Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 275.213, Letjen Doni Sebut OTG Silent Killer Buron, Suami Penggorok Istri di Kintap Tala Kuasai Medan Pelarian KDRT di Kintap Tala: Cemburu, Suami Tebas Leher Istri Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2020, Live Trans7, Kans Rossi Podium Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020, Morbidelli Pole Position, Rossi Start Ketiga, Live Trans7

Diduga Lakukan Gratifikasi, KPK Tahan Tersangka HTS Bersama Mantan Bupati Subang

- Apahabar.com Kamis, 10 September 2020 - 22:48 WIB

Diduga Lakukan Gratifikasi, KPK Tahan Tersangka HTS Bersama Mantan Bupati Subang

Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan tersangka HTS alias Heri yang merupakan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Subang tahun 2012 -2016.

KPK sebelumnya telah menetapkan HTS sebagai tersangka sejak Oktober 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan terpidana OS alias Ojang yang merupakan Bupati Subang Periode 2013–2018.

Alasan KPK melakukan penahanan terhadap tersangka tidak lain untuk kepentingan penyidikan. Tersangka ditahan selama 20 hari terhitung mulai hari ini, Kamis (10/9) sampai dengan Selasa (29/9) di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur, sebagaimana terungkap dalam konferensi pers di gedung KPK RI, Kamis (10/9).

Sebagai tindakan awal dari protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1.

Pada November 2012, tersangka HTS selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Pemkab Subang, diperintahkan oleh OS sang Bupati saat itu untuk mengumpulkan uang yang diduga berasal dari para calon peserta yang akan mengikuti seleksi tes pengadaan pegawai CPNS Pemkab Subang dari pegawai Kategori 2 (K2) yang dilaksanakan pada 2013.

Perintah sang Bupati pun dilakukan tersangka HTS dengan mengumpulkan para stafnya untuk membantu mengkondisikan kepada para peserta calon CPNS K2 untuk menyiapkan uang kelulusan yang jumlahnya bervariasi antara Rp50 juta sampai Rp70 juta.

Diperkirakan pengumpulan uang tersebut diduga berlangsung dari akhir tahun 2012 hingga tahun 2015.

Untuk memperkuat dugaan tersebut, penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa tersangka HTS diduga menerima gratifikasi sejumlah uang dari para calon peserta CPNS dari 2012 sampai 2015 atas perintah Bupati OS dengan total Rp20 miliar.

Terungkap jika uang tersebut diduga diberikan oleh tersangka HTS kepada berbagai pihak antara lain kepada OS selaku Bupati Subang periode 2013-2018 menerima total uang Rp7, 8 miliar dan pihak-pihak lain serta tersangka HTS juga menerima sebesar Rp3 miliar.

Terkait perkara ini, KPK telah melakukan penyitaan dari tersangka HTS uang sebesar Rp105 juta, sebidang tanah seluas 270 meter persegi serta bangunan yang berada di Jalan Cukang . Demikian juga terhadap NH mantan Kepala BKD Subang berupa 1 unit mobil Mazda CX 5 2.0 L AT High.

“Atas perbuatan tersebut, tersangka HTS bersama OS Bupati Subang periode tahun 2013-2018, melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkap Deputi Penindakan dan Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Setiap kepala daerah dan penyelenggara negara sudah jelas dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang juga jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Perbuatan ini sangat menciderai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Untuk itu KPK mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya agar tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan dengan tidak melakukan praktik dan perilaku yang koruptif dengan kewenangan yang dimilikinya.(*)

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Adik Gus Dur KH Hasyim Wahid Wafat, Dimakamkan di Jombang
apahabar.com

Nasional

13 Penerbangan Dibuka, Penumpang di Soekarno-Hatta Membeludak
apahabar.com

Nasional

Malam Pergantian Tahun, Jokowi Sapa Warga di Yogyakarta
apahabar.com

Nasional

PSBB di Malang Raya Diterapkan Mulai 17 Mei
apahabar.com

Nasional

Ridwan Kamil Ungkap Banyaknya Sistem Pertahanan Air di Jabar Jebol
apahabar.com

Nasional

Kebakaran Kejagung, Apa Kabar Berkas Perkara Djoko Tjandra?

Nasional

Misteri Perkataan Aminah, Istri yang Tewas Ditikam di Kandangan
apahabar.com

Nasional

Lanjutan Sidang Ratna Sarumpaet Hari Ini, 6 Saksi Akan Dihadirkan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com