Cara Nonton Live Streaming El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Bein Sport & Vidio.com Malam Ini Jam Tayang & Link Live Streaming UFC 254 Khabib vs Gaethje di ESPN+, Duel Dua Juara! Jadwal Timnas U16 Indonesia vs UEA Malam Ini, Live NET TV & Live Streaming Mola TV, Prediksi Skor! Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan Live Mola TV! MU vs Chelsea di Liga Inggris, Prediksi Skor, Line up dan Link Streaming Siaran Langsung

KPK Sebut 3 Modus Korupsi Kepala Daerah: dari Gratifikasi, Jual Beli Jabatan, Hingga Kickback

- Apahabar.com Rabu, 30 September 2020 - 21:20 WIB

KPK Sebut 3 Modus Korupsi Kepala Daerah: dari Gratifikasi, Jual Beli Jabatan, Hingga Kickback

Korupsi kepala daerah kerap terjadi dan menjadi tantangan bangsa ini. Foto-Ilustrasi/Tribun Jabar

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada ratusan kasus korupsi kepala daerah yang terjadi sepanjang 2004 hingga Mei 2020.

Direktur Dikyanmas KPK, Giri Suprapdiono mengatakan korupsi kepala daerah kerap terjadi dan menjadi tantangan bangsa ini.

“Berdasarkan catatan KPK antara 2004 hingga Mei 2020, telah terjaring 119 kasus korupsi yang melibatkan walikota/bupati dan wakilnya. Lalu, ada 21 kasus korupsi yang dilakukan oleh gubernur,” ujar Giri dalam sambutan Pembekalan kepada calon kepala daerah dan penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, secara virtual Rabu (30/9) siang.

Dalam rilis yang diterima apahabar.com, Koordinator Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah VIII KPK, Dian Patria, menyebutkan modus korupsi kepala daerah tidak jauh dari tiga cara, yaitu suap dan gratifikasi dalam pemberian izin, jual beli jabatan, dan kickback dalam pengadaan barang dan jasa.

Korupsi kepala daerah, sambung Dian, berkaitan erat dengan “balas jasa” atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai proses pemungutan suara.

“Dalam beberapa tahun terakhir, KPK mendampingi kepala daerah dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Yang utama adalah program koordinasi dan monitoring yang termuat dalam Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Terintegrasi KPK, mencakup delapan fokus area,” ungkap Dian.

Sementara itu pembekalan pertama secara virtual itu menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yaitu Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia Eko Prasojo, Koordinator Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah VIII KPK Dian Patria, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad.

Kegiatan pertama ini juga diikuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan penyelenggara Pilkada di keempat daerah bersangkutan. Selain itu, pembekalan ini dihadiri pula oleh seluruh calon kepala daerah di empat wilayah tersebut, yang terdiri atas 1 (satu) provinsi, 3 (tiga) kota dan 23 (dua puluh tiga) kabupaten.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Cek Situs BUMN, 11 Ribu Lowongan Kerja Bakal Dibuka
apahabar.com

Nasional

KPK Akan Sorot Pelaksanaan PPDB 
apahabar.com

Nasional

Momen Bagus Datangkan Presiden Jokowi ke Banua
apahabar.com

Nasional

Cukai Kantong Plastik Tumbuhan Kompetisi Industri Lokal
apahabar.com

Nasional

Sahkan RUU Cipta Kerja, Instagram Puan Diserbu, Ketua ProDem: Jokowi Akan Diminta Pertanggungjawaban di Akhirat
apahabar.com

Nasional

Ramai-Ramai Pasang Plang di Kaltim, Calon Ibu Kota RI
apahabar.com

Nasional

Hadapi Karhutla, Kalsel Bentuk Satgas Doa hingga Salat Minta Hujan
apahabar.com

Nasional

Prihatin Kasus AU, Jokowi Perintahkan Kapolri Bertindak Tegas
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com