Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 275.213, Letjen Doni Sebut OTG Silent Killer Buron, Suami Penggorok Istri di Kintap Tala Kuasai Medan Pelarian KDRT di Kintap Tala: Cemburu, Suami Tebas Leher Istri Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2020, Live Trans7, Kans Rossi Podium Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020, Morbidelli Pole Position, Rossi Start Ketiga, Live Trans7

Doni Monardo: Pemprov DKI Jakarta Belum Pernah Mencabut PSBB

- Apahabar.com Senin, 14 September 2020 - 10:56 WIB

Doni Monardo: Pemprov DKI Jakarta Belum Pernah Mencabut PSBB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo berbicara dalam sebuah konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (8/6). Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mencabut dan masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Artinya, sejak diberlakukan sampai saat ini PSBB total sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta.

“Dari awal pemerintah DKI Jakarta itu belum pernah mencabut PSBB. Saya ulangi lagi, sejak awal pemberlakuan PSBB, Pemerintah DKI Jakarta belum pernah mencabut,” katanya dalam dialog bertajuk “Radio Bertanya, Doni Monardo Menjawab” di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, Graha BNPB Jakarta, Minggu (13/9).

“Jadi sepanjang waktu sampai dengan sekarang ini adalah ya PSBB,” ujar menegaskan.

Dia mengatakan pemerintah telah mengambil langkah tepat untuk mengeluarkan aturan PSBB melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 Maret, kendati pemerintah juga memiliki opsi untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam hal itu, selama status kekarantinaan yang diambil tiap pemerintah daerah (pemda) masih sesuai dengan Perpres Nomor 11/2020 tersebut, maka aturan itu harus ditaati oleh seluruh aspek.

“Jadi DKI Jakarta sekali lagi tidak pernah mengubah status. Selalu PSBB,” kata dia.

Baca juga :  MAR Calon Wakil Bupati Tanbu Nomor 1 Berbagi Masker di Pasar Karang Indah

Doni juga mengatakan bahwa sebelum memutuskan untuk menerapkan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan Covid-19, termasuk dengan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Apabila data masih menunjukkan adanya peningkatan kasus, maka tiap daerah, termasuk DKI Jakarta, akan diminta untuk tidak melakukan pelonggaran aturan.

“Sebelum ada keputusan yang diambil oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, beliau juga selalu konsultasi kepada saya. Status masih merah. Merah adalah status tinggi, maka jangan dikendorkan,” kata dia.

Dalam memberikan rekomendasi kepada setiap daerah, termasuk Pemerintah DKI Jakarta, Doni juga secara tegas mengatakan bahwa implementasinya harus selalu didasarkan pada data valid sebagai acuan, sehingga keputusan yang diambil tidak salah langkah dan justru memperburuk keadaan.

“Jadi kalau kemarin implementasi dari aturan itu cenderung agak dilonggarkan nah sekarang agak diketatkan, tetapi ingat. Tidak ada perubahan status,” katanya.

Ia menjelaskan PSBB bukanlah karantina wilayah atau seperti yang lebih dikenal sebagai lockdown.

“PSBB ya PSBB, bukan lockdown. Kalau lockdown baru itu pelarangan [segala aktivitas, red.],” kata dia.

Baca juga :  Duel Rebutan Anak di Jalan Jati Banjarmasin, Pelaku Datang dengan Samurai Terhunus

Sebelumnya, pemerintah telah mengambil langkah untuk melaksanakan Perpres Nomor 11 Tahun 2020 tentang PSBB, sehingga penanganan Covid-19 dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dapat dilakukan bersama-sama.

“Presiden dari awal tidak memilih opsi itu, karena kalau itu diambil maka masyarakat kita yang bekerja harian itu tidak akan bisa mendapat penghasilan,” kata dia.

Doni juga menjelaskan bahwa dalam konsep Satgas Penanganan Covid-19 atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebelumnya, seluruh pengambilan dan implementasi dari setiap kebijakan memiliki tahapan-tahapan yang harus dijalani.

Tahapan-tahapan tersebut meliputi prakondisi, seperti simulasi, timing atau implementasi pada waktu yang tepat, prioritas, koordinasi pusat dan daerah yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi.

“Ini terjadi terus. Saya sering berkomunikasi dan secara rutin dengan seluruh gubernur di seluruh provinsi untuk selalu bertukar pikiran,” kata Doni.

“Jadi kalau ada yang kira-kira perlu dievaluasi atau perlu diubah ya tahapan itu yang dilakukan. Selama konsep ini berjalan dengan baik, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tambahnya.(Ant)

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

BMKG: Winangun-Manado Terekam 9 Kali Gempa
apahabar.com

Nasional

Idul Fitri Momentum Pererat Persaudaraan  
Update 8 April: 1.939 Orang MD akibat Corona di Amerika

Nasional

Update 8 April: 1.939 Orang MD akibat Corona di Amerika
apahabar.com

Nasional

Hari Pers Nasional, Pertamina Ajak Jurnalis “Move On”
apahabar.com

Nasional

Ke Korea Selatan, Presiden Akan Perkuat Kerja Sama Bidang Ekonomi
apahabar.com

Nasional

Tanggapi Bom Medan, Menag: Fenomena Ajaran Agama Disalahpahami
apahabar.com

Nasional

BMKG: Gempa 7,0 SR di Maluku Utara Jenis Dangkal
apahabar.com

Nasional

25 Terduga Teroris yang Diamankan di Palangkaraya dan Gumas Jaringan Uzla
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com