Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020, Morbidelli Pole Position, Rossi Start Ketiga, Live Trans7 KDRT di Kintap Tala: Cemburu, Suami Tebas Leher Istri Tiga Jadwal Krusial Persib di Liga 1 2020 Bulan Oktober, Madura vs Persib, Persib vs Bali United, PSM Makassar vs Persib Resmi, Mendagri Tunjuk Dua Pjs Wali Kota Banjarbaru dan Bupati Kotabaru BREAKING NEWS: Pelantikan Pjs Bupati Kotabaru dan Wali Kota Banjarbaru Segera Digelar

Ambil Alih Perkara Djoko Candra dan Jaksa Pinangki, Pimpinan KPK Putuskan 3 Poin

- Apahabar.com Jumat, 4 September 2020 - 22:07 WIB

Ambil Alih Perkara Djoko Candra dan Jaksa Pinangki, Pimpinan KPK Putuskan 3 Poin

Oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ikut terseret dalam kasus Djoko Tjandra. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Mengacu pada persyaratan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih penanganan perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri.

Lima pimpinan KPK menyepakati bahwa semua dijalankan berdasarkan langkah proporsional dan profesional sesuai aturan. Pimpinan KPK memutuskan tiga poin sebagai berikut:

1. Kami 5 pimpinan KPK satu sikap terkait penanganan perkara Djoko Chandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani kejaksaan dan polri.

2. Pimpinan KPK segera memerintahkan Deputi Penindakan KPK untuk melakukan supervisi atas penanganan perkara tersebut sebagaimana pasal 6 huruf d dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

Baca juga :  Demokrat Siap Menangkan Ibnu-Ariffin di Pilwali Banjarmasin 2020

3. Pimpinan KPK segera mengambil keputusan terkait penanganan perkara dimaksud setelah mendapatkan hasil supervisi dan gelar perkara, sebagaimana pasal 10 A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019.

Pengambilalihan penanganan korupsi dari kepolisian atau kejaksaan diatur dalam Pasal 10A UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK. Adapun syarat-syarat perkara bisa diambil alih KPK diatur dalam Pasal 10A ayat 2, yang berbunyi:

“(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.” ungkap lima Pimpinan KPK yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK RI Alex Marwata, dalam konferensi pers, Jumat (04/9) di kantor KPK RI di Jakarta.

Baca juga :  Bukan Resesi Ekonomi, Ini yang Membuat Pengusaha Takut 

Editor: Syarif

Uploader - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Dibekuk Tim Siber, Polisi Dalami Motif Pelaku Mengaitkan Kematian Levie
apahabar.com

Nasional

Usai Sri Mulyani, Giliran Eks Gubernur Sulsel ke Istana
apahabar.com

Nasional

Kontroversi Anji dan Hadi Pranoto, IDI Imbau Influencer Cek Sumber
apahabar.com

Nasional

Isyarat Kematian Khairullah, Begal Sapi Penembak Polisi Tala dan Permintaan Maaf Keluarga
apahabar.com

Nasional

BIN Kini di Bawah Presiden Langsung, Simak Penjelasan Mahfud
apahabar.com

Nasional

Terkait Penghentian Umrah, Ma’ruf Amin: Pemerintah Sedang Negosiasi dengan Arab Saudi
apahabar.com

Nasional

Kasus Kecelakaan Maut Speedboat di Sungai Sebangau Dilimpahkan ke Denpom
apahabar.com

Nasional

RSUD Terbakar, Enam Bayi Dievakuasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com