Kronologi Lengkap Ambruknya Pilar Jembatan HKSN Banjarmasin Versi Pemerintah VIDEO: Detik-Detik Evakuasi Pekerja Proyek Jembatan HKSN Banjarmasin Pilar Ambruk, Jembatan HKSN Banjarmasin Jadi Tontonan Warga Pilu Bocah Difabel Yatim di Kotabaru, Sekolah Lagi Berkat Bantuan Polisi Dermawan Breaking News: Pengundian Nomor Urut Pilkada Tanbu, Cuncung-Alpiya Datang Paling Awal

KPK Soroti Praktik Korupsi Sektor Swasta di Pilkada

- Apahabar.com Minggu, 13 September 2020 - 14:23 WIB

KPK Soroti Praktik Korupsi Sektor Swasta di Pilkada

Pilkada Serentak 2020, KPK, Menko Polhukam, Mahfud MD, Firli Bahuri, Peran Swasta di Pilkada, Praktik Kotor Swasta, apahabar.com

apahabar.com, JAKARTA – Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, yang pernah menyebutkan praktik korupsi pada sektor swasta ternyata begitu mengerikan, nampak diamini Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) H Firli Bahuri.

Mahfud bahkan juga menegaskan praktik tersebut tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Sehingga menurut Mahfud, sangat penting juga untuk dilakukan pencegahan.

Senada dengan Mahfud, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi H Firli Bahuri juga menegaskan bahwa fakta yang ada, memang menunjukkan korelasi kuat antara korupsi di sektor swasta dengan para kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan wali kota.

Sehingga praktik korupsi di swasta harus diberantas dengan pencegahan dan penindakan yang tegas.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menkopolhukam, benar. Memang sektor swasta juga saat ini tidak terlepas dari praktik-praktik korupsi dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya dalam Pilkada. Pihak swasta yang berperan sebagai sponsor paslon, pada akhirnya akan melakukan praktek kolusi dan korupsi, baik pada saat Pilkada berlangsung dan setelahnya jika paslon yang disponsorinya menang dan memegang jabatan sebagai Kepala Daerah,” kata Firli menjawab pertanyaan media, Minggu (13/09).

Menurut Firli, korupsi melibatkan pihak swasta karena para pelaku korupsi dan penyelenggara negara itu bekerja sama dengan pihak swasta terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan pembuat kebijakan.

“Para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumberdana Pilkada dari kalangan swasta,” tegas Ketua KPK ini.

Baca juga :  Positif Covid-19 Bertambah, IDI Kaltim Cemas Pilkada Serentak Picu Klaster Baru

Mantan Kabaharkam Polri itu meneruskan korupsi melibatkan swasta terbukti dari kasus fee proyek mendominasi dari pengungkapan korupsi.

“Pengalaman empiris saat saya Deputi Penindakan KPK, angka tertinggi pelaku korupsi yang tertangkap tangan pada tahun 2018, sebanyak 30 kasus korupsi dengan 122 tersangka dan itu terdapat 22 kepala daerah. Semuanya karena suap menyuap, fee proyek dengan pihak swasta,” tegasnya.

Perlu Perbaikan Sistem Pilkada

Firli menyebut, fakta bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) itu sumber dana Pilkada dari kalangan swasta, maka menurut dia perlu adanya perbaikan sistem politik dan Pilkada.

“Jadi sistem politik dan pilkada yang perlu diperbaiki. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan,” tegasnya.

Terkait pemberantasan korupsi tersebut, lanjut Firli, KPK lakukan melalui tiga pendekatan. Tiga pendekatan tersebut menjadi core bussiness KPK.

Pendekatan pendidikan masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain. Pertama, jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK sampai dengan Pergurusn Tinggi.

Kedua, penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) dan swasta.

“Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara Negara,” tegas Firli.

Baca juga :  Pemprov Kalsel Lantik Satu Pejabat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa

Selanjutnya kata Ketua KPK itu, pencegahan sasaran menghilangkan peluang dan kesempatan, dengan merasuk kepada perbaikan, penyempurnaan dan penguatan sistem.

Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan system, sehingga untuk itu perlu dilakukan penelitian dan pengembangan guna menelaah dan meneliti atas sistem yang ada.

“Sesuai dengan teori yang pernah saya ketahui bahwa korupsi itu juga muncul disebabkan oleh sistem (by system corruption, corruption because of fail, bad and weak system),” ujar Firli.

Jadi lanjut Firly, keberadaan direktorat monitoring yang melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah khususnya dalam upaya perbaikan sistem (politik, ekonomi, perijinan, pelayanan publik).

“Apakah sistemnya gagal, sistemnya lemah atau sistemnya buruk. Adapun pendekatan terakhir adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (law enforcement approach),” urai Firli.

Untuk itu tegas Firli kembali pentingnya pemberantasan korupsi pada sektor swasta karena berkorelasi erat dengan korupsi oleh penyelenggara Negara.

“Jadi bisa dikatakan pada saat bersamaan dalam satu kesempatan terjadi praktek korupsi karena dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pihak swasta secara bersama,” pungkasnya.(*)

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Banjir Sentani Telan 112 Jiwa, Pemprov Papua Siapkan Biaya Rp5 Miliar
apahabar.com

Nasional

Polisi Panggil Perwakilan Garuda Indonesia Terkait Laporan Siwi Widi
apahabar.com

Nasional

Gelombang Tinggi, Pelayaran Speedboat Ternate-Jailolo Malut Ditutup
apahabar.com

Nasional

Jokowi Senang Lihat Laporan Angka Ekonomi Semakin Baik
apahabar.com

Nasional

Dari Luar Negeri, Ratusan WNI Digiring ke Wisma Atlet
apahabar.com

Nasional

Banyak Pasien Ajukan Diri untuk Uji Obat Covid-19
apahabar.com

Nasional

Pemulangan 660 WNI Eks ISIS ke Indonesia, Jokowi: Masih Diperhitungkan Plus Minusnya
apahabar.com

Nasional

KPU: 54 Petugas KPPS Meninggal dan 32 Orang Sakit Pasca Pemilu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com