Setelah Tarif 10 Kubik Dihapus, Intip Kerugian PDAM Bandarmasih Belum Dilantik, 5 Calon Kepala Dinas di Banjarmasin Dibuat Waswas Diam-Diam, Penembak Mati Kades Jirak Tabalong Sudah Divonis! Resmi, Tim H2D Laporkan Dugaan Pelanggaran BirinMu ke Bawaslu Kalsel Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kalsel, Penantang BirinMu Beber Sederet Bukti dari Amuntai

Wabup Berang, Sanksi Berat Tunggu Oknum ASN Penggelap Mobil Rental di Batola

- Apahabar.com Kamis, 27 Agustus 2020 - 14:02 WIB

Wabup Berang, Sanksi Berat Tunggu Oknum ASN Penggelap Mobil Rental di Batola

Dua unit Toyota Avanza yang menjadi barang bukti penggelapan HN dan H. Foto-apahabar.com/Bastian Alkaf

apahabar.com, MARABAHAN – Tindak pidana penggelapan mobil rental yang dilakukan oknum ASN di Barito Kuala, memantik kekecewaan Wakil Bupati H Rahmadian Noor.

Kedua ASN masing-masing berinisial HN (50) dan H (45), dilaporkan pemilik rental H Syahruni (60) lantaran diduga menggadaikan tiga unit mobil yang disewa.

ASN yang bertugas di salah satu kecamatan dan SKPD di Batola tersebut menyerahkan diri ke Polres Batola, Rabu (19/8), sebelum resmi ditahan sehari kemudian.

“Tentu saja kami menyayangkan ASN melakukan tindakan kurang terpuji dan tak patut dilakukan abdi negara. Seharusnya ASN menjadi teladan untuk masyarakat, bukan malah sebaliknya,” seru Rahmadi, Kamis (27/8).

Terkait proses hukum yang berlangsung, hampir dipastikan HN dan H juga mendapatkan sanksi disiplin kepegawaian.

“Oleh karena sudah masuk ranah pidana, kami menunggu putusan hukum yang tetap atau inkrah, sebelum menegakkan sanksi disiplin,” beber Rahmadi.

“Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, salah satu sanksi disiplin yang berpotensi dijatuhkan adalah pemecatan,” tegasnya.

Atas perbuatan tersebut, HN dan H disangkakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Mengutip Pasal 247 PP Nomor 11/2017, PNS dapat diberhentikan akibat melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 tahun.

“Namun selama proses penahanan, mereka sudah dinonaktifkan dari ASN, sesuai Pasal 276 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut,” tandas Rahmadi.

Selain diberhentikan sementara, PNS dimaksud tidak diberikan penghasilan yang berlaku akhir bulan sejak penahanan.

Editor: Muhammad Bulkini

Reporter: Bastian Alkaf - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Polisi Sebut Pelaku Pencurian Jenazah Bernyali Besar
apahabar.com

Hukum

R2 Vs Dump Truk di Banjar, Satu Tewas
apahabar.com

Hukum

Edar Sabu, Dua Buruh Angkut Banjarmasin Diciduk
apahabar.com

Hukum

Dua Paket Besar Sabu Giring Buruh Harian di Barabai ke Penjara
apahabar.com

Hukum

Gegara Grup WA, Wakil Rakyat di Banjarbaru Polisikan Koleganya Sendiri
apahabar.com

Hukum

Edan, Lelaki Berumur Ini Cabuli Balita Berusia 4 Tahun
apahabar.com

Hukum

Jadi Tersangka Ujaran Kebencian, Jerinx SID Langsung Ditahan
apahabar.com

Hukum

Gara-gara Knalpot, AR Harus Berurusan dengan Polisi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com