Razia Tambang Batu Gamping di Jaro, Polisi Tabalong Amankan Ekskavator dan Truk Nekat Takbir Keliling di Kalsel, Simak Sanksi yang Bakal Diterapkan Polisi Subuh Hilang Kontak, Seorang Pria di Telaga Biru Banjarmasin Ditemukan Jadi Mayat Dapat Hidayah, Warga Binaan Lapas Balikpapan Ini Ketika Bebas Ingin Jadi Guru Ngaji Simpan Sabu di Lipatan Kasur, Warga Kelayan Banjarmasin Ini Mati-matian Tak Mengaku

DPRD Banjarmasin Targetkan Tiga Raperda Rampung Akhir Tahun

- Apahabar.com Senin, 14 September 2020 - 19:16 WIB

DPRD Banjarmasin Targetkan Tiga Raperda Rampung Akhir Tahun

Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin bersama pihak pemerintah Kota Banjarmasin. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Banjarmasin yakni Revisi Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Perubahan Badan Hukum PDAM Bandarmasih, dan ketiga Raperda tentang Parawisata Halal.

Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin Arufah Arif menargetkan finalisasi ketiga Raperda itu dapat diselesaikan dalam tempo waktu tiga bulan. Ketiga Raperda usulan Pemkot Banjarmasin itu lanjut Arufah, sangatlah penting sebagai payung hukum terkait terkait kebijakan perubahan badan hukum PDAM, RTRW, dan Wisata Halal, karena dinilai sangat mendesak dan diharapkan disahkan paling lambat akhir tahun 2020 ini.

Dikatakan Arufah, untuk Pansus Perubahan Badan Hukum PDAM diketuai HM Faisal Hariyadi, Pansus RTRW diketuai Arupah Arief dan Pansus Parawisata Halal di ketuai Hilyah Aulia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diharapkan Pansus ketiga Raperda bekerja secara maksimal.

“Saat ini Pansus sudah berjalan dan ditargetkan akhir tahun sudah disahkan Peraturan Daerah (Perda) hasil revisi menggantikan aturan terdahulu sebagai payung hukum yang bisa digunakan Pemkot Banjarmasin,” jelasnya.

PDAM Berubah menjadi Perseroda

Sebagai Wakil Ketua Pansus Perubahan Badan Hukum PDAM Bandarmasih, Bambang Yanto Permono menjelaskan, Rencana perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) masih dalam tahap penggodokan Pansus DPRD Banjarmasin.

Hal itu dikatakan Politisi Partai Demokrat Banjarmasin ini, karena berhubungan dengan fungsi DPRD Banjarmasin sebagai lembaga pengawasan yang bisa saja hilang jika PDAM Bandarmasih berubah status menjadi Perseroda.

apahabar.com

Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin bersama pihak pemerintah Kota Banjarmasin. Foto-istimewa

“Ketika statusnya berubah menjadi Perseroda, fungsi dewan sebagai pengawasan tidak ada lagi. Hal itu yang masih kami perjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam membuat sebuah kebijakan idealnya tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting pengawasan legsilatif dalam setiap kebijakan pemerintah,” terang Bambang Yanto.

Perubahan status badan hukum PDAM Bandarmasih lanjut Bambang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun rencana peralihan status PDAM menjadi Perumda terganjal dengan restu pemerintah provinsi, karena tidak ingin melepas sahamnya, bahkan dicicil sekalipun oleh pemerintah kota.

“Tiga tahun sejak 2016 tidak ada lagi penyertaan modal dari Pemprov dan Pemkot. Salah satu jalan keluar adalah mengubah status badan hukum PDAM Bandarmasih menjadi Perseroda,” bebernya.

Halal Tourisme Bagi Banjarmasin

Yang tidak kalah menarik adalah penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Wisata Halal. Raperda ini menruut Ketua Pansus Raperda Wisata Halal Hilyah Aulia, merupakan satu upaya memaksimalkan sektor wisata. Pemkot Banjarmasin saat ini lanjutnya, menyusun sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Wisata Halal atau Halal Tourisme seperti beberapa daerah di Indonesia.

“Beberapa daerah seperti Lombok, Jambi dan lainnya menjadi perhatian kami, bagaimana agar juga bisa diterapkan di Banjarmasin. Outputnya cukup besar mendongkrak perekonomian daerah,” ucap Hilyah Aulia.

apahabar.com

Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin bersama pihak pemerintah Kota Banjarmasin. Foto-istimewa

Wisata halal yang dimaksud, lanjut Hilyah, untuk memperkuat dan mempertegas semua elemen pendukung seperti Perhotelan, Restoran, dan lainnya, agar memberikan kepastian dan sarana pendukung bagi berkembangnya pariwisata di Banjarmasin.

“Hotel, rumah makan, dan sarana pendukung lainnya, wajib menyediakan sarana beribadah bagi wisatawan. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan kunjungan wisata, salah satunya sungai, yang jadi andalan Banjarmasin,” harap politisi PKB itu.

Wisata halal ujar Hilyah, bukan berarti hanya memperhatikan sarana dan fasilitas tertentu saja, namun lebih memperkuat dan memberi kenyamanan bagi masyarakat atau wisatawan, khususnya menjaga kepastian bagi wisatawan dalam hal kehalalan. Terutamanya tempat-tempat kuliner yang dikunjungi wisatawan.

“Wisatawan akan lebih yakin dan merasa aman jika memang potensi yang kita tawarkan aman, nyaman, dan halal tentunya. Hal ini akan mendongkrak kunjungan wisatawan ke Banjarmasin yang sudah dikenal secara nasional hingga mancanegara,” tutupnya. (adv)

Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

DPRD

DPRD Kalsel

Komisi I DPRD Kalsel Dukung Realisasi Pembuatan Embung di HST
apahabar.com

DPRD Kalsel

Ingin Kejelasan Hubungan PMKS-AMKS, DPRD Kalsel Diskusi Bareng KNPI
apahabar.com

DPRD Kalsel

‘Ditalak’ Batola, Komisi IV Sindir BPJS Cari Untung Semata
apahabar.com

DPRD Kalsel

Antisipasi Covid-19, Ruang Kerja Ketua DPRD Kalsel pun Disterilkan
Pansus

DPRD Kalsel

Hasanudin Murad Usul Cukup Satu Pansus Bahas LKPj
dprd kalsel

DPRD Kalsel

Masyarakat Berharap Kehadiran Pemprov Kalsel Terasa Hingga Desa

DPRD Kalsel

Reses di Tala, Anggota DPRD Kalsel Imam Kanapi Genjot Ekonomi Daerah
apahabar.com

DPRD Kalsel

Sidak DPRD Kalsel, Proyek Bandara Syamsudin Noor Sudah 89 Persen
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com