Sekolah Tatap Muka di Kalsel, Banyak Laporan Kekhawatiran Ortu Rontok Lagi! Bawaslu RI Tolak Laporan Keberatan Denny Indrayana Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi Belum Tentu Dibekap Sang Ibu, Biang Kematian 2 Bocah Benawa HST Jadi Misteri 16 Hari Anti-Kekerasan, Aktivis Perempuan Kampanyekan Kesetaraan Gender di Banjarmasin

Ikut Kampanye di Pilgub Kalsel 2020, Dewan Tak Boleh Pakai Mobil Dinas 

- Apahabar.com Kamis, 10 September 2020 - 11:03 WIB

Ikut Kampanye di Pilgub Kalsel 2020, Dewan Tak Boleh Pakai Mobil Dinas 

Anggota DPRD Kalsel tidak diperbolehkan memakai fasilitas kedinasan selama kampanye. Foto-Istimewa

apahabar.com BANJARMASIN – Ikut dalam tim Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kalsel tahun 2020, anggota dewan tak boleh memakai fasilitas kedinasan.

Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, HAM Rozaniansyah mengatakan, anggota dewan yang ingin berkampanye, harus minta izin kepada Pimpinan DPRD Kalsel.

“Ya, mereka harus izin dulu, dan harus disesuaikan dengan kegiatan di kedewanan,” katanya, pada apahabar.com, Kamis(10/9) pagi 09.00 wita.

Alasannya, untuk mengkoordinasikan posisi yang ditinggal bersangkutan kepada sesama rekannya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), supaya tidak menghambat kinerja dewan.

Rozaniansyah atau yang kerap disapa Nunung itu menyebut, anggota dewan yang turun kampanye, agar tak untuk menggunakan faslitas mobil dinas dilingkungan Setwan Kalsel.

“Kita tidak mengakomodir itu, apapun kegiatannya, karena kami hanya mengakomodir kegiatan dewan sesuai ranahnya,” sambungnya.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) nomor 9/2004 pasal 22 menyebutkan dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pejabat Negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara yang berada di bawah kewenangannya.

Sejumlah poin fasilitas negara yang dimaskud adalah:

a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya;

b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya serta bahan-bahan.

Sesuai jadwal KPU, masa kampanye dimulai 26 september mendatang atau 3 hari setelah penetapan calon dalam Pilkada 9 Desember 2020 ini.

Hanya ada 2 koalisi paslon yang mendaftar ke KPU memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubenur Kalsel, yakni Paslon duet mantan Wamenkumham era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana dan mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu, Difriadi Darjat (Denny-Difriadi). Mereka diusung Gerindra, Demokrat dan PPP, dan parpol non parlemen berkarya dengan total 15 kursi parlemen.

Sedangkan paslon kedua, H Sahbirin-Muhidin disokong koalisi gemuk, Golkar, PAN, PKS, NasDem, PDIP, PKB, dan parpol non parlemen, PKPI, PSI dan Perindo dengan total 40 kursi parlemen.

Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Reporter: Rizal Khalqi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Pangdam VI/Mulawarman ‘Larang’ Warga Kalsel ke Jakarta 22 Mei
apahabar.com

Kalsel

Menilik Dana Awal Kampanye Pilwali Banjarmasin, Ibnu-Arifin Rp 50 Juta, Khairul Saleh-Habib Ali Cuma Rp 100 Ribu
apahabar.com

Kalsel

JMSI Ajukan Penangguhan Penahanan Eks Pemred Banjarhits
Penyemprotan Disinfektan di Banjarmasin Dikritik

Kalsel

Penyemprotan Disinfektan di Banjarmasin Dikritik
apahabar.com

Kalsel

Berantas Narkoba Oknum Narapidana, Lapas Karang Intan Rutin Merazia
apahabar.com

Kalsel

Kualitas Panwascam Kota Banjarmasin Digenjot Lewat Bimtek

Kalsel

KPH Tabalong Serahkan Anak Bekantan Hasil Temuan Warga Muara Uya ke BKSDA Banjarbaru
apahabar.com

Kalsel

Cuma Tampung 84 Siswa, Pendaftar di SDN Pasar Lama Membeludak
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com