Digeledah KPK, Rumah Bupati HSU Abdul Wahid Jadi Tontonan Warga BREAKING! KPK Geledah Rumah Bupati HSU, Spanduk Panjang Membentang Rumahnya Digeledah KPK, Bupati HSU Abdul Wahid Menghilang Jumlah Kesembuhan Covid-19 di Tanbu Capai 5.593 Pasien KPK Obok-Obok Rumah Bupati HSU, Kapolres Angkat Suara

YLK Minta Gubernur Perjuangkan Penambahan Kuota Elpiji di Kalsel

- Apahabar.com     Kamis, 27 Agustus 2020 - 19:50 WITA

YLK Minta Gubernur Perjuangkan Penambahan Kuota Elpiji di Kalsel

Ilustrasi elpiji 3 kilogram. Foto-detikcom

apahabar.com, BANJARMASIN – Yayasan Perlindungan Konsumen (YLK) buka suara soal kelangkaan elpiji 3 kilogram di Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Kelangkaan elpiji 3 kg di Banjarmasin dan umumnya Kalsel adalah hal yang berulang-ulang. Begitu juga untuk BBM bersubsidi jenis solar dan premium,” ucap Ketua YLK Kalsel, Murjani kepada apahabar.com, Kamis (27/8).

Murjani menduga kurangnya kuota menjadi pemicu kelangkaan elpiji 3 kg di Kalsel.

“Sejauh ini, kuota elpiji 3 kg untuk Kalsel tidak ditambah, sehingga terjadi kelangkaan seperti ini,” kata Murjani.

Bukan hanya di Banjarmasin saja, kata dia, namun sampai ke 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Dalam teori ekonomi, sambung dia, kelangkaan terjadi ketika permintaan semakin meningkat, sedangkan pasokan barang tidak bertambah.

“Sehingga terjadi kekurangan dan berpengaruh terhadap kenaikan harga,” bebernya.

Selain itu, ia menilai permintaan yang meningkat disebabkan meningkatnya jumlah penduduk Kalsel.

“Kalsel itu strategis, maka banyak para pencari kerja yang berdatangan untuk mengadu nasib,” katanya.

Kalsel termasuk daerah pertanian, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit.

“Sehingga secara otomatis sangat berhubungan erat dengan meningkatnya permintaan elpiji 3 kg. Sedangkan kuota tetap,” bebernya.

Apalagi, banyak tumbuh usaha rumahan di masa pandemi Covid-19 ini.

“Ada yang membuat kue, catering, usaha makanan dan minuman. Ini juga faktor yang menjadikan elpiji 3 kg langka,” tegas Murjani.

Ia mengimbau Pertamina, Disperindag, dan Hiswana Migas agar melakukan operasi pasar pada titik tertentu.

Kemudian, kepala daerah diminta untuk mengimbau para PNS atau ASN di Kalsel untuk tidak membeli gas bersubsidi tersebut.

“Begitu pula bagi pelaku usaha makanan dan minuman yang berkecukupan. Kalau perlu kepala daerah membuat regulasi larangan terkait itu,” tambahnya.

Ia berharap Pemrov Kalsel, dalam hal ini Gubernur untuk memperjuangkan penambahan kuota elpiji 3 kg untuk warga Banua.

Selanjutnya, mendorong komisi III DPRD Kalsel bersama Pertamina dan Hiswana Migas melakukan audiensi dengan anggota DPR RI Dapil Kalsel terkait penambahan kouta elpiji 3 kg.

“Sekaligus penambahan BBM bersubsidi jenis solar dan premium,” tandasnya.

Editor: Aprianoor

Editor: Reporter: Muhammad Robby - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Nekat, Pemuda di Amuntai Cabuli Istri Teman Sendiri
apahabar.com

Kalsel

Heboh, Ular Sanca Kembang Masuk Rumah

Kalsel

Update Covid-19 Tanbu: Positif 15 Orang, Sembuh 10
apahabar.com

Kalsel

Polres Balangan Bangun Tempat Ibadah di Asrama
Kotabaru

Kalsel

Sah! Jaksa Tetapkan Kades di Kelumpang Kotabaru Tersangka Pungli
apahabar.com

Kalsel

Warga Tatah Makmur Keluhkan Jalan Rusak
apahabar.com

Kalsel

Petahana Kades Lasung Batu Kembali Unggul
apahabar.com

Kalsel

Budi Ismanto Isi Seminar Jurnalistik di HUT Jurnalisia Online
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com