Canggih, Banjarmasin Kini Punya ADM, Sanggup Cetak 100 e-KTP Sehari Evakuasi Korban Erupsi Semeru, Dua Helikopter-Tiga Kompi TNI Dikerahkan Empat Program Bank Indonesia Majukan UMKM Busyet! Buaya Masuk Rumah Warga Saat Banjir di Kaltim Lama Buron, Mantan Kades di Katingan Tilap Dana Desa Rp 1,1 M Berhasil Diringkus di Kapuas

Ibnu Sina Cabut Kebijakan Air 10 Kubik, Ombudsman: Dia Pandai Memanfaatkan Momentum

- Apahabar.com     Kamis, 17 September 2020 - 11:40 WITA

Ibnu Sina Cabut Kebijakan Air 10 Kubik, Ombudsman: Dia Pandai Memanfaatkan Momentum

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina cabut kebijakan air 10 kubik. Ilustrasi. Foto-net

apahabar.com, BANJARMASIN – Pencabutan kebijakan tarif dasar 10 kubik pemakaian air bersih PDAM Bandarmasih oleh Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina menuai sejumlah pertanyaan.

Terkesan mendadak, kebijakan ini bahkan disangkut pautkan dengan pencalonan diri Ibnu sebagai wali kota untuk periode mendatang. Kepala Ombudsman perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid, menilai hal ini sah-sah saja sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar.

“Sah-sah saja, berarti dia pandai memanfaatkan momentum,” kata Majid saat dihubungi apahabar.com, Kamis (17/9) pagi.

Tak menampik, strategi yang dilakukan Ibnu menjadi peluang besar bagi dirinya yang masih memegang jabatan resmi sebagai kepala daerah. Walau begitu, kebijakan ini tentunya menguntungkan dan berpihak pada sisi masyarakat.

“Kebijakan populis, itu dalam politik biasa saja. Pasti ada sangkut pautnya dengan pilkada, tetapi momentum itu dimanfaatkan dan bersamaan menguntungkan masyarakat,” nilainya.

Dalam hal ini, kata Majid, tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Sebab, pemerintah tentunya melakukan sejumlah pertimbangan atas aturan tersebut.

“Tidak ada yang rugi. Karena PDAM tidak dalam konteks mencari untung tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi pemerintah pun, pasti sudah dihitungnya, ” tuturnya

Sebagai pengingat, PDAM Bandarmasih pada 2017 lalu membuat kebijakan tarif dasar pemakaian air bersih sebanyak 10 kubik. Kebijakan ini juga telah disetujui pemerintah kota dan berujung menimbulkan protes pada masyarakat.

“Ini memang kebijakan yang sudah lama diprotes tetapi tidak diindahkan. Maka, mungkin ini momentum bagi wali kota untuk mengambil kesempatan bahwa ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, ” imbuhnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Bundaran Padang Batung Siap Dibangun
Jokowi

Kalsel

Jokowi ke Tanah Bumbu, Dandim Rahmat Gelar Ribuan Pasukan
apahabar.com

Kalsel

Ribuan Napi di Kalsel Diganjar Remisi, Ini Rinciannya
apahabar.com

Kalsel

Selama Karhutla di Batola, Camat Dilarang Meninggalkan Wilayah
apahabar.com

Kalsel

Tenang, DLH Banjarmasin Jamin Kebersihan Saat Salat ID Esok
apahabar.com

Kalsel

‘Unik’, TPS di Banjarmasin Ini Berada di Bawah Jembatan
Perayaan Tak Biasa Hari Teater Sedunia di Kalsel

Kalsel

Perayaan Tak Biasa Hari Teater Sedunia di Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Pemkot Banjarmasin Lelang 5 Jabatan Setingkat Kadis, Cek Daftarnya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com