PN Martapura Putuskan Camat Aluh-Aluh Melanggar Netralitas ASN Kembali, Duta Zona Selatan Batola Memenangi Atak Diang Kawal Pilkada Serentak, Polda Kalsel Komitmen Tegakkan Netralitas Tapin Berpotensi Tinggi di Sektor Energi Terbarukan, Pertanian, dan Parawisata Debat Kedua Pilbup Tanbu: SHM – MAR Komitmen Majukan Pelaku UMKM di Bumi Bersujud

KPK Soroti Praktik Korupsi Sektor Swasta di Pilkada

- Apahabar.com Minggu, 13 September 2020 - 14:23 WIB

KPK Soroti Praktik Korupsi Sektor Swasta di Pilkada

Pilkada Serentak 2020, KPK, Menko Polhukam, Mahfud MD, Firli Bahuri, Peran Swasta di Pilkada, Praktik Kotor Swasta, apahabar.com

apahabar.com, JAKARTA – Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, yang pernah menyebutkan praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan, nampak diamini Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) H Firli Bahuri.

Mahfud bahkan juga menegaskan praktik tersebut tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan.

Senada dengan Mahfud, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H Firli Bahuri juga menegaskan bahwa fakta yang ada, memang menunjukkan korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan wali kota.

Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada. Pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktek kolusi dan korupsi, baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya jika paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah,” kata Firli menjawab pertanyaan media, Minggu (13/09).

Menurut Firli, korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan.

“Para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumberdana Pilkada dari kalangan swasta,” tegas Ketua KPK ini.

Mantan Kabaharkam Polri itu meneruskan korupsi melibatkan swasta terbukti dari kasus fee proyek mendominasi dari pengungkapan korupsi.

“Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta,” tegasnya.

Perlu Perbaikan Sistem Pilkada

Firli menyebut, fakta bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta, maka menurut dia perlu adanya perbaikan sistem politik dan Pilkada.

“Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” tegasnya.

Terkait pemberantasan korupsi tersebut, lanjut Firli, KPK lakukan melalui tiga pendekatan. Tiga pendekatan tersebut menjadi core bussiness KPK.

Pendekatan pendidikan masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain. Pertama, jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK sampai dengan Pergurusn Tinggi.

Kedua, penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) dan swasta.

“Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara Negara,” tegas Firli.

Selanjutnya kata Ketua KPK itu, pencegahan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan, dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem.

Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan system, sehingga untuk itu perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada.

“Sesuai dengan teori yang pernah saya ketahui bahwa korupsi itu juga muncul disebabkan oleh sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system),” ujar Firli.

Jadi lanjut Firly, keberadaan direktorat monitoring yang melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah khususnya dalam upaya perbaikan sistem (politik, ekonomi, perijinan, pelayanan publik).

“Apakah sistemnya gagal, sistemnya lemah atau sistemnya buruk. Adapun pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (law enforcement approach),” urai Firli.

Untuk itu tegas Firli kembali pentingnya pemberantasan korupsi pada sektor swasta karena berkorelasi erat dengan korupsi oleh penyelenggara Negara.

“Jadi bisa dikatakan pada saat bersamaan dalam satu kesempatan terjadi praktek korupsi karena dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pihak swasta secara bersama,” pungkasnya.(*)

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kantor Hanura di Cipayung Jakarta Disegel, Ada Apa?
apahabar.com

Nasional

Demi Penanganan Covid-19, Pemerintah Revisi APBN 2020
apahabar.com

Nasional

Pesawat Militer TNI AU Jatuh di Kampar Riau Timpa Rumah Warga
apahabar.com

Nasional

Giliran Pengantin Baru Jadi Foto Model Jalan Rusak
apahabar.com

Nasional

Ratusan TKI Dideportasi ke Kaltara 2 Hari Berturut-turut
apahabar.com

Nasional

Viral Emak Ngamuk karena Motornya Diangkut, Nah Dishub Sudah Benar atau Malah Bikin Salah?
apahabar.com

Nasional

Sekardangan Menjadi Kampung Terinovatif di Sidoarjo Berkat Sampah
apahabar.com

Nasional

Ungkap Kematian Editor Metro TV, Polisi Cari Barbuk Lain
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com