil rental yang dilakukan oknum ASN di Barito Kuala, memantik kekecewaan Wakil Bupati H Rahmadian Noor.

Kedua ASN masing-masing berinisial HN (50) dan H (45), dilaporkan pemilik rental H Syahruni (60) lantaran diduga menggadaikan tiga unit mobil yang disewa.

ASN yang bertugas di salah satu kecamatan dan SKPD di Batola tersebut menyerahkan diri ke Polres Batola, Rabu (19/8), sebelum resmi ditahan sehari kemudian.

“Tentu saja kami menyayangkan ASN melakukan tindakan kurang terpuji dan tak patut dilakukan abdi negara. Seharusnya ASN menjadi teladan untuk masyarakat, bukan malah sebaliknya,” seru Rahmadi, Kamis (27/8).

Terkait proses hukum yang berlangsung, hampir dipastikan HN dan H juga mendapatkan sanksi disiplin kepegawaian.

“Oleh karena sudah masuk ranah pidana, kami menunggu putusan hukum yang tetap atau inkrah, sebelum menegakkan sanksi disiplin,” beber Rahmadi.

“Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, salah satu sanksi disiplin yang berpotensi dijatuhkan adalah pemecatan,” tegasnya.

Atas perbuatan tersebut, HN dan H disangkakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Mengutip Pasal 247 PP Nomor 11/2017, PNS dapat diberhentikan akibat melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 tahun.

“Namun selama proses penahanan, mereka sudah dinonaktifkan dari ASN, sesuai Pasal 276 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut,” tandas Rahmadi.

Selain diberhentikan sementara, PNS dimaksud tidak diberikan penghasilan yang berlaku akhir bulan sejak penahanan.

Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Reporter: Bastian Alkaf - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Dugaan Pembunuhan Dua Wartawan Jadi PR Kapolri yang Baru
apahabar.com

Hukum

Kaleidoskop 2018: Kabupaten Banjar Jadi Langganan Laka Lantas!
apahabar.com

Hukum

Ditolak Bercinta, Suami Bunuh Istri dan Anak
apahabar.com

Hukum

Transaksi Sabu, 2 Lelaki Diamankan di Pangkalan Ojek Batu Benawa
apahabar.com

Hukum

Kentit Duit Dealer, Perempuan di Batulicin Kabur ke Kutim
apahabar.com

Hukum

BPOM Banjarmasin Berhasil Amankan Kosmetik Ilegal
apahabar.com

Hukum

Polisi Bekuk Sopir Truk Tangki ‘Siluman’ Bermuatan 200 Liter Bio Solar
apahabar.com

Hukum

Selain Dibina, Tukang Bakso Ludahi Mangkuk Akan Jalani Pengetesan Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com