Razia Tambang Batu Gamping di Jaro, Polisi Tabalong Amankan Ekskavator dan Truk Nekat Takbir Keliling di Kalsel, Simak Sanksi yang Bakal Diterapkan Polisi Subuh Hilang Kontak, Seorang Pria di Telaga Biru Banjarmasin Ditemukan Jadi Mayat Dapat Hidayah, Warga Binaan Lapas Balikpapan Ini Ketika Bebas Ingin Jadi Guru Ngaji Simpan Sabu di Lipatan Kasur, Warga Kelayan Banjarmasin Ini Mati-matian Tak Mengaku

Ambil Alih Perkara Djoko Candra dan Jaksa Pinangki, Pimpinan KPK Putuskan 3 Poin

- Apahabar.com Jumat, 4 September 2020 - 22:07 WIB

Ambil Alih Perkara Djoko Candra dan Jaksa Pinangki, Pimpinan KPK Putuskan 3 Poin

Oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ikut terseret dalam kasus Djoko Tjandra. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Mengacu pada persyaratan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih penanganan perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri.

Lima pimpinan KPK menyepakati bahwa semua dijalankan berdasarkan langkah proporsional dan profesional sesuai aturan. Pimpinan KPK memutuskan tiga poin sebagai berikut:

1. Kami 5 pimpinan KPK satu sikap terkait penanganan perkara Djoko Chandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani kejaksaan dan polri.

2. Pimpinan KPK segera memerintahkan Deputi Penindakan KPK untuk melakukan supervisi atas penanganan perkara tersebut sebagaimana pasal 6 huruf d dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

3. Pimpinan KPK segera mengambil keputusan terkait penanganan perkara dimaksud setelah mendapatkan hasil supervisi dan gelar perkara, sebagaimana pasal 10 A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019.

Pengambilalihan penanganan korupsi dari kepolisian atau kejaksaan diatur dalam Pasal 10A UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK. Adapun syarat-syarat perkara bisa diambil alih KPK diatur dalam Pasal 10A ayat 2, yang berbunyi:

“(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.” ungkap lima Pimpinan KPK yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK RI Alex Marwata, dalam konferensi pers, Jumat (04/9) di kantor KPK RI di Jakarta.

Editor: Syarif

Editor: Uploader - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Sandiaga Terus Ingatkan Pendukungnya Tetap Tenang

Nasional

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab Tiba di Indonesia, Tagar #WelcomeBackIBHRS Trending Topic!
apahabar.com

Nasional

Baleg DPR Sepakati Revisi UU KPK Jadi UU Disahkan di Paripurna
apahabar.com

Nasional

Siti Nurbaya, Calon Menteri Kedua dari NasDem yang Dipanggil Jokowi
apahabar.com

Nasional

Pulihkan Daerah Aliran Sungai, Jokowi Ajak Warga Tanam Pohon
apahabar.com

Nasional

Debat Keempat Capres 2019, Jokowi: Pemerintah Perlu ‘Dilan’
apahabar.com

Nasional

Firli Jadi Ketua, Ramai-Ramai Undur Diri dari KPK
apahabar.com

Nasional

Istri Ustaz Maulana Wafat, Berikut Kisah Cinta Keduanya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com